KHAMENEI.ID – Di banyak ruang diskusi modern, demokrasi sering dianggap sebagai produk eksklusif peradaban Barat. Seolah-olah gagasan tentang partisipasi rakyat, pengawasan terhadap kekuasaan, dan hak warga negara baru lahir setelah revolusi-revolusi politik di Eropa dan Amerika.
Narasi itu begitu sering diulang sehingga banyak orang menerimanya sebagai kebenaran yang tak perlu dipertanyakan lagi.
Namun bagaimana jika prinsip-prinsip yang hari ini disebut demokrasi ternyata telah dibicarakan berabad-abad sebelumnya dalam khazanah pemikiran Islam?
Bagaimana jika konsep hubungan timbal balik antara rakyat dan penguasa, hak untuk mengkritik pemerintah, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah negara telah dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib as jauh sebelum lahirnya teori-teori politik modern?
Dalam salah satu ceramahnya, Imam Ali Khamenei qs mengajak publik untuk melihat kembali warisan politik Islam yang terkandung dalam Nahjul Balaghah. Menurut beliau, banyak prinsip yang saat ini dipromosikan sebagai pencapaian modern sebenarnya telah memiliki akar yang kuat dalam pemikiran Islam.
Salah satu contoh yang beliau soroti adalah hubungan antara penguasa dan rakyat.
Dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali as menyatakan:
وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ
“Kalian memiliki hak atas diriku sebagaimana aku memiliki hak atas kalian.”
Kalimat ini tampak sederhana. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan sebuah revolusi pemikiran politik yang besar.
Dalam banyak sistem kekuasaan kuno, rakyat dipandang sebagai objek yang harus tunduk kepada penguasa. Hak mengalir dari atas ke bawah. Penguasa dianggap pemilik negara, sedangkan rakyat hanya penerima perintah.
Tetapi Imam Ali as berbicara dengan bahasa yang berbeda.
Beliau tidak hanya menyebut kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Beliau juga menegaskan adanya hak rakyat atas pemimpin.
Bagi Imam Khamenei, inilah salah satu fondasi penting dari konsep pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Kekuasaan tidak berjalan satu arah. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun di atas prinsip tanggung jawab timbal balik.
Yang menarik, gagasan tersebut lahir dari sosok yang dalam tradisi Islam dipandang memiliki kedudukan spiritual dan intelektual yang sangat tinggi. Imam Ali as bukan sekadar kepala pemerintahan. Beliau adalah murid langsung Rasulullah saw., simbol keadilan, sumber ilmu, dan salah satu figur terbesar dalam sejarah Islam.
Namun justru dari posisi itu beliau tidak menempatkan dirinya di atas rakyat.
Beliau mengakui hak rakyat untuk menuntut, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban.
Di sinilah Imam Khamenei melihat kekeliruan sebagian pihak yang menganggap konsep partisipasi rakyat sepenuhnya dipinjam dari Barat. Menurut beliau, teks-teks Islam sendiri telah mengandung prinsip-prinsip tersebut jauh sebelumnya.
Lebih menarik lagi adalah sikap Imam Ali terhadap kritik dan masukan publik.
Dalam salah satu bagian Nahjul Balaghah, beliau berkata:
فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ
“Janganlah kalian menahan diri untuk menyampaikan perkataan yang benar atau memberikan nasihat yang adil.”
Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam.
Bayangkan siapa yang mengucapkannya.
Seorang pemimpin besar yang dikenal sebagai lautan hikmah dan ilmu pengetahuan justru meminta masyarakat untuk mengoreksi dirinya apabila melihat sesuatu yang perlu disampaikan.
Beliau tidak meminta pujian.
Beliau tidak meminta sanjungan.
Beliau meminta kritik yang jujur.
Dalam pandangan Imam Khamenei, pernyataan ini menunjukkan penghormatan yang luar biasa terhadap akal dan suara masyarakat. Bahkan seorang pemimpin yang diyakini memiliki kapasitas ilmu yang tinggi tetap membuka ruang dialog dan musyawarah.
Pesan tersebut terasa sangat relevan di era modern. Di tengah budaya politik yang sering dipenuhi polarisasi, kultus individu, atau fanatisme kelompok, keberanian menerima kritik justru menjadi salah satu ukuran kematangan sebuah sistem politik.
Sebuah pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Sebaliknya, ia adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam olehnya.
Imam Khamenei kemudian mengangkat satu prinsip lain yang tak kalah penting: pengaruh setiap individu dalam menentukan masa depan masyarakat.
Beliau mengutip pernyataan Imam Ali as yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu kecil untuk dianggap tidak penting. Bahkan orang-orang yang mungkin dipandang remeh oleh masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah perjalanan sebuah negara.
Di sini terdapat pandangan yang sangat egaliter.
Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, jabatan, atau status sosialnya. Orang miskin, rakyat biasa, mereka yang tidak memiliki kekuasaan formal, semuanya tetap merupakan bagian penting dari kehidupan bangsa.
Dalam bahasa politik modern, gagasan ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki nilai yang setara dalam ruang publik.
Karena itu, menurut Imam Khamenei, kehadiran rakyat dalam proses politik bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah fondasi legitimasi dan keberlangsungan sebuah sistem pemerintahan.
Dalam konteks Iran modern, beliau memandang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan urusan publik sebagai salah satu pencapaian penting pasca Revolusi Islam. Menurutnya, keterlibatan rakyat dalam menentukan arah negara merupakan perubahan besar dibandingkan masa lalu ketika masyarakat tidak memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
Namun lebih jauh dari konteks Iran, pesan utama yang ingin disampaikan Imam Khamenei bersifat universal.
Sebuah bangsa akan menjadi kuat ketika rakyat merasa memiliki negara dan negara menghormati rakyatnya.
Ketika kritik dipandang sebagai kontribusi, bukan ancaman.
Ketika pemimpin memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa.
Dan ketika setiap warga negara, sekecil apa pun perannya, merasa bahwa suaranya memiliki arti.
Pada akhirnya, pelajaran yang dapat dipetik dari Nahjul Balaghah bukan hanya tentang sejarah pemerintahan Imam Ali as. Ia adalah refleksi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.
Bahwa hubungan antara rakyat dan negara bukan hubungan antara penguasa dan bawahan semata.
Melainkan hubungan antara dua pihak yang sama-sama memiliki hak, tanggung jawab, dan peran dalam membangun masa depan bersama.
Mungkin karena itulah pesan-pesan Imam Ali as tetap terasa hidup hingga hari ini. Sebab di balik bahasa abad ketujuh, tersimpan pertanyaan yang tetap relevan bagi abad ke-21: apakah kekuasaan benar-benar mendengar suara rakyat, dan apakah rakyat merasa menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri?
