KHAMENEI.ID— Ada ironi yang perlahan menjadi biasa dalam kehidupan modern: semakin tinggi jabatan seseorang, semakin jauh pula ia dari penderitaan orang-orang kecil. Kekuasaan hari ini sering tampil sebagai simbol kehormatan, fasilitas, dan privilese. Kursi jabatan diperebutkan dengan segala cara, tetapi setelah didapatkan, banyak pemimpin justru sibuk menjaga citra, membangun kelompok, dan mengamankan posisi. Rakyat tinggal angka statistik; penderitaan berubah menjadi data presentasi.
Padahal dalam pandangan Islam, kekuasaan tidak pernah dimaksudkan sebagai panggung kemuliaan pribadi. Ia adalah beban pelayanan. Seorang pemimpin bukan pemilik rakyat, melainkan pelayan bagi mereka.
Gagasan itu tampak kuat dalam sebuah nasihat yang menegaskan bahwa keberadaan para pejabat dalam sistem Islam sejatinya hanya memiliki satu alasan: melayani manusia. “Kami datang untuk melayani rakyat. Filosofi keberadaan kami adalah pelayanan kepada rakyat.” Kalimat ini sederhana, tetapi terasa seperti kritik keras bagi zaman yang menjadikan kekuasaan sebagai alat menikmati kenyamanan.
Dalam riwayat klasik disebutkan bahwa seorang penguasa Islam di semua tingkatan, dari pemimpin tertinggi hingga pejabat daerah, harus bersikap kepada rakyat seperti ayah yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Dalam surat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib a.s disebutkan:
الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد
“Seorang pemimpin bagi rakyatnya harus seperti seorang ayah terhadap anaknya”
Kalimat itu bukan sekadar metafora moral. Ia mengandung cara pandang yang sangat dalam tentang relasi antara kekuasaan dan manusia. Seorang ayah yang mendengar anaknya kelaparan tentu tidak bisa tidur nyenyak. Seorang ayah yang tahu anaknya dipermalukan tidak mungkin bersikap tenang. Ia gelisah, mencari jalan keluar, merasa ikut menanggung luka itu.
Begitulah seharusnya seorang pemimpin memandang rakyatnya.
Tetapi justru di titik inilah banyak sistem politik modern kehilangan ruhnya. Negara bekerja dengan bahasa prosedur, sementara rakyat hidup dengan rasa sakit yang nyata. Laporan pertumbuhan ekonomi terlihat indah, tetapi banyak keluarga tetap merasa hidup mereka makin berat. Infrastruktur dibangun besar-besaran, namun sebagian masyarakat masih merasa sendirian menghadapi penghinaan, pengangguran, dan keterasingan sosial.
Penderitaan manusia secara sangat konkret adalah sakit, kelaparan, cuaca dingin atau panas, penghinaan, dan rasa asing. Menariknya, penghinaan dan keterasingan disejajarkan dengan penderitaan fisik. Seolah ingin mengatakan bahwa manusia tidak hanya terluka karena lapar, tetapi juga karena kehilangan martabat.
Ini sangat relevan dengan dunia hari ini. Banyak orang sebenarnya tidak sekadar miskin secara ekonomi; mereka lelah karena merasa tidak dianggap. Mereka hadir dalam sistem, tetapi tidak benar-benar dilihat sebagai manusia. Di tengah birokrasi yang dingin, rakyat sering merasa hanya nomor antrean.
Karena itu, pelayanan publik dalam pandangan Islam bukan hanya soal administrasi yang cepat atau proyek pembangunan yang megah. Pelayanan berarti menghadirkan rasa bahwa negara benar-benar peduli terhadap kehidupan manusia. Bahwa ada empati di balik kebijakan.
Inilah yang disebut “gerakan pelayanan”. Bukan pelayanan simbolik yang berhenti pada slogan, melainkan upaya nyata agar hasil pembangunan benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pekerjaan besar tidak cukup dipamerkan di layar presentasi atau baliho politik. Ia harus sampai ke dapur rakyat, ke harga kebutuhan pokok, ke akses kesehatan, ke rasa aman, dan ke martabat manusia biasa.
Di sinilah letak perbedaan antara kekuasaan yang hidup dan kekuasaan yang kosong. Kekuasaan yang kosong sibuk mempertahankan citra. Ia takut kritik, alergi terhadap suara rakyat, dan lebih peduli pada pencapaian yang terlihat daripada penderitaan yang tersembunyi. Sedangkan kekuasaan yang hidup memiliki kegelisahan moral. Ia merasa belum berhasil selama masih ada manusia yang tertinggal.
Ali bin Abi Thalib a.s dalam sebuah riwayat pernah menggambarkan pemimpin ideal bukan sebagai orang yang paling banyak dipuji, tetapi yang paling adil dalam memperlakukan rakyat. Dalam lanjutan riwayat itu disebutkan bahwa hak rakyat atas penguasa adalah keadilan, perlakuan yang setara, dan penjagaan atas hak-hak mereka. Sebaliknya, rakyat diminta mendukung pemimpin selama ia berjalan di atas kebenaran.
Relasi ini menarik karena tidak dibangun di atas ketakutan, melainkan tanggung jawab timbal balik. Pemimpin melayani dengan adil, rakyat mendukung dengan kesadaran moral. Ketika salah satu hilang, sistem mulai retak.
Masalahnya, dunia modern terlalu sering mengukur keberhasilan pemimpin dari seberapa kuat ia mengendalikan keadaan, bukan dari seberapa besar kepeduliannya terhadap manusia. Kita hidup di era ketika pencitraan politik bisa lebih penting daripada air bersih di desa-desa, ketika statistik lebih sering didengar daripada suara orang kecil.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena kekurangan senjata atau teknologi, melainkan karena hilangnya empati. Ketika penguasa tidak lagi bisa merasakan lapar rakyatnya, saat itulah jarak moral mulai terbentuk. Dan ketika jarak itu membesar, legitimasi perlahan menghilang.
Karena itu, pelayanan kepada rakyat sesungguhnya bukan sekadar program sosial atau strategi politik agar disukai publik. Ia adalah inti dari keberadaan kekuasaan itu sendiri. Jabatan kehilangan maknanya ketika tidak lagi menjadi jalan untuk meringankan penderitaan manusia.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh perebutan pengaruh dan citra, pesan lama ini terasa mengejutkan karena kesederhanaannya: pemimpin harus memiliki hati seorang ayah. Bukan ayah yang otoriter, melainkan ayah yang gelisah ketika anaknya terluka.
Dan mungkin, di zaman ketika banyak orang mengejar kekuasaan demi kehormatan diri, justru itulah bentuk kepemimpinan yang paling langka.
