KHAMENEI.ID– Sebuah negara tidak selalu runtuh karena kalah dalam perang. Ada kalanya ia melemah jauh sebelum pertempuran dimulai: ketika ilmu pengetahuan mandek, masyarakat kehilangan kepercayaan, pemerintahan tercerabut dari rakyat, dan pertahanan tidak lagi mampu membaca bentuk ancaman yang berubah.
Karena itu, kekuatan pertahanan tidak semata-mata perkara jumlah tentara, kecanggihan senjata, atau besarnya anggaran militer. Ia adalah salah satu bagian dari cara sebuah negara menjaga dirinya tetap berdiri.
Gagasan itu mengemuka dalam pidato Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs pada upacara kelulusan bersama mahasiswa akademi militer Iran. Ia menempatkan kekuatan bersenjata sebagai salah satu pilar ketahanan negara, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa negara yang kokoh tidak dibangun oleh militer saja. Kemajuan ilmu pengetahuan, keimanan masyarakat, serta pemerintahan yang bertumpu pada rakyat merupakan bagian dari fondasi yang sama.
Di titik ini, pengertian tentang kekuatan pertahanan menjadi lebih luas. Pertahanan bukan hanya apa yang berdiri di perbatasan, melainkan juga apa yang tumbuh di laboratorium, sekolah, ruang kebijakan, dan bahkan di dalam kesadaran masyarakat.
Negara yang kuat, dalam pengertian ini, adalah negara yang memiliki banyak lapisan perlindungan. Ketika satu lapisan terguncang, lapisan lain masih mampu menopangnya.
Namun dunia berubah. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi datang dengan bentuk yang mudah dikenali. Dahulu, perang mungkin dibayangkan sebagai pasukan yang bergerak melintasi perbatasan, pesawat yang melintas di langit, atau kapal perang yang mendekati pantai. Kini batas antara perang dan bukan perang semakin kabur.
Serangan dapat berlangsung melalui teknologi, informasi, ekonomi, budaya, bahkan persepsi manusia.
Karena itu, pertahanan yang hanya mengandalkan cara-cara lama berisiko menjadi seperti benteng yang kokoh tetapi dibangun untuk menghadapi musuh dari masa lalu. Ia mungkin terlihat kuat, tetapi tidak lagi sesuai dengan medan yang sebenarnya.
Gagasan tentang perang hibrida lahir dari perubahan tersebut. Dalam pidato itu, perang digambarkan sebagai pertemuan berbagai bentuk tekanan: perang bersenjata, perang lunak, pertarungan pemikiran dan kebudayaan, perang informasi, hingga perang kognitif. Semuanya dapat berlangsung secara bersamaan, saling memperkuat, dan menyasar bukan hanya wilayah sebuah negara, melainkan cara warganya memahami kenyataan.
Di sinilah teknologi menjadi penting, tetapi sekaligus tidak cukup.
Modernisasi alat pertahanan memang diperlukan. Sistem persenjataan, amunisi, pendidikan militer, dan berbagai perangkat teknologi harus mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ilmiah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan pertahanan. Tetapi kecanggihan perangkat tidak banyak berarti jika manusia yang menggunakannya tidak memiliki kemampuan untuk memahami perubahan medan.
Karena itu, gagasan tentang smartification atau kecerdasan dalam sistem pertahanan menjadi menarik. Yang dimaksud bukan sekadar menambahkan komputer pada peralatan militer. Lebih jauh, ia menyentuh cara berpikir: bagaimana pendidikan, penelitian, perencanaan, simulasi, dan pengambilan keputusan dibuat semakin adaptif terhadap situasi yang terus berubah.
Pertahanan yang cerdas pada akhirnya bukan hanya soal memiliki alat yang lebih canggih, melainkan kemampuan untuk belajar lebih cepat daripada perubahan ancaman.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan ini sebenarnya tidak hanya relevan bagi institusi militer. Hampir semua organisasi menghadapi persoalan yang serupa. Dunia bergerak lebih cepat daripada prosedur. Teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi. Informasi beredar lebih cepat daripada kemampuan manusia memeriksanya. Karena itu, kemampuan beradaptasi perlahan menjadi bentuk baru dari ketahanan.
Sebuah negara pun demikian.
Ia membutuhkan tentara yang terlatih, tetapi juga ilmuwan yang mampu menciptakan pengetahuan. Ia membutuhkan sistem pertahanan, tetapi juga masyarakat yang memiliki daya tahan terhadap manipulasi informasi. Ia membutuhkan teknologi, tetapi juga pendidikan yang membuat manusia mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Dengan kata lain, kekuatan pertahanan tidak berdiri di luar kehidupan sipil. Ia tumbuh dari kualitas keseluruhan sebuah bangsa.
Di sinilah pesan tentang penguatan militer menemukan batas sekaligus maknanya. Memperkuat pertahanan tidak semestinya dipahami sebagai perlombaan tanpa akhir untuk menambah senjata. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: negara macam apa yang sedang dipertahankan?
Sebab senjata pada akhirnya hanya melindungi wilayah. Negara yang sehat harus mampu melindungi lebih dari itu: pengetahuan, kebudayaan, kedaulatan politik, kepercayaan sosial, dan martabat manusia yang hidup di dalamnya.
Maka kekuatan nasional tidak bisa disederhanakan menjadi kekuatan militer. Militer adalah salah satu tiangnya. Ilmu pengetahuan adalah tiang lainnya. Kepercayaan publik, tata pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan ketahanan masyarakat juga membentuk bangunan yang sama.
Jika salah satu tiang rapuh, seluruh bangunan ikut menerima getarannya.
Barangkali karena itu, pembicaraan mengenai pertahanan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak senjata yang dimiliki sebuah negara. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa siap sebuah bangsa menghadapi dunia yang terus berubah.
Sebab ancaman terbesar kadang bukanlah musuh yang terlihat di kejauhan. Ia bisa berupa ketidakmampuan membaca zaman.
Dan sebuah negara yang gagal membaca perubahan mungkin masih memiliki tentara, senjata, dan benteng. Tetapi perlahan ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting: kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri.
