KHAMENEI.ID– Kekuasaan sering kali tidak berubah menjadi angkuh secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, dari jarak yang makin lebar antara penguasa dan orang yang dikuasai. Mula-mula hanya sebuah ruangan yang terlalu mewah. Lalu kendaraan yang semakin jauh dari jangkauan rakyat. Setelah itu cara bicara yang berubah: pertanyaan rakyat dianggap gangguan, keluhan dianggap tuntutan, dan wajah-wajah yang datang membawa persoalan dipandang sebagai sesuatu yang merepotkan.
Karena itu, “kesederhanaan pejabat” bukan sekadar soal gaya hidup. Ia adalah persoalan jarak. Seberapa dekat seorang pemegang jabatan masih bersedia berdiri dengan orang-orang yang memberinya mandat?
Salah satu hal yang dipandang sebagai kekuatan bagi sebuah bangsa adalah kecenderungan hidup sederhana dan berkurangnya perilaku elitis: tidak memandang rakyat dari tempat yang lebih tinggi, tidak memperlakukan mereka seolah-olah berada di bawah kelas sosial yang berbeda. Tidak semua orang tentu terbebas dari pengecualian. Namun yang lebih penting adalah arah umum perilakunya.
Di situlah kesederhanaan memperoleh makna politiknya.
Seorang pejabat boleh memiliki ruang kerja, fasilitas, dan kewenangan yang tidak dimiliki warga biasa. Tetapi ketika semua fasilitas itu mulai membentuk tembok psikologis, kekuasaan kehilangan salah satu sumber legitimasi terpentingnya: kedekatan dengan kenyataan.
Rakyat tidak selalu datang kepada pejabat membawa persoalan yang dapat diselesaikan. Ada pengaduan yang berada di luar kewenangan seorang anggota parlemen. Ada persoalan yang bahkan tidak dapat dibereskan oleh lembaga tempat ia bekerja. Sebagian masalah membutuhkan keputusan pemerintah, sebagian lainnya memerlukan waktu panjang, dan tidak sedikit yang memang tidak memiliki jawaban sederhana.
Karena itu, mendengar rakyat tidak sama dengan menjanjikan sesuatu kepada mereka.
Ini barangkali bagian yang paling sulit dari hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Pejabat sering tergoda memberikan janji karena janji terdengar lebih menyenangkan daripada ketidakpastian. Ketika seseorang datang membawa keluhan, mengatakan “akan kami selesaikan” terasa lebih mudah daripada mengatakan, “kami akan berusaha, tetapi saya tidak dapat menjamin hasilnya.”
Padahal, kejujuran semacam itu justru lebih bermartabat.
Mendengar berarti bersedia menerima keluhan tanpa harus menjual harapan palsu. Seorang wakil rakyat tidak selalu harus datang membawa solusi. Kadang-kadang yang dibutuhkan warga hanyalah seseorang yang mau duduk, mendengarkan, dan mengakui bahwa persoalan mereka memang ada.
Di titik ini, mendengar suara rakyat menjadi lebih dari sekadar prosedur politik. Ia berubah menjadi etika.
Ada sebuah bait yang dikutip dari salah satu syair Persia:
چون وا نمیکنی گرهی، خود گره مباش
ابروگشاده باش چو دستت گشاده نیست
Kurang lebih maknanya: Jika engkau tidak mampu membuka sebuah simpul, janganlah engkau sendiri menjadi simpul. Bermuka ramahlah meski tanganmu tidak sedang mampu memberi.
Nasihat itu sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya ia terasa tajam. Tidak semua orang mampu menyelesaikan masalah orang lain. Namun setiap orang sebenarnya mampu memilih bagaimana memperlakukan orang yang datang membawa masalah.
Ketika tangan tidak mampu memberi, wajah masih bisa tetap terbuka.
Ketika kewenangan tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, seseorang masih dapat memberikan penghormatan. Ketika keputusan belum bisa diambil, masih mungkin berkata bahwa persoalan itu akan diusahakan. Dan ketika sebuah permintaan memang tidak dapat dipenuhi, penolakan pun dapat disampaikan tanpa merendahkan orang yang memintanya.
Barangkali di sinilah wajah sebenarnya dari kekuasaan terlihat.
Bukan ketika seorang pejabat berdiri di atas panggung dan berpidato di hadapan ribuan orang. Bukan pula ketika ia memperoleh tepuk tangan atau berada di tengah kemegahan sebuah acara. Wajah kekuasaan justru tampak ketika seorang warga biasa berdiri di hadapannya, mengeluhkan kehidupan yang mungkin tidak pernah dialami oleh sang pejabat.
Apakah ia mendengarkan?
Apakah ia masih menatap wajah orang itu?
Ataukah ia mulai mengernyitkan dahi, menunjukkan kejengkelan, lalu mencari alasan untuk segera mengakhiri percakapan?
Pertanyaan itu tampak kecil. Tetapi dari hal-hal kecil semacam itulah sebuah budaya kekuasaan terbentuk.
Dalam konteks yang lebih luas, kesederhanaan pejabat dan keterbukaan terhadap rakyat merupakan dua hal yang saling menguatkan. Kesederhanaan menjaga seorang pemegang jabatan agar tidak terlalu cepat merasa berbeda dari masyarakat yang diwakilinya. Sementara kesediaan mendengar menjaga agar kekuasaan tidak hidup dalam ruangnya sendiri, terputus dari suara kehidupan sehari-hari.
Sebab kekuasaan memiliki kecenderungan alami untuk menciptakan jarak. Jabatan menghadirkan protokol. Fasilitas menciptakan kenyamanan. Lingkaran birokrasi membatasi siapa yang dapat masuk dan siapa yang harus menunggu di luar. Jika tidak dijaga, semua itu perlahan membuat seorang pejabat hanya mendengar suara orang-orang yang memang sudah dekat dengannya.
Padahal rakyat berada di luar lingkaran itu.
Maka tahun-tahun terakhir sebuah masa jabatan bukan semata-mata masa untuk mempertahankan citra. Ia juga menjadi waktu untuk menguji apakah kebiasaan baik masih bertahan ketika kesibukan, kepentingan, dan tekanan politik semakin besar. Kesederhanaan yang pernah menjadi kekuatan tidak seharusnya hilang ketika kekuasaan mulai terasa nyaman.
Pada akhirnya, mungkin rakyat tidak menuntut seorang pejabat memiliki jawaban untuk setiap persoalan. Mereka hanya ingin persoalannya tidak dianggap tidak penting.
Sebab ada perbedaan besar antara tidak mampu menolong dan tidak mau peduli.
Yang pertama mungkin merupakan keterbatasan kewenangan. Yang kedua adalah pilihan moral.
Dan ketika kekuasaan tidak mampu membuka semua simpul kehidupan rakyat, setidaknya ia tidak perlu menjadi simpul tambahan. Cukup hadir dengan wajah terbuka, mendengar dengan sungguh-sungguh, dan berkata jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan.
Kadang-kadang, kedekatan dengan rakyat tidak membutuhkan lebih banyak janji. Ia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak kerendahan hati.
