KHAMENEI.ID– Ada zaman ketika kekerasan tak lagi datang dengan wajah garang. Ia mengenakan jas, berdiri di podium, berbicara tentang perdamaian, hak asasi manusia, dan keamanan dunia. Kalimat-kalimatnya terdengar santun. Senyumnya terukur. Di belakangnya berkibar bendera negara dan lambang lembaga internasional. Namun di tempat lain, bom jatuh, kota-kota hancur, dan manusia kehilangan rumah.
Di situlah paradoks kekuasaan modern menjadi sulit diabaikan: kekerasan dapat berjalan beriringan dengan bahasa perdamaian.
Pandangan semacam ini muncul dalam sebuah pidato Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs kepada para komandan militer dan kepolisian senior. Dunia digambarkan bukan sebagai ruang yang telah meninggalkan hukum rimba, melainkan sebagai dunia yang masih dipenuhi dominasi, ketamakan, dan tipu daya. Yang berubah bukan selalu wataknya, melainkan cara kekuasaan itu menampilkan diri.
Kekuasaan tidak selalu perlu menghunus pedang. Kadang ia cukup menguasai bahasa.
Atas nama perdamaian, perang dapat dibenarkan. Atas nama hak asasi manusia, intervensi dapat dilakukan. Atas nama perang melawan terorisme, kekerasan bisa mendapatkan pembenaran baru. Sementara kepentingan ekonomi, industri senjata, perusahaan besar, dan kelompok pemilik modal bekerja di belakang panggung.
Gagasan itu mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pertentangan antarnegara. Persoalannya adalah kemunafikan politik: jarak antara kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan.
Dalam politik internasional, citra sering kali menjadi senjata. Sebuah negara dapat membangun reputasi sebagai pembela demokrasi, sementara pada saat yang sama mendukung pemerintahan atau operasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka ucapkan sendiri. Kekuasaan modern memahami bahwa publik tidak hanya perlu dikendalikan melalui kekuatan, tetapi juga melalui persepsi.
Karena itu, wajah kekuasaan dibuat rapi.
Ia hadir dengan pidato yang tertata, istilah diplomatik yang halus, konferensi pers, dan pernyataan resmi. Kekerasan yang terjadi jauh dari kamera kemudian diterjemahkan menjadi bahasa yang dingin: operasi keamanan, tindakan preventif, kerusakan tambahan, atau konsekuensi yang tidak diinginkan.
Bahasa semacam itu dapat membuat tragedi terdengar seperti statistik.
Di titik ini, peringatan tentang dunia yang penuh penipuan bukan sekadar ajakan untuk mencurigai semua pihak. Ia lebih dekat kepada seruan agar manusia tidak kehilangan kewaspadaan moral. Dunia yang rumit menuntut kecermatan membaca tindakan, bukan hanya mendengarkan slogan.
Sebab kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk menciptakan narasinya sendiri.
Yang berbahaya adalah ketika narasi itu diterima begitu saja.
Namun jika ditarik lebih jauh, kritik terhadap kekuasaan juga membawa pertanyaan tentang apa yang membuat sebuah negara atau pemerintahan layak dipercaya. Kepercayaan tidak lahir dari seberapa indah sebuah negara berbicara tentang perdamaian. Ia lahir dari konsistensi antara prinsip dan tindakan.
Ancaman penggunaan senjata pemusnah massal, misalnya, memperlihatkan betapa rapuhnya klaim moral sebuah kekuatan besar. Dunia dapat berbicara panjang tentang pengendalian senjata, keamanan global, dan masa depan umat manusia. Tetapi ketika senjata yang paling mengerikan justru dijadikan bagian dari ancaman politik, kata “perdamaian” kehilangan bobotnya.
Persoalannya bukan hanya siapa yang memiliki senjata. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan memperlakukan kemungkinan penggunaannya.
Di sinilah kritik terhadap politik kekuasaan menemukan relevansinya. Senjata bukan sekadar benda. Ia merupakan simbol tentang batas yang bersedia atau tidak bersedia dilampaui oleh sebuah pemerintahan.
Ironisnya, dalam dunia yang mengaku semakin beradab, ancaman kehancuran massal masih dapat muncul dari mulut pemimpin negara. Teknologi telah berkembang jauh lebih cepat daripada kedewasaan moral manusia. Kita memiliki kemampuan untuk menghancurkan dalam hitungan menit, tetapi masih berdebat tentang siapa yang berhak menentukan hidup dan mati jutaan orang.
Dalam konteks seperti itu, kewaspadaan menjadi lebih penting daripada kepolosan politik.
Sebuah negara tidak cukup hanya memiliki kekuatan. Ia membutuhkan kecerdikan membaca situasi, keberanian mempertahankan kepentingan, dan kebijaksanaan agar kekuatan tidak berubah menjadi kesombongan. Dunia yang penuh kompetisi tidak memberi banyak ruang bagi mereka yang menolak melihat kenyataan.
Tetapi kewaspadaan juga tidak boleh berubah menjadi kebencian kepada seluruh dunia. Justru di situlah tantangan moralnya: mampu melihat kebohongan tanpa ikut menjadi pembohong, mampu menghadapi kekerasan tanpa memuliakan kekerasan, dan mampu menggunakan kekuatan tanpa kehilangan ukuran tentang manusia.
Gagasan ini kemudian menyentuh persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam zaman ketika informasi datang tanpa henti. Pernyataan politik beredar dalam hitungan detik. Potongan video dapat membentuk opini sebelum konteksnya dipahami. Sebuah slogan dapat diulang jutaan kali hingga terasa seperti kebenaran.
Karena itu, bentuk kekuasaan yang paling halus hari ini mungkin bukan sekadar kemampuan memaksa seseorang melakukan sesuatu, melainkan kemampuan membuat seseorang percaya bahwa apa yang dipaksakan itu memang benar.
Di tengah dunia semacam itu, pertanyaan paling penting bukan siapa yang paling keras berbicara tentang kebenaran. Pertanyaannya: siapa yang tindakannya sanggup bertahan ketika slogan-slogannya dilepas?
Pada akhirnya, wajah kekuasaan dapat berubah. Seragam berganti, pemimpin berganti, istilah politik berganti. Tetapi satu ukuran tetap sederhana: lihat apa yang dilakukan ketika tidak ada kamera, ketika kepentingan dipertaruhkan, dan ketika kekuatan berada di tangannya.
Sebab dunia mungkin masih penuh dengan bahasa perdamaian. Yang belum tentu berubah adalah cara manusia menggunakan kekuasaan.
Dan barangkali, justru karena itulah kita perlu belajar mengenali wajah kekuasaan bukan dari senyumnya, melainkan dari jejak yang ditinggalkannya.
