KHAMENEI.ID– Kekuasaan sering kali tidak berubah wajah ketika berganti tangan. Yang berubah hanya nama orang yang duduk di kursinya. Gedungnya tetap megah, kendaraan dinas tetap mengilap, ruang-ruang kekuasaan tetap dijaga oleh protokol. Tetapi justru di situlah sebuah pertanyaan moral menjadi penting: apakah orang yang datang untuk memperbaiki kekuasaan akhirnya hanya belajar menikmati kemewahan yang dahulu ia kritik?
Pertanyaan semacam itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh jantung persoalan politik. Sebab korupsi kekuasaan tidak selalu dimulai dari pencurian uang negara. Ia bisa bermula jauh lebih halus: dari kebiasaan menikmati fasilitas berlebihan, dari keinginan hidup mewah, dari rasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa, atau dari ketidakmampuan menahan keinginan ketika seseorang telah memiliki kewenangan.
Di titik ini, taqwa tidak cukup dipahami sebagai kesalehan pribadi. Bagi seorang pejabat, taqwa juga diuji oleh cara ia memperlakukan kekuasaan dan harta publik.
Dalam sebuah pertemuan dengan para pejabat pemerintahan, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs mengingatkan bahwa salah satu tempat paling nyata bagi taqwa untuk menunjukkan dirinya adalah dalam urusan baitulmal harta milik publik. Ujian lainnya adalah kemampuan menahan gejolak nafsu: kegemaran menumpuk kekayaan, problem moral, kecenderungan hidup serba mewah, dan gaya hidup aristokratis.
Peringatan itu sebenarnya melampaui konteks pemerintahan tertentu. Ia berbicara tentang sifat kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan mempunyai kemampuan aneh untuk mengubah ukuran kebutuhan manusia. Apa yang kemarin dianggap kemewahan, setelah seseorang masuk ke lingkaran kekuasaan, perlahan terasa sebagai kewajaran. Apa yang dahulu dianggap berlebihan, sedikit demi sedikit disebut sebagai fasilitas. Dan apa yang semula hanya keistimewaan, akhirnya dianggap sebagai hak.
Di sinilah godaan terbesar bermula.
Al-Qur’an bahkan menggambarkan bagaimana manusia dapat menempati tempat yang dahulu dihuni oleh orang-orang zalim:
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
“Dan kamu telah mendiami tempat-tempat kediaman orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri” (QS. Ibrahin: 45)
Ayat itu mengandung ironi yang dalam. Seseorang dapat menggantikan penguasa lama tanpa benar-benar menggantikan watak kekuasaannya. Ia mungkin datang dengan janji perubahan, berbicara tentang keadilan, bahkan mengutuk kesewenang-wenangan masa lalu. Tetapi setelah duduk di kursi yang sama, ia dapat tergoda menggunakan cara yang sama.
Gedung yang sama bukan persoalan. Kursi yang sama juga bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika cara hidup dan cara menggunakan kekuasaan ikut diwarisi.
Sebab sejarah politik memperlihatkan bahwa pergantian penguasa tidak otomatis berarti pergantian moral. Rezim dapat tumbang, tetapi mentalitas kekuasaan bisa tetap hidup. Simbol-simbol dapat berubah, slogan dapat diperbarui, bendera dapat diganti, tetapi hasrat untuk hidup lebih tinggi daripada rakyat dapat bertahan diam-diam di balik semua itu.
Karena itu, kesederhanaan seorang pejabat bukan sekadar perkara selera pribadi. Ia memiliki dimensi politik.
Ketika seorang pemegang jabatan memilih hidup berlebihan dengan menggunakan fasilitas negara, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran. Ada jarak moral yang sedang dibangun antara penguasa dan mereka yang dilayani. Ketika pejabat mulai merasa kehidupan mewah sebagai sesuatu yang pantas diterima karena kedudukannya, batas antara pelayanan publik dan privilese pribadi menjadi kabur.
Dalam konteks yang lebih luas, baitulmal dapat dibaca sebagai simbol kepercayaan publik. Uang negara bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Di dalamnya terdapat kerja orang-orang yang membayar pajak, hasil jerih payah petani, buruh, pedagang, pegawai, dan jutaan warga yang mungkin tidak pernah bertemu dengan pejabat yang menggunakan uang tersebut.
Karena itu, menghamburkan uang publik sesungguhnya adalah persoalan etika sebelum menjadi persoalan administrasi.
Namun masalahnya tidak berhenti pada uang. Kekuasaan juga berhadapan dengan apa yang disebut sebagai thughyan an-nafs: kecenderungan jiwa untuk melampaui batas ketika seseorang merasa memiliki kuasa. Nafsu semacam ini tidak selalu datang dalam bentuk keserakahan yang kasar. Kadang ia hadir sebagai kebutuhan akan penghormatan, keinginan diperlakukan berbeda, atau keyakinan bahwa jabatan membuat seseorang lebih layak memperoleh kenyamanan dibanding orang lain.
Itulah sebabnya kesederhanaan menjadi semacam rem moral.
Hidup sederhana bukan berarti seorang pejabat harus sengaja hidup miskin. Ia berarti tidak membiarkan jabatan mengubah ukuran kewajaran dalam hidupnya. Ia tetap dapat menggunakan fasilitas yang memang diperlukan untuk menjalankan tugas, tetapi tidak mengubah fasilitas menjadi simbol status. Ia dapat menikmati kenyamanan yang wajar, tetapi tidak menjadikan kemewahan sebagai identitas kekuasaan.
Di sinilah perbedaan antara pejabat yang memegang jabatan dan pejabat yang dikuasai jabatan.
Yang pertama melihat kekuasaan sebagai amanah sementara. Yang kedua perlahan melihatnya sebagai dunia miliknya.
Gagasan ini menjadi semakin relevan pada zaman ketika kemewahan dapat dipamerkan dalam hitungan detik. Kehidupan pejabat dapat muncul di layar telepon jutaan orang: rumah, perjalanan, pesta, kendaraan, pakaian, jam tangan, dan berbagai simbol keberhasilan. Di tengah ketimpangan sosial, satu gambar kemewahan yang dipamerkan seorang pejabat dapat berbicara lebih keras daripada seribu pidato tentang pengabdian.
Maka persoalan utama bukan apakah seorang pejabat boleh menikmati hidup. Pertanyaannya jauh lebih mendasar: siapa yang menentukan batas kenikmatan itu, kebutuhan atau nafsu?
Pada akhirnya, kekuasaan mungkin dapat diawasi oleh hukum, parlemen, media, dan lembaga pengawas. Tetapi ada wilayah yang jauh lebih sulit diawasi: ruang batin seorang penguasa ketika tidak ada kamera dan tidak ada orang yang memujinya.
Di sanalah taqwa diuji.
Sebab ukuran seorang pejabat bukan hanya apa yang ia lakukan ketika dilihat publik, melainkan apa yang ia tahan ketika tidak seorang pun melihat. Kekuasaan yang benar-benar berbeda dari kekuasaan yang dilawannya bukanlah kekuasaan yang sekadar mengganti nama di papan kantor. Ia adalah kekuasaan yang mampu menolak godaan untuk menjadi seperti yang dahulu ia tentang.
Kursi kekuasaan mungkin diwariskan. Gedung mungkin tetap berdiri. Fasilitas mungkin tidak berubah. Tetapi manusia yang duduk di dalamnya selalu mempunyai pilihan: menjadi penguasa baru dengan watak lama, atau membuktikan bahwa pergantian kekuasaan memang berarti perubahan moral.
Barangkali di situlah makna kesederhanaan yang paling dalam: bukan sekadar hidup tanpa kemewahan, melainkan kemampuan untuk tetap menjadi manusia biasa ketika dunia mulai memperlakukan kita seolah-olah kita bukan lagi manusia biasa.
