KHAMENEI.ID– Ada sesuatu yang sering luput ketika orang berbicara tentang demokrasi: rakyat kerap diperlakukan penting hanya ketika suara mereka dibutuhkan. Mereka datang ke bilik suara, memilih, lalu kembali menjadi penonton. Setelah itu, kekuasaan berjalan dengan logikanya sendiri. Rakyat berada di luar pagar, sementara keputusan tentang hidup mereka dibuat di dalam.
Pandangan seperti itu terasa asing jika kita menengok cara Imam Ali a.s memandang hubungan antara penguasa dan rakyat.
Di tengah suasana menjelang pemilihan presiden, sebuah pertanyaan lama kembali relevan: sebenarnya, sejauh mana rakyat memiliki tempat dalam pemerintahan? Apakah rakyat hanya sumber legitimasi bagi kekuasaan, atau mereka juga memiliki hak untuk mengawasi, mengkritik, memberi nasihat, bahkan mempengaruhi arah negara?
Dalam tradisi pemikiran Islam, jawabannya ternyata jauh lebih tegas daripada yang sering dibayangkan.
Imam Ali a.s pernah mengatakan:
وَ لَکُم عَلَیَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الَّذی لی عَلَیکُم
“Kalian memiliki hak atas diriku sebagaimana aku memiliki hak atas kalian”
Kalimat itu sederhana, tetapi kandungannya mengguncang cara pandang terhadap kekuasaan. Seorang penguasa tidak ditempatkan sebagai pemilik mutlak negara dan rakyat bukan pula sekadar objek yang harus tunduk. Di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik: hak dan kewajiban berjalan dua arah.
Justru di situlah gagasan tentang pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat menemukan salah satu fondasinya.
Imam Ali a.s bukan sosok yang kekurangan alasan untuk menempatkan dirinya di atas manusia lain. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai figur yang memiliki keluasan ilmu, keberanian, kebijaksanaan, dan kedudukan spiritual yang tinggi. Namun semua itu tidak membuatnya menghapus hak orang-orang yang dipimpinnya.
Sebaliknya, semakin besar tanggung jawab seorang pemimpin, semakin besar pula tuntutan yang melekat kepadanya.
Kekuasaan, dengan demikian, bukanlah mahkota. Ia lebih menyerupai utang.
Di titik ini, gagasan tentang pemerintahan yang merakyat menjadi lebih dalam daripada sekadar istilah politik seperti pemilu, demokrasi, atau partisipasi publik. Persoalannya bukan semata-mata apakah rakyat boleh memilih pemimpin. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah suara rakyat tetap dihargai setelah pilihan itu diberikan.
Imam Ali a.s bahkan meminta sesuatu yang lebih berani: jangan membuat rakyat diam ketika mereka melihat kebenaran.
فَلا تَکُفّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ اَو مَشوِرَةٍ بِعَدل
“Janganlah kalian menahan diri untuk menyampaikan perkataan yang benar atau memberikan nasihat yang adil”
Bayangkan seorang pemimpin berkata demikian kepada rakyatnya. Ia tidak meminta pujian. Ia tidak meminta mereka selalu sepakat. Ia justru membuka ruang bagi kritik dan nasihat.
Ada perbedaan besar antara pemimpin yang ingin didengar dan pemimpin yang bersedia mendengar.
Yang pertama membangun kekuasaan dari kesunyian. Yang kedua memahami bahwa negara tidak mungkin berjalan hanya dengan suara yang datang dari atas.
Gagasan ini terasa semakin penting dalam zaman ketika kritik sering dianggap sebagai ancaman. Di ruang publik, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan. Orang yang bertanya dicurigai. Orang yang mengkritik dianggap tidak mendukung. Akhirnya, masyarakat belajar satu hal yang berbahaya: lebih aman diam daripada berbicara.
Padahal bagi Imam Ali a.s, diamnya rakyat bukan tanda sehatnya pemerintahan.
Kebenaran justru membutuhkan keberanian untuk disampaikan.
Namun jika ditarik lebih jauh, penghormatan terhadap rakyat tidak berhenti pada hak mereka untuk berbicara. Imam Ali a.s juga menolak anggapan bahwa seseorang menjadi tidak penting hanya karena ia miskin, lemah, atau tidak memiliki pengaruh besar.
Ia menggambarkan bahwa tidak seorang pun, betapapun kecilnya ia dipandang oleh manusia, dapat dianggap sama sekali tidak berpengaruh terhadap urusan bersama.
Di sinilah terdapat salah satu gagasan paling manusiawi tentang politik: tidak ada rakyat yang terlalu kecil untuk diperhitungkan.
Negara bukan hanya milik mereka yang memiliki jabatan, modal, pendidikan tinggi, atau akses kepada kekuasaan. Petani di desa, buruh di pabrik, pedagang kecil di pasar, guru di pelosok, bahkan orang miskin yang nyaris tidak terdengar suaranya, semuanya merupakan bagian dari tubuh negara.
Nasib mereka bukan angka statistik yang boleh diabaikan.
Satu suara mungkin tampak kecil. Satu keluhan mungkin terdengar sepele. Satu orang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan. Tetapi negara yang sehat tidak mengukur martabat manusia berdasarkan seberapa besar daya tawarnya.
Karena itu, pemilihan umum seharusnya tidak dipahami semata sebagai ritual lima tahunan. Ia merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa rakyat mempunyai kehendak, penilaian, dan hak untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Tentu saja, memilih pemimpin bukan akhir dari tanggung jawab warga. Setelah suara dihitung, hubungan antara rakyat dan kekuasaan tidak selesai. Justru di situlah ia memasuki tahap yang lebih panjang: mengawasi, mengingatkan, mengkritik, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pertanggungjawaban.
Dalam konteks yang lebih luas, inilah makna pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan pemerintahan yang terus-menerus menyebut nama rakyat, melainkan pemerintahan yang bersedia mendengarkan rakyat. Bukan kekuasaan yang hanya datang kepada masyarakat ketika membutuhkan suara, melainkan kekuasaan yang tetap melihat mereka ketika pesta politik telah usai.
Barangkali ukuran sebuah negara tidak hanya terlihat dari gedung pemerintahannya yang tinggi, jalan rayanya yang panjang, atau angka pertumbuhan ekonominya. Ukuran yang lebih sunyi justru terletak pada pertanyaan sederhana: apakah orang yang paling lemah masih merasa dirinya berarti?
Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang membuat rakyat takut berbicara.
Ia adalah kekuasaan yang cukup kuat untuk mendengar suara yang tidak menyenangkannya.
Dan mungkin, di situlah rakyat berhenti menjadi penonton sejarah. Mereka kembali menjadi pemilik masa depan.
