KHAMENEI.ID— Ada ironi yang terus berulang dalam sejarah manusia: hampir semua orang memuji keadilan, tetapi tidak banyak yang siap menanggung konsekuensinya. Orang ingin pemimpin yang bersih, selama kebersihan itu tidak menyentuh kepentingannya. Mereka mendukung perubahan, selama perubahan itu tidak mengganggu privilese yang telah lama dinikmati.
Kisah pemerintahan Ali bin Abi Thalib a.s adalah salah satu contoh paling gamblang tentang ironi itu.
Ketika masyarakat datang membaiat Ali a.s setelah kekacauan politik pasca pemerintahan sebelumnya, suasana saat itu sebenarnya penuh harapan. Orang-orang mendesak agar hanya Ali a.s yang memimpin. Para sahabat lama, tokoh masyarakat, orang besar maupun kecil, semuanya datang membawa satu nama yang sama. Namun Ali a.s justru tidak tergesa menerima kekuasaan. Ia tahu, yang diminta masyarakat bukan sekadar seorang pemimpin, melainkan perubahan besar yang akan melukai banyak kepentingan lama.
Dan benar saja.
Begitu baiat selesai dan Ali a.s berdiri di atas mimbar, ia langsung mengumumkan sesuatu yang mengguncang elite politik saat itu. Ia berkata bahwa seluruh harta publik yang selama ini dirampas atau digunakan secara tidak sah akan dikembalikan ke baitulmal; kas negara milik rakyat.
Bahkan ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi salah satu simbol paling keras tentang keadilan sosial dalam sejarah Islam:
وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ
“Demi Allah, sekalipun harta itu sudah dijadikan mahar untuk perempuan atau dipakai membeli budak, akan tetap aku kembalikan”
Lalu Imam Ali menambahkan satu kalimat yang terasa sangat relevan hingga hari ini:
“Karena dalam keadilan terdapat keluasan hidup. Dan siapa yang merasa sempit dengan keadilan, maka kezaliman akan lebih menghimpitnya.”
Pidato itu pada dasarnya adalah deklarasi perang terhadap oligarki.
Selama bertahun-tahun sebelumnya, sebagian elite berhasil menikmati akses khusus terhadap kekayaan negara. Baitulmal perlahan berubah menjadi alat distribusi privilese. Orang-orang dekat kekuasaan mendapatkan bagian lebih besar, sementara rakyat biasa hidup dalam ketimpangan.
Ali a.s datang untuk menghentikan semua itu.
Maka penolakan pun dimulai.
Tokoh-tokoh berpengaruh segera berkumpul. Mereka merasa proyek pemerintahan Ali a.s terlalu berbahaya bagi kenyamanan lama. Salah satu yang datang menemui Ali a.s adalah Walid bin Uqbah, mantan pejabat dari kalangan elite Quraisy. Dengan terang-terangan ia berkata bahwa baiat mereka memiliki syarat: Ali a.s tidak boleh menyentuh kekayaan yang sudah mereka kumpulkan pada masa sebelumnya.
Bahasanya terdengar sopan. Tetapi substansinya sangat modern: “Kami mendukung Anda, asal kepentingan kami aman.”
Bukankah itu juga bahasa politik hari ini?
Yang lebih mengejutkan, keberatan serupa juga datang dari dua sahabat besar: Talhah dan Zubair. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah tokoh awal Islam, orang-orang yang pernah berjasa dalam perjuangan bersama Nabi. Namun mereka juga kecewa karena Ali a.s membagi kekayaan negara secara sama rata.
Mereka berkata kepada Ali a.s:
جَعَلْتَ حَقَّنَا فِي الْقَسْمِ كَحَقِّ غَيْرِنَا
“Engkau menyamakan bagian kami dengan orang lain”
Mereka merasa memiliki hak istimewa karena jasa dan pengorbanan mereka di masa lalu. Mereka beranggapan bahwa para pejuang senior Islam layak mendapat perlakuan khusus dibanding Muslim baru atau masyarakat non-Arab yang masuk Islam setelah wilayah Islam meluas.
Tetapi Ali a.s menolak logika itu.
Jawabannya sangat tegas sekaligus revolusioner. Ia berkata bahwa dirinya tidak membuat aturan baru. Ia hanya menghidupkan kembali prinsip Nabi Muhammad saw. Dulu Rasulullah saw juga membagikan harta publik secara setara tanpa memandang senioritas, suku, atau jasa politik.
قَدْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ يَحْكُمُ بِذَلِكَ
“Aku dan kalian sama-sama menyaksikan bahwa Rasulullah saw memutuskan perkara seperti itu”
Bagi Ali a.s, jasa besar seseorang tetap dihormati. Tetapi penghormatan itu tidak boleh berubah menjadi hak untuk menguasai kekayaan publik. Pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk kebal hukum.
Di titik inilah pemerintahan Imam Ali a.s menjadi sangat berbeda dari banyak sistem politik dalam sejarah. Ia tidak membangun kekuasaan di atas kompromi elite. Ia memilih mempertahankan prinsip, meski harus membayar harga yang amat mahal.
Harga itu adalah tiga perang besar: Perang Jamal, Perang Shiffin, dan Perang Nahrawan.
Menariknya, Ali a.s justru tidak mengangkat senjata selama 25 tahun ketika hak kekhalifahannya sendiri menurut keyakinannya diabaikan. Ia menahan diri demi menjaga persatuan umat. Tetapi ketika prinsip keadilan sosial dan fondasi pemerintahan Nabi saw mulai rusak, ia rela menghadapi peperangan bertubi-tubi.
Di situlah terlihat apa yang paling penting dalam pandangan Imam Ali a.s: bukan sekadar kekuasaan, melainkan tegaknya nilai.
Sebab baginya, negara Islam bukan simbol agama yang megah, melainkan sistem yang melindungi manusia dari ketidakadilan.
Dalam salah satu ucapannya, Imam Ali a.s mengatakan:
لا تمنعنكم رعاية الحق لأحد عن إقامة الحق عليه
“Jangan sampai penghormatan kalian kepada seseorang menghalangi penegakan kebenaran atas dirinya”
Kalimat ini terasa seperti tamparan bagi dunia modern.
Hari ini, banyak pelanggaran hukum berhenti diproses hanya karena pelakunya tokoh besar, pejabat penting, mantan aktivis, orang berjasa, atau memiliki kedekatan politik. Kesalahan sering dimaafkan bukan karena benar, tetapi karena pelakunya punya pengaruh.
Ali a.s menolak logika itu sejak awal.
Ia mengajarkan bahwa menghormati seseorang tidak berarti membiarkannya kebal dari keadilan. Orang saleh tetap bisa salah. Pahlawan tetap harus tunduk pada hukum. Dan jasa masa lalu tidak otomatis menghapus pelanggaran hari ini.
Mungkin karena itulah pemerintahan Imam Ali a.s begitu sulit diterima banyak elite pada masanya. Ia terlalu bersih untuk politik yang terbiasa dengan transaksi. Terlalu adil bagi mereka yang hidup dari privilese. Terlalu lurus di tengah budaya kompromi.
Tetapi justru karena itulah namanya tetap hidup berabad-abad kemudian.
Sebab sejarah pada akhirnya selalu menyisakan satu pertanyaan yang sama: ketika keadilan benar-benar datang dan mulai menyentuh kepentingan kita, apakah kita masih sanggup mendukungnya?
