KHAMENEI.ID– Ada ironi yang terus berulang dalam sejarah politik modern: sebuah negara dapat berbicara paling lantang tentang kebebasan, sementara pada saat yang sama menundukkan bangsa lain. Ia dapat mengibarkan demokrasi sebagai bendera, tetapi mendukung kekuasaan yang jauh dari kehendak rakyat. Di situlah persoalannya bermula: ketika sebuah nilai berubah menjadi sekadar nama, sementara praktiknya berjalan ke arah yang berlawanan.
Dunia memang telah berubah. Pertarungan ideologi yang dahulu begitu jelas antara komunisme dan kapitalisme tidak lagi menjadi wajah utama pertarungan politik global. Tetapi hilangnya satu lawan tidak berarti berakhirnya pertarungan gagasan. Di hadapan sistem Islam, muncul sebuah tatanan yang mengklaim dirinya sebagai liberal-demokrasi. Pertanyaannya bukan semata siapa yang menggunakan istilah itu, melainkan apa yang sesungguhnya berada di baliknya.
Sebab sebuah sistem politik tidak cukup dinilai dari nama yang dipakainya. Ia harus dilihat dari jejak yang ditinggalkannya.
Kata “liberal”, misalnya, membawa janji tentang kebebasan. Ia terdengar seperti penghormatan terhadap manusia, hak-hak individu, kebebasan berpikir, dan kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Namun sejarah kolonialisme menyisakan pertanyaan yang sulit dihapus. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan mengaku menjunjung kebebasan, sementara selama berabad-abad memperlakukan bangsa lain sebagai wilayah yang boleh dikuasai, kekayaannya dieksploitasi, dan penduduknya dipaksa tunduk?
India adalah salah satu catatan sejarah yang sulit diabaikan. Selama masa penjajahan Inggris, negeri yang memiliki sumber daya dan peradaban panjang itu mengalami perubahan besar dalam struktur ekonominya. Jawaharlal Nehru, salah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan India yang kemudian menjadi perdana menteri, menulis panjang tentang perubahan tersebut: bagaimana India sebelum kolonialisme dan bagaimana negeri itu setelah berada di bawah kekuasaan Inggris.
Pertanyaan yang muncul kemudian sederhana, tetapi mengusik: jika liberalisme berarti kebebasan, mengapa kebebasan itu tidak berlaku bagi bangsa yang dijajah?
Pertanyaan serupa muncul dari Afrika Utara. Di Aljazair, kolonialisme Prancis berlangsung selama lebih dari satu abad dan meninggalkan sejarah kekerasan, pembunuhan, serta penindasan. Demokrasi yang dibicarakan di pusat-pusat kekuasaan Eropa tidak selalu berarti hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat yang berada jauh di bawah kendalinya.
Di titik ini, kritik terhadap demokrasi liberal bukan terutama persoalan istilah. Ia menyentuh jurang antara prinsip dan praktik.
Sebuah pemerintahan mungkin berbicara tentang demokrasi, tetapi pada saat yang sama mendukung pemerintahan lain ketika kepentingannya terjamin. Sebaliknya, ketika suara rakyat menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan geopolitik atau ekonomi, demokrasi mendadak menjadi persoalan. Seolah-olah demokrasi hanya diterima selama hasilnya dapat dikendalikan.
Karena itu, sejarah kolonialisme penting bukan untuk menghidupkan kembali kebencian terhadap masa lalu, melainkan untuk membaca watak kekuasaan pada masa kini. Waktu memang bergerak. Kekaisaran lama runtuh, bendera berganti, bahasa politik berubah. Tetapi pertanyaan mendasarnya tetap sama: untuk siapa kekuasaan bekerja?
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan ini kemudian membawa kita kepada berbagai konflik kontemporer. Perang tidak selalu berlangsung semata-mata karena alasan yang dikemukakan di depan publik. Di baliknya dapat terdapat kepentingan industri, ekonomi, energi, dan jaringan kekuasaan yang jauh lebih rumit. Bangsa-bangsa kecil kadang menjadi papan permainan, sementara keuntungan dan kerugian dihitung oleh mereka yang berada jauh dari medan perang.
Ukraina, misalnya, disebut sebagai gambaran bagaimana sebuah bangsa dapat terseret ke dalam pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Dalam pembacaan kritis terhadap politik global, perang tidak hanya dilihat sebagai benturan militer, tetapi juga sebagai ruang bagi industri persenjataan, kepentingan ekonomi, dan perebutan pengaruh. Mereka yang berada di garis depan membayar dengan darah; mereka yang jauh dari ledakan dapat menghitung keuntungan.
Begitu pula soal sumber daya alam. Ketika minyak suatu negeri dieksploitasi atau dikuasai oleh kekuatan asing, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang siapa pemilik sumber daya tersebut. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah hukum internasional dan prinsip kedaulatan berlaku sama bagi semua negara?
Di sinilah gagasan tentang “sistem Islam” ditempatkan sebagai alternatif. Bukan sekadar sebagai bentuk pemerintahan, melainkan sebagai gagasan bahwa kekuasaan seharusnya mempunyai dasar moral dan tanggung jawab. Kekuasaan tidak cukup sah karena memenangkan pemilu, memiliki senjata, atau menguasai ekonomi. Ia juga harus berhadapan dengan pertanyaan etis: bagaimana ia memperlakukan manusia, bangsa lain, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan?
Gagasan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pertarungan antar-sistem tidak selalu berlangsung dalam bentuk perang terbuka. Ia dapat hadir melalui bahasa, media, ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan cara manusia memahami kebebasan dan keadilan.
Namun jika ditarik lebih jauh, persoalannya juga tidak berhenti pada kritik terhadap Barat. Sebab setiap sistem politik, termasuk sistem yang mengatasnamakan Islam, tetap harus diuji oleh kenyataan. Nama tidak pernah cukup. Klaim moral tidak otomatis melahirkan perilaku moral.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan paling penting bukan sistem apa yang paling indah dalam slogan, melainkan sistem apa yang sanggup mempertanggungjawabkan kekuasaannya ketika berhadapan dengan mereka yang lemah.
Sejarah telah menunjukkan bahwa kolonialisme dapat berbicara dengan bahasa peradaban, perang dapat dibungkus dengan bahasa keamanan, dan kepentingan ekonomi dapat tampil dengan wajah kebebasan. Karena itu, manusia perlu lebih waspada terhadap nama-nama besar yang terdengar luhur.
Sebab demokrasi yang hanya menjadi nama akan kehilangan maknanya. Kebebasan yang hanya berlaku bagi yang kuat akan berubah menjadi privilese. Dan sistem yang kehilangan keadilan, betapapun indah istilah yang dipakainya, pada akhirnya hanya sedang mencari cara baru untuk menyembunyikan wajah lama kekuasaan.
