KHAMENEI.ID– Ada paradoks yang terus berulang dalam sejarah kekuasaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar godaan untuk menjauh dari kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Rumah menjadi lebih megah, kendaraan lebih mewah, ruang kerja lebih eksklusif, sementara jarak dengan rakyat perlahan melebar. Di titik itulah kekuasaan mulai kehilangan kepekaannya.
Islam justru menawarkan ukuran yang berlawanan. Bukan kemewahan yang menjadi tolok ukur seorang pemimpin, melainkan kehidupan mereka yang paling lemah. Dalam pandangan ini, kualitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa tinggi seseorang mampu menaikkan taraf hidupnya setelah menjabat, tetapi dari seberapa dekat ia tetap berdiri bersama rakyat yang paling rentan.
Prinsip itu ditegaskan oleh Imam Ali a.s dalam Nahjul Balaghah melalui sebuah kalimat yang singkat tetapi sarat makna:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضُعَفَةِ النَّاسِ
“Sesungguhnya Allah mewajibkan para pemimpin yang menegakkan kebenaran agar mengukur diri mereka dengan kehidupan orang-orang yang lemah”
Kalimat ini bukan sekadar ajakan hidup sederhana. Ia mengubah cara pandang tentang kekuasaan. Seorang pemimpin tidak boleh menjadikan kaum elite sebagai standar hidupnya. Ia tidak boleh berkata, “Para pejabat di negara lain hidup mewah, maka saya pun berhak demikian.” Ia juga tidak boleh menganggap bahwa jabatan otomatis memberikan hak atas fasilitas yang semakin berlimpah.
Ukuran yang ditawarkan Imam Ali a.s justru berada di sisi yang lain: rakyat biasa, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan.
Tentu, bukan berarti setiap pemimpin harus hidup persis seperti orang miskin. Pesan Imam Ali a.s jauh lebih halus daripada itu. Yang ditekankan adalah ukuran batin. Seorang pemimpin harus terus membandingkan dirinya dengan kondisi masyarakat yang paling lemah agar tidak kehilangan empati. Ketika ia mengambil keputusan tentang harga pangan, pendidikan, kesehatan, atau perumahan, ia tahu persis bagaimana rasanya hidup dengan penghasilan yang terbatas.
Di sinilah letak bahaya budaya politik modern. Jabatan sering kali dipahami sebagai tiket menuju gaya hidup yang lebih tinggi. Begitu seseorang memasuki lingkaran kekuasaan, muncul anggapan bahwa rumah dinas harus lebih besar, kendaraan harus lebih mahal, dan berbagai fasilitas harus terus bertambah. Lambat laun, kemewahan dianggap sebagai simbol keberhasilan seorang pejabat.
Padahal, semakin jauh seorang pemimpin dari realitas rakyatnya, semakin sulit ia memahami penderitaan yang sebenarnya. Kebijakan akhirnya lahir dari ruang rapat yang nyaman, bukan dari denyut kehidupan masyarakat.
Namun persoalan kepemimpinan ternyata tidak berhenti pada soal kesederhanaan. Ada tantangan lain yang sama besar, yaitu bagaimana memandang hubungan antara dunia dan akhirat.
Sering kali masyarakat terjebak dalam dua kutub yang sama-sama ekstrem. Sebagian menganggap kemajuan hanya berarti pertumbuhan ekonomi. Selama pendapatan meningkat, lapangan kerja bertambah, dan pembangunan fisik berjalan, semuanya dianggap selesai. Persoalan moral, spiritual, dan kualitas manusia nyaris tidak mendapat tempat.
Sebaliknya, ada pula yang memahami agama dengan cara yang berbeda. Mereka begitu menekankan kehidupan akhirat hingga memandang dunia seolah-olah tidak penting. Kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi, teknologi, bahkan pengelolaan lingkungan dianggap urusan sampingan yang tidak memiliki nilai ibadah.
Islam tidak memilih salah satu dari dua jalan itu.
Al-Qur’an justru mengingatkan:
هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
“Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan menugaskan kamu untuk memakmurkannya” (QS. Hud: 61)
Memakmurkan bumi berarti menggali seluruh potensi yang Allah titipkan di dalamnya. Ilmu pengetahuan, teknologi, pertanian, kesehatan, industri, dan berbagai bentuk inovasi bukanlah lawan dari agama. Semuanya merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi.
Karena itu, kemajuan tidak boleh dipahami hanya sebagai kemewahan material, tetapi juga tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap kehidupan dunia. Dunia adalah ladang tempat manusia membangun masa depan akhiratnya.
Gagasan ini kemudian menyentuh kehidupan pribadi setiap orang. Islam tidak mengajarkan seseorang meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau kebutuhan hidup demi beribadah sepanjang waktu. Nabi Muhammad saw justru memperingatkan:
لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ، وَلَا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ
“Bukan termasuk golongan kami orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya, dan bukan pula orang yang meninggalkan dunianya demi akhiratnya”
Hadis ini menunjukkan bahwa keseimbangan adalah inti ajaran Islam. Dunia bukan musuh yang harus dijauhi, dan akhirat bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab sosial.
Dikisahkan pula bahwa Imam Ali a.s pernah menemui seseorang yang meninggalkan rumah tangga dan seluruh urusan kehidupannya demi beribadah. Ali a.s tidak memujinya. Sebaliknya, ia menegurnya dengan keras karena telah menyiksa dirinya sendiri atas nama kesalehan.
Al-Qur’an bahkan bertanya dengan nada yang menggugah:
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
“Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik?” (QS. Al-A’raf: 32)
Ayat ini bukan dorongan untuk hidup bermewah-mewahan. Ia justru mengingatkan bahwa nikmat dunia boleh dinikmati secara wajar, selama tidak berubah menjadi kesombongan, pemborosan, atau alasan melupakan tanggung jawab kepada sesama.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya gedung-gedung tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi. Kemajuan juga tercermin dari kualitas para pemimpinnya: apakah mereka masih mampu merasakan denyut kehidupan rakyat kecil, dan apakah pembangunan yang mereka lakukan tetap menjaga keseimbangan antara kesejahteraan material dan keluhuran moral.
Mungkin di situlah pelajaran terbesar dari warisan Imam Ali a.s. Kekuasaan bukan jalan untuk mengangkat diri di atas manusia lain, melainkan amanah untuk terus menundukkan ego. Seorang pemimpin boleh memiliki wewenang, tetapi ukuran hidupnya tidak pernah boleh lepas dari mereka yang paling lemah. Sebab ketika suara orang kecil tak lagi terdengar oleh penguasa, sesungguhnya yang pertama kali hilang bukanlah keadilan, melainkan hati nurani kekuasaan itu sendiri.
