KHAMENEI.ID – Di tengah gelombang krisis politik dan kerusuhan sosial, selalu muncul satu resep lama yang terdengar sederhana: berdamailah dengan Amerika, maka masalah akan selesai. Kalimat itu terus diulang dalam berbagai bentuk—di media, di ruang diskusi, hingga di media sosial. Sebagian menyebutnya jalan realistis. Sebagian lain menganggapnya satu-satunya pintu keluar dari tekanan ekonomi dan politik global.
Namun dalam salah satu pidatonya, Imam Ali Khamenei qs justru membongkar cara berpikir semacam itu. Dengan nada tajam tetapi argumentatif, ia mempertanyakan asumsi dasar di balik gagasan tersebut: benarkah masalah sebuah bangsa selesai hanya dengan duduk bernegosiasi dengan kekuatan besar dunia?
Pertanyaan itu bukan muncul dari ruang hampa. Khamenei mengingatkan pengalaman panjang Iran dalam berhadapan dengan Amerika Serikat—pengalaman yang, menurutnya, menunjukkan satu pola berulang: janji dibuat, kesepakatan ditandatangani, tetapi komitmen tidak dijalankan.
“Bagaimana sebenarnya masalah dengan Amerika bisa diselesaikan?” tanya Khamenei dalam ceramahnya. “Apakah cukup dengan duduk di meja perundingan dan mengambil janji dari mereka?”
Ia lalu membawa ingatan publik pada Perjanjian Aljazair tahun 1981, saat krisis sandera Amerika di Tehran diselesaikan melalui mediasi pemerintah Aljazair. Dalam kesepakatan itu, Iran membebaskan para sandera dengan imbalan sejumlah komitmen dari Amerika: pencabutan sanksi, pengembalian aset-aset Iran yang dibekukan, dan janji untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran.
Menurut Imam Khamenei, yang terjadi justru sebaliknya. Sandera dibebaskan, tetapi banyak komitmen Amerika tidak dijalankan sepenuhnya. Pengalaman itu, dalam pandangannya, menjadi bukti bahwa persoalan utama bukan sekadar diplomasi, melainkan soal kepercayaan.
Kritik yang sama ia arahkan pada kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA—yang di Indonesia lebih dikenal sebagai perjanjian nuklir Iran. Dalam kesepakatan itu, Iran mengurangi sebagian aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun setelah pergantian pemerintahan di Washington, Amerika keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi.
Bagi Khamenei, pengalaman itu memperlihatkan bahwa ketergantungan pada janji kekuatan besar justru menciptakan kerentanan baru.
Pandangan ini sesungguhnya lebih luas dari sekadar hubungan Iran-Amerika. Ia berbicara tentang cara sebuah bangsa memandang dirinya sendiri. Apakah masa depan harus digantungkan pada restu negara lain? Ataukah kekuatan internal—kemandirian ekonomi, ketahanan sosial, dan kepercayaan diri nasional—lebih menentukan nasib suatu bangsa?
Di sinilah kritik Imam Khamenei menjadi relevan untuk dunia modern. Banyak negara berkembang hari ini hidup dalam paradoks. Secara politik mereka merdeka, tetapi secara ekonomi dan strategis tetap bergantung pada kekuatan global. Ketika tekanan datang—lewat sanksi, utang, atau tekanan diplomatik—mereka dipaksa menyesuaikan arah politiknya.
Dalam konteks itu, Imam Khamenei memandang “negosiasi” bukan sekadar proses diplomatik netral. Ia melihatnya sebagai arena pertarungan kepentingan, tempat negara kuat sering datang dengan posisi dominan. Karena itu, menurutnya, negosiasi tanpa kekuatan internal hanya akan berubah menjadi bentuk tekanan yang lebih halus.
Tentu saja pandangan ini menuai perdebatan. Banyak pihak percaya diplomasi tetap penting untuk mencegah konflik dan membuka ruang kerja sama internasional. Tetapi Khamenei tampaknya ingin mengingatkan satu hal: diplomasi tidak boleh lahir dari rasa takut atau ketergantungan.
Di bagian lain pidatonya, ia juga mengkritik sebagian kelompok yang mengatakan pemerintah hanya perlu “mendengar suara rakyat”. Bagi Khamenei, slogan itu sering dipakai secara simplistis dan politis. Sebab pertanyaan berikutnya adalah: suara rakyat yang mana? Dalam masyarakat modern yang penuh polarisasi, suara publik bisa dibentuk media, diarahkan propaganda, atau dipengaruhi kepentingan ekonomi global.
Karena itu, ia menilai persoalan bangsa tidak bisa disederhanakan menjadi tekanan opini sesaat.
Pandangan Imam Ali Khamenei ini juga berakar pada prinsip keagamaan yang ia yakini. Ia mengutip semangat Al-Qur’an tentang pentingnya tidak bergantung pada pihak yang zalim:
“وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ”
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113)
Ayat itu, dalam tafsir politik Imam Khamenei, bukan sekadar nasihat spiritual, tetapi juga prinsip kemandirian politik. Sebuah bangsa, menurutnya, tidak boleh menggantungkan keselamatannya pada kekuatan yang memiliki rekam jejak penindasan atau pengkhianatan.
Yang menarik, beliau hanya berbicara tentang Amerika. Ia sesungguhnya berbicara tentang mentalitas ketergantungan. Tentang kecenderungan sebagian elite yang percaya bahwa solusi selalu datang dari luar negeri. Seolah-olah kemajuan hanya mungkin jika disetujui pusat-pusat kekuatan global.
Padahal sejarah menunjukkan hal berbeda. Banyak bangsa justru bangkit ketika mereka mulai percaya pada kapasitas internalnya sendiri.
Di era globalisasi, gagasan seperti ini mungkin terdengar keras, bahkan konfrontatif. Tetapi ia sekaligus memantulkan keresahan besar dunia modern: mengapa banyak negara tetap rapuh meski terus membuka diri pada kekuatan global?
Barangkali karena kemerdekaan sejati memang tidak hanya ditentukan oleh bendera dan pemerintahan. Ia ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk berdiri tanpa menggantungkan nasibnya pada janji pihak lain.
Dan dalam dunia politik internasional, seperti diingatkan Khamenei, janji sering kali berubah lebih cepat daripada kepentingan.
**Kata Kunci SEO:** Imam Ali Khamenei, hubungan Iran Amerika, negosiasi dengan Amerika, perjanjian nuklir Iran, JCPOA, politik Timur Tengah, kemandirian bangsa, k
ritik terhadap Barat, diplomasi internasional, politik Islam
