KHAMENEI.ID– Ada kekuatan yang tidak selalu tampak dalam statistik ekonomi, jumlah persenjataan, atau luas wilayah. Ia tumbuh lebih pelan, tetapi justru karena itu sulit diukur: kesadaran manusia untuk menolak ketundukan. Dalam sejarah politik dunia Islam, kesadaran semacam ini kerap disebut kebangkitan Islam, sebuah keadaan ketika agama tidak lagi berhenti sebagai keyakinan pribadi, melainkan menjadi sumber keberanian untuk mempertanyakan ketidakadilan.
Gagasan itu kembali mengemuka ketika para pemimpin negara dan peserta konferensi persatuan Islam yang diadakan di Republik Islam Iran berbicara tentang keadaan dunia Islam. Pesannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi politik yang panjang: perlawanan terhadap penindasan, katanya, masih hidup dan mendapatkan pijakan dari nama Tuhan dan Islam.
Kawasan Timur Tengah disebut sebagai salah satu contoh paling jelas. Di tengah konflik, tekanan politik, dan perebutan pengaruh, muncul kesadaran bahwa umat Islam tidak selamanya harus menerima keadaan sebagai sesuatu yang tak bisa diubah. Bagi para pendukung gagasan ini, justru kesadaran itulah yang membuat kawasan tersebut menjadi sangat sensitif bagi kekuatan-kekuatan besar.
Di titik ini, istilah kebangkitan Islam tidak semata-mata berarti meningkatnya perhatian masyarakat terhadap agama. Ia memiliki pengertian yang lebih politis: kesadaran bahwa umat dapat menentukan nasibnya sendiri, menolak dominasi, dan membangun perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan.
Karena itulah, kekuatan besar yang selama ini menikmati posisi dominan dipandang tidak nyaman ketika kesadaran tersebut tumbuh. Bukan semata karena Islam sebagai agama, melainkan karena Islam yang telah menjadi kesadaran sosial dapat mengubah cara masyarakat memandang kekuasaan.
Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama merasa aman sering kali justru rapuh ketika rakyat mulai kehilangan rasa takut.
Gagasan ini kemudian menyentuh persoalan yang lebih luas. Kebangkitan tidak akan bertahan hanya dengan slogan. Ia membutuhkan manusia yang mampu menerjemahkan kesadaran menjadi pengetahuan, kebudayaan, karya, dan tindakan. Karena itu, seruan tersebut tidak hanya diarahkan kepada politisi atau pemimpin pemerintahan. Ulama, intelektual, penulis, penyair, ilmuwan, seniman, dan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh kultural juga ditempatkan sebagai bagian penting dari proses itu.
Ada alasan di balik pembagian peran tersebut. Sebuah perubahan politik yang tidak disertai perubahan cara berpikir biasanya mudah kehilangan tenaga. Sebaliknya, perubahan yang telah masuk ke dalam bahasa, sastra, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan ingatan kolektif akan jauh lebih sulit dipadamkan.
Di sinilah makna persatuan Islam menjadi lebih dari sekadar pertemuan para tokoh atau konferensi yang menghasilkan pernyataan bersama. Persatuan, dalam pengertian yang lebih dalam, adalah kemampuan menemukan kepentingan bersama di tengah perbedaan mazhab, bangsa, bahasa, dan kepentingan politik.
Namun jika ditarik lebih jauh, kebangkitan semacam itu juga menghadapi pertanyaan yang tidak ringan. Kesadaran politik dapat menjadi energi pembebasan, tetapi dapat pula berubah menjadi slogan kosong jika tidak disertai kemampuan membaca kenyataan. Perlawanan membutuhkan keberanian, tetapi keberanian tanpa pengetahuan bisa berubah menjadi tindakan yang justru merugikan mereka yang hendak dibela.
Karena itu, seruan kepada para intelektual, ilmuwan, seniman, dan penulis memiliki arti penting. Mereka bukan sekadar pengiring gerakan politik. Mereka adalah orang-orang yang membentuk cara sebuah masyarakat memahami dirinya sendiri. Sebuah bangsa dapat kehilangan wilayah dan sumber daya, tetapi selama ia masih memiliki kemampuan untuk berpikir, mengingat, dan membayangkan masa depan, ia belum sepenuhnya kehilangan kemungkinan untuk bangkit.
Dalam konteks dunia modern, gagasan ini terasa semakin relevan. Kekuasaan tidak lagi bekerja hanya melalui pendudukan wilayah atau kekuatan militer. Ia juga hadir melalui informasi, citra, ekonomi, teknologi, dan kemampuan menentukan narasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.
Maka kebangkitan juga berarti kemampuan merebut kembali ruang untuk berpikir. Siapa yang berhak mendefinisikan keadilan? Siapa yang menentukan batas antara perlawanan dan penindasan? Mengapa sebagian penderitaan mendapat perhatian dunia, sementara penderitaan lain perlahan menjadi angka statistik?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak dapat dijawab hanya dengan kemarahan. Ia membutuhkan pengetahuan dan keberanian moral.
Dalam gagasan tersebut, Timur Tengah menjadi semacam laboratorium sejarah. Di kawasan itu, agama, politik, identitas, kolonialisme, kepentingan ekonomi, dan perebutan kekuasaan bertemu dalam satu ruang yang penuh ketegangan. Karena itu, kebangkitan Islam bukan sekadar isu regional. Ia berkaitan dengan pertanyaan universal tentang hak sebuah masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menang dalam satu konflik atau siapa yang menguasai satu wilayah. Yang lebih mendasar adalah apakah manusia masih memiliki keberanian untuk menolak keadaan yang dianggap tidak adil.
Kebangkitan, dengan demikian, bukan terutama tentang berapa banyak orang yang meneriakkan slogan. Ia tentang berapa banyak orang yang bersedia menjaga kesadaran ketika keadaan memaksa mereka untuk diam.
Sebab kekuasaan mungkin dapat membungkam suara untuk sementara. Ia dapat menguasai ruang, mengendalikan informasi, bahkan membentuk ketakutan. Tetapi sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa ketika kesadaran telah tumbuh di dalam diri manusia, ia tidak mudah diperintah untuk mati.
Mungkin di sanalah letak kekuatan sebuah kebangkitan: bukan pada suara yang paling keras, melainkan pada kesadaran yang paling lama bertahan.
