KHAMENEI.ID– Ada satu anggapan yang sering muncul dalam politik: yang perlu diawasi adalah pemerintah. Padahal, sejarah menunjukkan kenyataan yang lebih rumit. Kekuasaan tidak hanya berisiko menyimpang di tangan penguasa eksekutif, tetapi juga di tangan mereka yang diberi mandat untuk mengawasi. Di ruang parlemen, di kantor pemerintahan, bahkan di lembaga yang dibentuk untuk menjaga demokrasi, godaan selalu hadir dengan wajah yang sama: harta, kekuasaan, kedekatan, dan permusuhan.
Karena itulah pengawasan tidak pernah boleh berhenti pada institusi lain. Pengawasan juga harus diarahkan kepada diri sendiri. Mereka yang mengawasi, pada akhirnya, juga membutuhkan pengawasan.
Gagasan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh salah satu persoalan paling tua dalam kehidupan manusia: bagaimana menjaga hati ketika berada dekat dengan sumber kekuasaan.
Imam Sajjad a.s dalam Sahifah Sajjadiyah menyampaikan sebuah doa yang menarik ketika mendoakan para penjaga perbatasan. Di tengah doa panjang tentang kekuatan, persatuan, dan kemenangan, terdapat satu kalimat yang terasa sangat relevan hingga hari ini:
اللَّهُمَّ … وَامْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَاتِ الْمَالِ الْفَتُونِ
“Ya Allah, hapuskan dari hati mereka godaan harta yang menimbulkan fitnah”
Frasa al-māl al-fatūn berarti harta yang menimbulkan fitnah, harta yang menggoda, harta yang mampu membelokkan arah hati manusia. Imam Sajjad a.s tidak berbicara tentang harta sebagai sesuatu yang buruk. Yang beliau peringatkan adalah daya pikatnya. Uang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah prioritas, melunakkan prinsip, bahkan mengaburkan batas antara benar dan salah.
Menariknya, doa ini ditujukan kepada para penjaga keamanan dan pertahanan. Mereka yang sedang mengemban tugas besar untuk masyarakat justru diperingatkan agar tidak kalah oleh godaan yang datang dari dalam diri. Seolah-olah Imam Sajjad a.s ingin mengatakan bahwa musuh terbesar tidak selalu berada di luar tembok, tetapi sering bersembunyi di dalam hati.
Dalam kehidupan modern, pesan ini terasa semakin penting. Kita hidup di zaman ketika kekuasaan dan akses sering kali berjalan beriringan dengan berbagai kepentingan. Seorang pejabat mungkin memulai kariernya dengan idealisme tinggi. Seorang wakil rakyat mungkin memasuki parlemen dengan semangat memperjuangkan aspirasi publik. Namun perjalanan panjang sering menghadirkan ujian yang tidak terlihat saat awal langkah.
Godaan itu tidak selalu berupa suap yang terang-terangan. Kadang ia datang dalam bentuk fasilitas, relasi, rasa sungkan kepada teman, loyalitas kelompok, atau keinginan mempertahankan posisi. Semua tampak kecil dan wajar. Tetapi akumulasi dari hal-hal kecil itulah yang perlahan menggeser kompas moral seseorang.
Di sinilah pentingnya pengawasan terhadap para pejabat dan wakil rakyat. Pengawasan bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan pengakuan atas kenyataan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Sistem yang sehat tidak dibangun di atas asumsi bahwa semua orang akan selalu baik, melainkan di atas kesadaran bahwa setiap orang bisa tergelincir.
Imam Sajjad a.s menyebut dunia sebagai sesuatu yang menipu dan memperdaya. Dalam doa tersebut beliau memohon:
وَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ الْخَدَّاعَةِ الْغَرُورِ
“Lupakan dari ingatan mereka dunia yang menipu dan memperdaya ketika mereka menghadapi tugasnya”
Kalimat ini tidak mengajak manusia membenci dunia. Yang dikritik adalah ilusi bahwa dunia adalah tujuan akhir. Ketika jabatan dianggap sebagai prestasi tertinggi, ketika kekayaan menjadi ukuran utama keberhasilan, saat itulah berbagai penyimpangan mulai menemukan pembenarannya.
Sejarah bangsa mana pun memperlihatkan pola yang sama. Banyak tokoh jatuh bukan karena kurang cerdas atau kurang berpengalaman. Mereka jatuh karena gagal mengendalikan hasrat yang muncul setelah memperoleh kekuasaan. Jabatan yang awalnya menjadi sarana pengabdian berubah menjadi alat mempertahankan kepentingan pribadi.
Karena itu, pengawasan yang paling penting sebenarnya memiliki dua lapis. Pertama adalah pengawasan institusional: aturan, audit, transparansi, dan mekanisme kontrol publik. Kedua adalah pengawasan moral: kemampuan seseorang untuk terus memeriksa dirinya sendiri.
Lapis pertama menjaga perilaku. Lapis kedua menjaga hati.
Tanpa pengawasan institusional, penyimpangan mudah terjadi. Namun tanpa pengawasan moral, aturan sering kali hanya menjadi formalitas yang bisa dicari celahnya. Banyak kasus korupsi membuktikan bahwa pelaku sering berasal dari kalangan yang memahami aturan dengan sangat baik. Mereka tahu hukum, tetapi tidak lagi memiliki rem batin yang cukup kuat untuk menghentikan diri.
Di sinilah relevansi doa Imam Sajjad a.s melampaui konteks zamannya. Beliau tidak hanya meminta kekuatan fisik bagi para penjaga negeri, tetapi juga kejernihan batin. Sebab kemenangan sejati bukan hanya menaklukkan lawan di luar, melainkan juga mengalahkan godaan yang bersemayam di dalam diri.
Masyarakat modern sering sibuk membangun sistem pengawasan yang canggih. Itu penting. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: tidak ada teknologi yang mampu menggantikan integritas. Kamera pengawas bisa merekam tindakan, tetapi tidak bisa membersihkan niat. Regulasi bisa mengatur perilaku, tetapi tidak bisa menumbuhkan kejujuran.
Karena itu, ketika berbicara tentang pengawasan pejabat, wakil rakyat, atau pemegang amanah publik, persoalannya bukan sekadar soal prosedur. Ini juga tentang kesadaran bahwa setiap manusia rentan terhadap fitnah harta dan kekuasaan. Kesadaran itulah yang membuat seseorang tetap rendah hati meskipun berada di puncak.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak lahir hanya dari kuatnya lembaga pengawas. Ia juga lahir dari individu-individu yang berani mengawasi dirinya sendiri. Sebab sebagaimana diingatkan Imam Sajjad a.s berabad-abad lalu, godaan terbesar sering kali bukan datang dari musuh yang terlihat, melainkan dari bisikan halus yang membuat seseorang menganggap harta dan kekuasaan lebih penting daripada amanah yang sedang dipikulnya.
