KHAMENEI.ID– Kekuasaan sering kali diukur dari angka. Berapa besar pertumbuhan ekonomi, seberapa tinggi investasi, atau berapa banyak pembangunan yang berhasil diwujudkan. Semua itu penting. Namun dalam pandangan Islam, ada ukuran yang jauh lebih mendasar daripada sekadar keberhasilan administratif. Seorang pemimpin tidak hanya diminta mengatur kehidupan dunia, tetapi juga membantu manusia menemukan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki.
Di sinilah letak perbedaan paling mendasar antara kepemimpinan Islam dan model kekuasaan yang hanya berorientasi pada urusan material. Tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan masyarakat yang makmur, melainkan masyarakat yang mampu berjalan menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.
Pandangan itu tampak sangat jelas dalam salah satu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib a.s yang diriwayatkan dalam Nahjul Balaghah. Beliau berkata:
فَاِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَمَذَاقَةٍ مُرِيرَةٍ
“Jika kalian menaati aku, maka insya Allah aku akan membimbing kalian menuju jalan surga, meskipun jalan itu penuh kesulitan dan terasa pahit”
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung gagasan politik yang sangat dalam. Imam Ali a.s tidak mengatakan bahwa tugas seorang pemimpin hanya menjaga keamanan, menegakkan hukum, atau mengelola negara. Semua itu memang bagian dari pemerintahan, tetapi bukan tujuan akhirnya. Yang lebih penting adalah memastikan manusia memiliki kesempatan untuk mencapai kebahagiaan sejati.
Di titik ini, surga bukan sekadar gambaran tentang kehidupan setelah kematian. Surga menjadi simbol dari kehidupan yang lurus, bermartabat, dan dekat dengan Tuhan. Karena itu, membimbing manusia menuju surga berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka bertumbuh sebagai pribadi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab.
Namun jika ditarik lebih jauh, muncul pertanyaan yang sering terdengar hingga hari ini: apakah benar negara atau pemimpin memiliki tanggung jawab membawa manusia menuju surga? Bukankah urusan agama adalah pilihan pribadi?
Pertanyaan semacam ini lahir dari pemahaman bahwa agama dan pemerintahan adalah dua wilayah yang sepenuhnya terpisah. Dalam perspektif Islam, keduanya memang berbeda, tetapi tidak saling meniadakan. Seorang pemimpin tidak bertugas memaksa keyakinan seseorang, melainkan menciptakan kondisi yang memudahkan manusia memilih jalan yang benar.
Karena itu, ungkapan “membawa manusia menuju surga” sama sekali bukan ajakan untuk melakukan pemaksaan atas nama agama. Tidak ada ruang bagi tekanan, intimidasi, ataupun penyeragaman keyakinan. Yang dimaksud adalah membuka jalan, menghilangkan hambatan, serta menghadirkan sistem yang mendukung manusia untuk menjalani hidup sesuai fitrahnya.
Gagasan ini kemudian menyentuh hakikat manusia itu sendiri. Islam memandang bahwa setiap orang memiliki kecenderungan alami menuju kebaikan. Di dalam diri manusia telah tertanam fitrah yang menginginkan keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan kebenaran. Namun perjalanan menuju nilai-nilai itu sering kali terhalang oleh lingkungan yang rusak, ketidakadilan, kemiskinan, korupsi, atau budaya yang menjauhkan manusia dari nuraninya.
Di sinilah peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Pemimpin tidak bisa menggantikan pilihan moral rakyatnya, tetapi ia dapat menghapus penghalang yang membuat pilihan baik menjadi semakin sulit. Ia dapat menghadirkan pendidikan yang mencerdaskan, hukum yang adil, ekonomi yang manusiawi, media yang sehat, dan ruang sosial yang mendorong lahirnya kebajikan.
Dengan kata lain, pemerintah bukan pencipta iman, melainkan penjaga ekosistem tempat iman dapat tumbuh.
Pandangan ini sekaligus mengubah cara kita memandang keberhasilan sebuah pemerintahan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya gedung yang berdiri atau panjangnya jalan yang dibangun, tetapi juga dari tumbuhnya rasa saling percaya, menurunnya ketidakjujuran, menguatnya solidaritas sosial, serta semakin mudahnya masyarakat menjalankan nilai-nilai kebaikan.
Sebab masyarakat yang sejahtera belum tentu menjadi masyarakat yang bahagia. Sebaliknya, masyarakat yang kehilangan arah moral akan tetap mengalami kegelisahan, meskipun hidup dalam kemakmuran.
Memang, jalan menuju kebahagiaan yang digambarkan Imam Ali a.s bukanlah jalan yang mudah. Beliau sendiri mengakui bahwa jalan itu “penuh kesulitan dan terasa pahit.” Kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa membangun masyarakat yang berkeadilan selalu menuntut pengorbanan. Menegakkan kejujuran sering kali tidak populer. Melawan korupsi mengundang perlawanan. Menegakkan hukum secara adil kadang berarti kehilangan dukungan politik.
Namun justru karena itulah kepemimpinan memiliki makna. Seorang pemimpin bukan orang yang sekadar mengikuti arus demi mempertahankan kekuasaan, melainkan berani mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang lebih tinggi, meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu menyenangkan.
Dalam konteks dunia modern, pesan Imam Ali a.s tetap terasa relevan. Di tengah politik yang sering terjebak pada pencitraan dan perebutan kepentingan jangka pendek, kita diingatkan bahwa kekuasaan seharusnya menjadi sarana pelayanan, bukan tujuan. Kekuasaan memperoleh martabatnya ketika digunakan untuk memudahkan manusia menjadi lebih baik.
Pada akhirnya, membawa manusia menuju surga bukan berarti menggiring mereka secara paksa ke sebuah tujuan spiritual. Itu adalah ikhtiar menghadirkan keadilan, membela kebenaran, mempermudah lahirnya kebajikan, dan membuka jalan agar setiap orang dapat memilih kebaikan dengan lebih mudah. Itulah amanah terbesar seorang pemimpin menurut Imam Ali a.s: bukan menguasai manusia, melainkan membantu mereka menemukan jalan menuju kebahagiaan yang abadi.
