KHAMENEI.ID– Ada kecenderungan untuk menempatkan agama di satu ruang yang dianggap aman: masjid, mimbar, doa, dan urusan batin. Sementara politik, pemerintahan, kekuasaan, dan tata kehidupan bersama diletakkan di ruang lain, seolah keduanya tak pernah saling bersinggungan. Pemisahan itu tampak sederhana. Namun dalam sejarah Islam, terutama sejak kenabian Muhammad saw, batas tersebut tidak pernah sesederhana itu.
Persoalan tentang apa tujuan agama pada akhirnya segera menjadi pertanyaan tentang bagaimana manusia hidup bersama. Kenabian bukan sekadar pengalaman spiritual seorang manusia yang menerima wahyu. Ia berkembang menjadi sebuah gerakan yang mengubah cara masyarakat memandang keadilan, kekuasaan, hubungan sosial, bahkan arah sejarah.
Di sinilah makna penting bi’tsah diutusnya Nabi Muhammad menjadi relevan. Risalah kenabian tidak berhenti pada perubahan keyakinan di dalam dada. Ia bergerak menuju pembentukan tatanan sosial yang memungkinkan nilai-nilai agama hadir dalam kehidupan nyata.
Sejarahnya bermula jauh sebelum sebuah pemerintahan berdiri. Nabi saw terlebih dahulu membangun manusia dan kesadaran. Pesan Islam disampaikan, hubungan antarmanusia dibentuk, dan perlahan muncul kelompok masyarakat yang melihat bahwa iman bukan sekadar urusan pribadi. Di Yatsrib, sebuah kota yang kelak dikenal sebagai Madinah, para pemuka masyarakat mulai mendengar kabar tentang ajaran baru itu. Mereka datang, berdialog, dan menjalin kesepakatan.
Proses tersebut tidak berlangsung dengan tergesa-gesa. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad saw mengutus Mus’ab bin Umair ke Yatsrib. Ia bukan seorang pejabat, apalagi penguasa. Ia datang membawa Al-Quran, membacakannya kepada masyarakat, menjelaskan ajaran Islam, dan membangun dasar kepercayaan. Dengan kata lain, pemerintahan tidak lahir dari ruang kosong. Ia didahului oleh kerja panjang membangun kesadaran manusia.
Kemudian datanglah hijrah.
Hijrah sering dibaca sebagai perpindahan geografis dari Makkah ke Madinah. Padahal ia juga merupakan perpindahan dari sebuah komunitas yang tertindas menuju masyarakat yang memiliki ruang untuk membangun kehidupannya sendiri. Di Madinah, Nabi saw tidak sekadar menjadi pemimpin spiritual. Beliau membangun pemerintahan, mengatur kehidupan masyarakat, menyusun hubungan antarkelompok, dan menghadapi persoalan-persoalan politik yang muncul di sekitarnya.
Pada titik ini, gagasan tentang Islam dan politik menjadi sulit dipisahkan dari sejarah kenabian itu sendiri.
Sebab setelah pemerintahan terbentuk, persoalan tidak selesai. Masyarakat baru itu menghadapi ancaman. Musuh mempersiapkan pasukan dan persenjataan. Karena itu, Rasulullah saw harus mengambil keputusan-keputusan politik dan militer: kapan bertahan, kapan menghadapi serangan, kapan mengambil inisiatif. Sejarah peperangan pada masa Nabi saw tidak dapat disederhanakan menjadi satu kategori tunggal. Ada peperangan yang bersifat defensif, tetapi ada pula operasi yang dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman dan membangun keamanan komunitas.
Semua itu menunjukkan sesuatu yang sering luput ketika agama dipersempit menjadi urusan ritual: sebuah masyarakat tidak hanya membutuhkan keyakinan, tetapi juga tata kelola.
Namun kekuasaan dalam pandangan Islam tidak seharusnya dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Pemerintahan bukan mahkota yang dikejar demi kebesaran penguasa. Ia adalah alat untuk menghadirkan nilai. Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan semata-mata siapa yang berkuasa, melainkan untuk apa kekuasaan digunakan.
Dalam konteks yang lebih luas, inilah yang membuat pengalaman Madinah memiliki arti yang melampaui zamannya. Nabi Muhammad saw tidak membangun masyarakat hanya untuk mengatur siapa yang duduk di atas dan siapa yang berada di bawah. Beliau membangun sebuah tatanan tempat agama memiliki konsekuensi sosial. Iman diterjemahkan menjadi tanggung jawab. Persaudaraan menjadi hubungan nyata. Keadilan tidak berhenti sebagai kata dalam khutbah, tetapi menjadi persoalan kehidupan bersama.
Perjalanan itu kemudian mencapai salah satu titik penting ketika Makkah ditaklukkan. Kota yang sebelumnya menjadi pusat kekuatan kaum musyrik akhirnya berada di bawah kendali kaum Muslim. Ka’bah, pusat spiritual yang sebelumnya dikelilingi simbol-simbol kemusyrikan, kembali ditempatkan dalam kerangka tauhid.
Di sinilah sejarah kenabian memperlihatkan bahwa perubahan agama juga dapat berujung pada perubahan struktur kekuasaan.
Karena itu, gagasan bahwa agama harus sepenuhnya dipisahkan dari kehidupan publik menyisakan persoalan historis. Jika Islam hanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara pribadi, mengapa perjalanan kenabian justru berkembang menuju pembentukan masyarakat dan pemerintahan?
Pertanyaan itu tentu tidak berarti bahwa agama harus identik dengan perebutan kekuasaan. Justru sebaliknya. Sejarah Nabi saw memberi alasan untuk berhati-hati terhadap kekuasaan yang kehilangan moralitas. Politik tanpa nilai mudah berubah menjadi perebutan kepentingan. Agama tanpa keberanian menghadirkan keadilan dalam kehidupan sosial pun berisiko menjadi ritual yang terputus dari kenyataan.
Di titik ini, persoalan pemerintahan dalam Islam bukan semata soal bentuk negara atau siapa yang memegang jabatan. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apakah nilai-nilai agama memiliki konsekuensi bagi cara manusia mengelola masyarakat?
Jawabannya dapat ditemukan bukan hanya dalam kitab-kitab teori politik, tetapi dalam perjalanan hidup Nabi saw sendiri. Wahyu membentuk kesadaran. Kesadaran membentuk komunitas. Komunitas melahirkan tatanan. Dan tatanan itu kemudian harus menghadapi dunia nyata dengan segala konflik, ancaman, dan godaannya.
Mungkin karena itu perdebatan tentang agama dan politik tidak pernah benar-benar selesai. Sebab yang dipertarungkan bukan hanya posisi agama dalam negara, melainkan juga pertanyaan tentang jenis manusia dan masyarakat yang ingin dibangun.
Jika agama berbicara tentang keadilan, martabat manusia, tanggung jawab, dan amanah, lalu ke mana semua nilai itu pergi ketika manusia memasuki ruang politik?
Barangkali di sanalah pelajaran paling penting dari perjalanan kenabian: agama tidak cukup hanya dipercayai. Ia menuntut agar kehidupan di sekeliling manusia perlahan berubah sesuai dengan nilai yang diyakininya. Dan ketika kekuasaan hadir tanpa nilai, sejarah selalu menyediakan alasan bagi manusia untuk kembali bertanya: sebenarnya, untuk siapa kekuasaan itu dijalankan?
