Setiap kali istilah “pemerintahan agama” atau wilayat al-faqih muncul, bayangan yang sering muncul justru yang paling sederhana—dan sering kali keliru. Seorang pemimpin duduk di puncak, memutuskan apa pun yang ia mau, sementara yang lain tinggal mengangguk. Gambaran ini terasa familiar, bahkan masuk akal, karena dalam banyak pengalaman sejarah, kekuasaan memang sering berjalan seperti itu: dari atas ke bawah, dari kehendak individu ke nasib banyak orang.
Namun, justru di titik inilah kesalahpahaman itu bermula.
Dalam konsep wilayat al-faqih, yang secara sederhana bisa dipahami sebagai kepemimpinan seorang ahli hukum Islam (faqih), logikanya tidak dibangun di atas kebebasan tanpa batas, melainkan di atas keterikatan yang justru lebih ketat. Alih-alih menjadi sosok yang bebas menentukan segalanya, pemimpin dalam kerangka ini diposisikan sebagai pihak yang paling terikat oleh hukum.
Ia bukan sumber hukum. Ia berada di bawahnya.
Dalam bayangan umum tentang kekuasaan, hukum sering kali mengikuti penguasa. Apa yang diputuskan pemimpin, itulah yang menjadi aturan. Jika ia berubah pikiran, aturan pun bisa ikut berubah. Maka kekuasaan menjadi lentur, bahkan cair, tergantung siapa yang memegangnya.
Tetapi dalam kerangka wilayat al-faqih, posisi ini dibalik. Hukum—yang bersumber dari ajaran Islam—ditempatkan sebagai sesuatu yang tetap, yang tidak bisa diubah oleh kehendak individu. Pemimpin bukan pembuat hukum, melainkan pelaksana. Ia tidak diberi ruang untuk menyesuaikan aturan dengan seleranya, melainkan dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan yang sudah ada.
Di sini, muncul satu pertanyaan penting: jika pemimpin tidak bebas, lalu apa yang membuatnya layak memimpin?
Jawabannya terletak pada dua syarat utama yang melekat pada konsep ini. Pertama, ia harus memahami hukum Islam secara mendalam. Bukan sekadar tahu, tetapi mampu menafsirkan dan menerapkannya dalam situasi yang kompleks. Inilah yang dimaksud dengan faqih—bukan hanya orang berilmu, tetapi orang yang mampu membaca hukum dalam kehidupan nyata.
Kedua, ia harus memiliki integritas moral yang kuat, yang dalam tradisi Islam disebut sebagai keadilan. Bukan sekadar adil dalam arti formal, tetapi memiliki komitmen batin untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebab tanpa ini, pengetahuan bisa berubah menjadi alat pembenaran, bukan pedoman kebenaran.
Dalam tradisi Islam, kekuasaan memang tidak pernah dilepaskan dari amanah—sebuah tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Al-Qur’an pernah mengingatkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak, dan ketika memutuskan perkara di antara manusia, hendaknya dilakukan dengan adil. Pesan ini sederhana, tetapi implikasinya luas: kekuasaan bukan hak istimewa, melainkan beban moral.
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bahkan mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah penjaga, dan setiap penjaga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dijaganya. Dalam perspektif ini, kekuasaan bukan ruang untuk mengekspresikan kehendak, tetapi ruang untuk menahan diri.
Maka, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula batasannya.
Untuk memahami konsep ini dengan lebih sederhana, bayangkan seorang wasit dalam pertandingan. Ia memiliki otoritas di lapangan: bisa meniup peluit, memberi kartu, bahkan menghentikan permainan. Namun otoritas itu bukan berarti ia bebas bertindak sesuka hati. Ia justru terikat pada aturan permainan yang sudah disepakati.
Seorang wasit tidak boleh mengubah aturan di tengah pertandingan hanya karena ia merasa perlu. Ia juga tidak boleh memihak salah satu tim. Kewenangannya hanya sah sejauh ia menjalankan aturan secara adil.
Dalam analogi ini, wilayat al-faqih lebih dekat kepada peran wasit daripada pemilik pertandingan. Ia tidak menciptakan permainan, tidak menentukan tujuan akhir sesuka hati, tetapi memastikan bahwa permainan berjalan sesuai aturan dan keadilan tetap terjaga.
Perbandingan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di situlah letak intinya: kekuasaan sebagai fungsi, bukan kepemilikan.
Tentu saja, dalam praktiknya, tidak semua orang langsung menerima konsep ini. Sebagian tetap melihatnya dengan kecurigaan, terutama karena pengalaman sejarah menunjukkan bahwa klaim atas nama agama bisa saja disalahgunakan. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar.
Namun di sisi lain, kritik semacam ini sering kali lahir dari pemahaman yang menyamakan semua bentuk kekuasaan menjadi satu: bahwa setiap sistem pada akhirnya akan jatuh pada kehendak individu. Padahal, setiap konsep memiliki logika internalnya sendiri.
Dalam wilayat al-faqih, logika itu justru dibangun untuk membatasi kehendak individu, bukan melepaskannya. Ia mencoba memastikan bahwa kekuasaan tidak berdiri di atas selera, tetapi di atas hukum yang diyakini memiliki legitimasi moral dan spiritual.
Apakah ia sempurna? Tentu tidak. Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari penyimpangan. Namun memahami sebuah konsep dari kerangka aslinya adalah langkah awal untuk menilainya secara adil.
Di tengah dunia modern yang sering kali terbelah antara dua ekstrem—kekuasaan yang terlalu bebas dan sistem yang terlalu kaku—konsep seperti wilayat al-faqih menawarkan satu sudut pandang yang berbeda: bahwa kekuasaan bisa dibatasi bukan hanya oleh mekanisme formal, tetapi juga oleh komitmen moral.
Ia mengandaikan bahwa hukum tidak cukup jika tidak diiringi oleh karakter, dan karakter tidak cukup jika tidak dibingkai oleh hukum.
Dalam konteks ini, pemimpin bukanlah orang yang “boleh melakukan apa saja,” melainkan orang yang “paling tidak boleh menyimpang.” Ia bukan yang paling bebas, tetapi justru yang paling terikat.
Pada akhirnya, mungkin yang perlu kita renungkan bukan hanya tentang bentuk sistemnya, tetapi tentang cara kita memahami kekuasaan itu sendiri. Apakah kita selalu menganggap kekuasaan sebagai ruang kebebasan, atau justru sebagai ruang pembatasan diri?
Sebab dari cara kita menjawab pertanyaan itu, kita bisa melihat mengapa sebuah konsep seperti wilayat al-faqih sering disalahpahami. Ia tampak seperti kekuasaan yang besar, padahal di dalamnya tersimpan tuntutan yang lebih besar lagi: untuk tunduk, bukan pada diri sendiri, tetapi pada hukum dan keadilan.
Dan di situlah paradoksnya—bahwa dalam model ini, kekuasaan justru menemukan maknanya ketika ia dibatasi.
Baca Juga:
Shalat part 7: Adzan dan Iqamah
Mukjizat Darahmu: Dari Kesedihan Personal ke Ketangguhan Kolektif
Manfaat Haji; Rumah Tuhan untuk Semua, dan Ilusi Kekuatan Musuh
