KHAMENEI.ID– Tidak semua peperangan lahir dari ambisi merebut kekuasaan. Sebagian justru bermula dari penolakan terhadap ketidakadilan yang telah dianggap biasa. Itulah yang terjadi pada masa kekhalifahan Imam Ali a.s. Tiga perang besar yang mengguncang dunia Islam; Perang Jamal, Perang Shiffin, dan Perang Nahrawan, bukan sekadar konflik politik. Di balik denting pedang dan hiruk-pikuk perebutan pengaruh, tersimpan satu pertaruhan yang jauh lebih mendasar: apakah prinsip-prinsip yang diwariskan Nabi Muhammad saw akan tetap menjadi fondasi masyarakat, atau perlahan digeser oleh kepentingan elite.
Ketika masyarakat berbondong-bondong membaiat Imam Ali a.s sebagai khalifah, beliau sebenarnya tidak tergesa menerima amanah itu. Desakan datang dari berbagai kalangan. Tokoh-tokoh besar, para sahabat senior, hingga masyarakat biasa sama-sama meyakini bahwa tidak ada sosok yang lebih layak memimpin selain dirinya. Namun, begitu menerima baiat, Imam Ali a.s langsung mengumumkan sesuatu yang membuat banyak orang gelisah.
Di hadapan masyarakat, beliau menegaskan bahwa seluruh harta negara yang selama bertahun-tahun dikuasai secara tidak sah akan dikembalikan ke Baitulmal. Tidak peduli ke mana harta itu telah mengalir.
Beliau berkata:
لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ
“Seandainya aku mendapati harta itu telah dijadikan mahar untuk menikahi perempuan atau dipakai membeli budak, niscaya akan aku kembalikan ke Baitulmal”
Pernyataan itu bukan sekadar ancaman hukum. Ia adalah deklarasi bahwa keadilan tidak mengenal masa kedaluwarsa. Harta publik tetaplah milik publik, meskipun telah lama berpindah tangan atau berubah menjadi simbol kemewahan.
Di titik inilah perlawanan mulai tumbuh.
Masyarakat kecil tentu berharap lahirnya pemerintahan seperti itu. Mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan melihat secercah harapan bahwa negara akhirnya berdiri di pihak yang lemah. Namun, bagi kelompok yang telah menikmati berbagai privilese, kebijakan tersebut terasa seperti ancaman terhadap kenyamanan yang telah mereka bangun.
Salah seorang yang datang menemui Imam Ali a.s adalah Walid bin Uqbah. Ia menyampaikan syarat yang sangat gamblang: kelompoknya bersedia mendukung pemerintahan Imam Ali a.s, asalkan seluruh kekayaan yang mereka peroleh pada masa sebelumnya tidak disentuh.
Tawaran itu tampak sederhana. Secara politik bahkan menguntungkan. Imam Ali a.s bisa memperoleh stabilitas dengan sedikit kompromi. Tetapi justru di situlah letak persoalannya. Bagi beliau, keadilan bukan barang dagangan yang dapat ditukar dengan loyalitas politik.
Tak lama kemudian, dua sahabat besar Nabi saw, Thalhah dan Zubair, juga datang dengan keberatan yang berbeda. Mereka mempersoalkan kebijakan pembagian Baitulmal yang dilakukan secara setara. Menurut mereka, jasa para pejuang awal Islam semestinya mendapat porsi lebih besar dibanding mereka yang baru masuk Islam atau berasal dari wilayah-wilayah yang kemudian bergabung dengan dunia Islam.
Argumen itu sekilas terdengar masuk akal. Bukankah mereka telah berjuang sejak masa-masa sulit?
Namun Imam Ali a.s melihat persoalan dari sudut yang berbeda. Di hadapan masyarakat, beliau menjelaskan bahwa sistem tersebut bukanlah gagasan baru.
Beliau berkata:
فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ فِيهِ بَادِئَ بَدْءٍ، وَقَدْ وَجَدْتُ أَنَا وَأَنْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْكُمُ بِذَلِكَ
“Aku bukan orang pertama yang menetapkan aturan ini. Aku dan kalian sama-sama menyaksikan Rasulullah menjalankannya”
Jawaban itu mengandung pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar soal pembagian anggaran negara. Imam Ali a.s sedang menolak lahirnya kelas-kelas istimewa dalam masyarakat Islam. Kedekatan kepada Nabi, jasa di masa lalu, ataupun status sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh hak-hak yang melampaui orang lain dalam urusan harta publik.
Dalam konteks yang lebih luas, Imam Ali a.s sebenarnya sedang mengembalikan arah perjalanan masyarakat kepada prinsip-prinsip kenabian. Kekuasaan bukan alat membalas jasa, melainkan sarana menjaga amanah. Negara bukan milik para pemenang sejarah, melainkan rumah bersama yang harus melayani seluruh rakyat dengan ukuran yang sama.
Pilihan itu ternyata memiliki harga yang sangat mahal.
Banyak orang mengira persoalan terbesar dalam hidup Imam Ali a.s adalah tertundanya hak beliau atas kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah saw. Padahal sejarah menunjukkan sesuatu yang menarik. Selama sekitar dua puluh lima tahun, beliau memilih bersabar. Meski meyakini bahwa dirinya memiliki hak, beliau tidak mengangkat senjata demi mempertahankan persatuan umat.
Namun ketika prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai yang diwariskan Nabi mulai terancam oleh praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, Imam Ali a.s justru mengambil sikap yang sangat tegas. Beliau rela menghadapi tiga peperangan besar sekaligus: Perang Jamal, Perang Shiffin, dan Perang Nahrawan.
Fakta ini menyampaikan pelajaran yang sangat kuat. Bagi Imam Ali a.s, menjaga persatuan memang penting. Tetapi membiarkan ketidakadilan mengakar jauh lebih berbahaya. Sebab sebuah masyarakat mungkin masih dapat bertahan menghadapi perbedaan politik, tetapi sulit bertahan apabila keadilan telah dijadikan komoditas.
Gagasan ini kemudian menyentuh satu prinsip lain yang sangat relevan hingga hari ini. Imam Ali a.s pernah mengingatkan bahwa penghargaan terhadap jasa seseorang tidak boleh menghalangi penegakan hukum ketika ia melakukan pelanggaran.
Beliau berkata:
لَا يَمْنَعَنَّكُمْ رِعَايَةُ الْحَقِّ لِأَحَدٍ عَنْ إِقَامَةِ الْحَقِّ عَلَيْهِ
“Janganlah penghormatan terhadap hak seseorang menghalangi kalian untuk menegakkan kebenaran atas dirinya”
Kalimat singkat itu terasa sangat modern. Ia mengingatkan bahwa integritas tidak mengenal pengecualian. Seseorang boleh memiliki jasa besar, rekam jejak cemerlang, atau kedudukan tinggi. Semua itu patut dihormati. Namun ketika ia melanggar hak orang lain atau menyalahgunakan amanah, hukum tidak boleh berhenti hanya karena rasa sungkan.
Di tengah budaya yang kerap mengultuskan tokoh atau memaafkan pelanggaran atas nama jasa masa lalu, pesan Imam Ali a.s menghadirkan ukuran yang sederhana sekaligus tegas: hormati orang-orang baik, tetapi jangan korbankan keadilan demi siapa pun.
Barangkali di situlah letak kebesaran sejati Imam Ali a.s. Ia tidak dikenang karena memenangkan semua peperangan, melainkan karena memilih memikul beban peperangan demi mempertahankan nilai. Tiga perang yang beliau hadapi bukanlah jalan menuju kekuasaan, melainkan harga yang harus dibayar agar prinsip-prinsip Nabi saw tetap hidup di tengah masyarakat.
Sejarah akhirnya mengajarkan bahwa sebuah peradaban tidak runtuh hanya karena musuh datang dari luar. Ia mulai rapuh ketika keadilan dikalahkan oleh kepentingan, ketika hukum tunduk kepada status, dan ketika amanah berubah menjadi alat mempertahankan privilese. Imam Ali a.s memilih melawan semua itu, meski harus menghadapi tiga perang yang menguras tenaga, pengorbanan, dan bahkan hidupnya. Karena bagi beliau, menjaga prinsip jauh lebih penting daripada menjaga kenyamanan.
