KHAMENEI.ID– Di zaman ketika jabatan sering dipandang sebagai puncak prestise, gagasan bahwa kekuasaan adalah beban terasa hampir asing. Politik dipenuhi perlombaan merebut kursi, sementara keberhasilan kerap diukur dari seberapa tinggi seseorang mampu mendaki tangga kekuasaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Nahjul Balaghah menghadirkan pandangan yang jauh lebih dalam: pemerintahan bukan sekadar hak yang boleh diperebutkan, melainkan amanah yang hanya layak dipikul oleh mereka yang memenuhi syarat dan bersedia menanggung konsekuensinya.
Di sinilah letak keunikan pandangan Imam Ali a.s. Ia tidak memisahkan antara hak dan kewajiban. Pemerintahan, menurutnya, adalah keduanya sekaligus. Ada hak yang harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang keliru, tetapi pada saat yang sama ada tanggung jawab yang menuntut pengorbanan, bukan kenikmatan.
Pandangan ini lahir dari pengalaman sejarah yang penuh gejolak. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, persoalan kepemimpinan menjadi salah satu bab paling menentukan dalam perjalanan umat Islam. Di dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali a.s berkali-kali menegaskan bahwa dirinya memiliki hak atas kepemimpinan. Dalam Khutbah Syiqsyiqiyah, ia menggambarkan posisinya dengan kalimat yang sangat terkenal:
إِنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ
“Kedudukanku terhadap kekhalifahan laksana poros pada batu penggilingan; dariku ilmu mengalir deras, dan tak seorang pun mampu menjangkau kedudukanku”
Ungkapan itu bukan sekadar ekspresi pribadi. Ia ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang dapat dimiliki siapa saja hanya karena berhasil membangun popularitas atau memenangkan dukungan massa. Ada syarat moral, intelektual, dan spiritual yang menjadi fondasi kepemimpinan. Dalam masyarakat Islam, setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun kualitas dirinya. Tidak ada kelas istimewa yang lahir dengan hak turun-temurun. Namun, hak memimpin tetap melekat pada mereka yang benar-benar memenuhi standar amanah tersebut.
Yang menarik, keyakinan atas hak itu tidak pernah berubah menjadi ambisi pribadi. Justru di sinilah kebesaran Imam Ali a.s tampak. Ia berkata:
وَاللَّهِ لَأُسَلِّمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً
“Demi Allah, aku akan tetap bersabar selama urusan kaum Muslimin berjalan baik dan kezaliman itu hanya menimpa diriku sendiri”
Kalimat ini mengandung pesan yang sangat kuat. Kehilangan hak pribadi bukanlah alasan untuk menghancurkan persatuan masyarakat. Selama kepentingan umat masih terjaga, Imam Ali a.s memilih menahan diri. Ia tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan yang harus direbut dengan segala cara.
Pilihan itu kembali ditegaskannya ketika mengingat masa-masa awal setelah wafat Nabi saw. Ia mengakui sempat menahan diri untuk tidak berbaiat. Namun, ketika melihat ancaman yang lebih besar terhadap kelangsungan Islam, ia memilih mengesampingkan kepentingan dirinya.
Sikap seperti ini menghadirkan pelajaran yang sangat relevan bagi politik modern. Tidak semua hak harus diperjuangkan dengan mengorbankan stabilitas masyarakat. Ada saat ketika menjaga persatuan jauh lebih penting daripada memenangkan pertarungan politik.
Namun, cerita tidak berhenti di sana.
Beberapa tahun kemudian, keadaan justru berbalik. Masyarakat datang berbondong-bondong memintanya menerima pemerintahan. Dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali a.s melukiskan suasana itu dengan sangat dramatis. Manusia berdesakan dari segala penjuru hingga kedua putranya, Hasan a.s dan Husain a.s, hampir terinjak di tengah kerumunan. Desakan rakyat begitu besar sehingga mustahil diabaikan.
Ironisnya, justru pada saat kesempatan itu datang, Imam Ali a.s sama sekali tidak memperlihatkan kegembiraan seorang calon penguasa. Ia bahkan berkata, “Biarkan aku, carilah orang lain.” Kalimat ini bukan basa-basi politik. Ia benar-benar memahami bahwa menerima pemerintahan berarti memasuki jalan penuh penderitaan.
Mengapa akhirnya ia menerima?
Jawabannya terdapat dalam salah satu pernyataan paling terkenal di Nahjul Balaghah:
فَلَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا
“Seandainya bukan karena kehadiran masyarakat, tegaknya hujah dengan adanya para penolong, serta janji Allah kepada para ulama agar tidak berdiam diri melihat orang zalim kenyang sementara orang tertindas kelaparan, niscaya akan kulepaskan tali kekuasaan itu”
Kalimat ini mengubah cara kita memandang politik. Kekuasaan diterima bukan karena memberi kemuliaan, melainkan karena ada kewajiban moral untuk membela yang tertindas. Pemerintahan menjadi sarana menegakkan keadilan, bukan alat memperbesar nama atau memperkaya diri.
Di titik ini, tampak jelas mengapa Imam Ali menyebut pemerintahan sekaligus sebagai hak dan kewajiban. Hak diperlukan agar kepemimpinan tidak jatuh kepada orang yang tidak layak. Tetapi setelah hak itu berada di tangan orang yang memenuhi syarat, ia berubah menjadi amanah yang tidak boleh ditinggalkan ketika masyarakat membutuhkannya.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan ini juga menjadi kritik terhadap budaya politik yang mengukur pemimpin hanya dari kemampuan memenangkan pemilu, membangun citra, atau menguasai ruang publik. Popularitas tidak selalu identik dengan kelayakan moral. Dukungan massa pun bukan jaminan bahwa seseorang siap memikul tanggung jawab besar.
Sebaliknya, seorang pemimpin sejati justru diuji oleh kesediaannya memikul beban yang ingin dihindari banyak orang: memperjuangkan keadilan, mengoreksi penyimpangan, dan melindungi mereka yang lemah, bahkan ketika semua itu mengancam kenyamanan dirinya sendiri.
Pandangan Imam Ali a.s juga mengingatkan bahwa jabatan tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Nilai seorang pemimpin tidak ditentukan oleh singgasana yang didudukinya, melainkan oleh keberanian menjaga amanah ketika kekuasaan berada di tangannya. Karena itu, ia mampu melepaskan kekuasaan ketika belum menjadi kewajiban, tetapi juga sanggup menerimanya ketika meninggalkannya justru berarti mengabaikan tanggung jawab.
Di tengah dunia yang semakin mengagungkan jabatan, pelajaran dari Nahjul Balaghah terasa semakin relevan. Kekuasaan bukan hadiah yang patut dirayakan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ia adalah hak yang lahir dari kelayakan, tetapi sekaligus kewajiban yang lahir dari kepedulian terhadap nasib manusia. Dan mungkin, justru ketika seseorang tidak lagi mengejar kekuasaan demi dirinya sendiri, saat itulah ia paling layak memegangnya.
