KHAMENEI.ID– Ada satu kesalahpahaman yang terus berulang dalam kehidupan politik modern: bahwa kekuasaan adalah tujuan. Karena itu, pemilu diperlakukan sebagai medan perang, kursi jabatan dianggap puncak pencapaian, dan kemenangan menjadi ukuran utama keberhasilan. Namun, dalam pandangan Islam, politik sesungguhnya dimulai dari titik yang berbeda. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan amanah. Jabatan bukan hadiah, melainkan pertanggungjawaban.
Pandangan inilah yang menjadi inti sebuah pidato penting yang disampaikan oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei qs kepada para anggota parlemen yang baru terpilih. Pesan utamanya sederhana tetapi mendasar: siapa pun yang memasuki ruang kekuasaan harus terlebih dahulu menyadari bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan Tuhan.
Kesadaran ini tampak seperti perkara pribadi. Padahal justru dari sinilah seluruh kualitas pemerintahan ditentukan. Sebab perbedaan pendapat, perbedaan partai, bahkan perbedaan ideologi politik, pada akhirnya hanyalah aliran-aliran kecil yang bermuara ke satu lautan besar: tanggung jawab moral.
Ketika seorang pejabat merasa dirinya hanya bertanggung jawab kepada publik, ia mungkin masih tergoda oleh popularitas, pujian, atau keuntungan jangka pendek. Tetapi ketika ia merasa bertanggung jawab kepada Tuhan, ukuran-ukurannya berubah. Yang dicari bukan sekadar kemenangan politik, melainkan kebenaran tindakan.
Di sinilah politik berubah menjadi ibadah.
Keadilan Bukan Tujuan Akhir
Sering kali kita menganggap keadilan sebagai tujuan tertinggi sebuah negara. Padahal dalam perspektif yang lebih luas, keadilan hanyalah jembatan.
Masyarakat yang adil memang penting. Tanpa keadilan, manusia sulit hidup dengan tenang dan bermartabat. Namun keadilan sendiri bukan titik akhir perjalanan. Ia adalah sarana agar manusia dapat berkembang secara spiritual dan moral.
Karena itu, keberhasilan sebuah sistem tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik, tetapi juga dari kemampuannya membentuk manusia yang lebih baik.
Pandangan ini terasa asing di tengah dunia modern yang cenderung mengukur segala sesuatu dengan angka. Kita menghitung pendapatan, investasi, dan tingkat konsumsi. Namun jarang bertanya: apakah manusia yang hidup di dalam sistem itu menjadi lebih jujur, lebih bermoral, dan lebih dekat pada nilai-nilai kemanusiaan?
Pertanyaan itu justru menjadi inti dari seluruh risalah para nabi.
Kerugian yang Sesungguhnya
Al-Qur’an mengingatkan:
قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ
“Katakanlah: sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada Hari Kiamat. Itulah kerugian yang nyata.” (QS. Az-zumar: 15)
Ayat ini membalik cara pandang manusia terhadap untung dan rugi. Kehilangan uang bukan kerugian terbesar. Kehilangan jabatan bukan musibah paling berat. Bahkan kehilangan berbagai kenikmatan dunia belum tentu merupakan kegagalan.
Kerugian sejati adalah kehilangan arah hidup.
Karena itu, dalam kehidupan politik, menang dan kalah seharusnya menjadi perkara sekunder. Popularitas, citra publik, sorotan media, atau tepuk tangan massa hanyalah bayang-bayang yang cepat berlalu. Yang utama adalah apakah seseorang telah menjalankan kewajibannya dengan benar.
Ada sebuah nasihat sederhana yang pernah diberikan seorang ulama kepada seorang pemimpin. Isinya hanya tiga hal: kerjakan apa yang diwajibkan, tinggalkan apa yang diharamkan, dan berhati-hatilah terhadap perkara yang meragukan.
Nasihat itu terdengar biasa. Bahkan terlalu sederhana. Namun justru di situlah letak kedalamannya.
Sebab kesulitan terbesar manusia bukanlah mengetahui yang benar, melainkan berani melakukannya ketika kebenaran itu berisiko.
Ketika Hawa Nafsu Mengendalikan Politik
Banyak orang mampu memahami tugasnya. Tetapi tidak semua mampu mengalahkan kepentingan dirinya sendiri.
Ketika keputusan harus diambil, muncul berbagai pertimbangan: bagaimana reaksi publik, bagaimana komentar media, bagaimana masa depan karier politik, bagaimana posisi kelompok pendukung.
Di titik itulah hawa nafsu sering menyusup ke dalam keputusan publik.
Al-Qur’an menggambarkan kondisi ini sebagai penyakit hati. Bukan penyakit fisik, melainkan kecenderungan batin yang membuat seseorang hanya menerima kebenaran ketika menguntungkannya.
Fenomena semacam ini tidak hanya terjadi pada individu. Ia juga muncul dalam kehidupan politik modern. Demokrasi dipuji ketika hasilnya sesuai harapan. Tetapi ketika pilihan rakyat berbeda dengan keinginan kelompok tertentu, demokrasi tiba-tiba dianggap sebagai kesalahan massa.
Standar berubah sesuai kepentingan.
Karena itulah integritas menjadi kualitas paling mahal dalam dunia kekuasaan. Bukan kecerdasan. Bukan kefasihan berbicara. Bukan pula kemampuan membangun citra. Melainkan kemampuan mengendalikan diri sendiri.
Undang-Undang adalah Perangkat Lunak Bangsa
Salah satu metafora menarik dalam pidato tersebut adalah ketika hukum disebut sebagai “perangkat lunak” sebuah negara.
Sebuah bangsa mungkin memiliki sumber daya alam melimpah, penduduk besar, dan teknologi canggih. Namun tanpa hukum yang baik, semua itu berjalan tanpa arah.
Karena itu, pembuatan undang-undang tidak boleh tunduk pada kepentingan sesaat. Hukum harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari tekanan kelompok tertentu. Ia harus cukup kokoh untuk bertahan dalam berbagai situasi, bukan berubah setiap kali kepentingan politik berganti.
Di sinilah bahaya terbesar politik modern sering muncul: ketika kekuasaan ekonomi mulai membeli arah kebijakan.
Undang-undang dibuat untuk melayani segelintir orang. Regulasi disusun demi keuntungan kelompok tertentu. Pada saat itulah politik kehilangan ruhnya dan berubah menjadi transaksi.
Padahal mandat rakyat tidak boleh diperjualbelikan.
Godaan yang Bernama Kekayaan
Menjelang akhir pidato, perhatian diarahkan pada satu ancaman yang sering tidak terlihat: kekayaan.
Bukan karena harta itu buruk, melainkan karena ia memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap hati manusia.
Dalam salah satu doa yang diriwayatkan dari Imam Sajjad a.s, harta bahkan disebut sebagai al-māl al-fatūn harta yang dapat menimbulkan fitnah dan ujian.
Yang berbahaya bukan jumlah uangnya, melainkan keterikatan hati terhadapnya.
Seorang pejabat bisa memasuki dunia politik dengan niat yang bersih. Namun sedikit demi sedikit ia terbiasa dengan fasilitas, kemewahan, dan penghormatan. Tanpa sadar, semua itu berubah menjadi kebutuhan. Ketika jabatan terancam hilang, prinsip pun mulai ditawar.
Karena itu, menjaga kedekatan dengan rakyat sesungguhnya bukan sekadar soal turun ke lapangan atau mengunjungi daerah pemilihan. Yang lebih penting adalah menjaga jarak dari mentalitas elite yang merasa dirinya berbeda dari masyarakat yang diwakilinya.
Politik yang Berakar pada Jiwa
Pada akhirnya, kualitas sebuah negara selalu kembali kepada kualitas manusia yang menjalankannya.
Karena itu, pidato tersebut ditutup bukan dengan strategi politik, melainkan dengan anjuran yang tampak sederhana: membaca Al-Qur’an, berdoa, dan melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.
Sebab perbaikan masyarakat selalu dimulai dari perbaikan jiwa.
Jabatan akan berakhir. Masa kekuasaan akan berlalu. Empat tahun, lima tahun, atau bahkan puluhan tahun pada akhirnya hanya menjadi sekejap dalam perjalanan hidup manusia. Yang tersisa bukan kursi yang pernah diduduki, melainkan jejak yang ditinggalkan.
Politik, dalam pengertian terdalamnya, bukan soal siapa yang berhasil naik ke puncak. Politik adalah tentang siapa yang mampu mempertahankan integritasnya ketika berada di sana.
