KHAMENEI.ID– Ada ironi yang sulit diabaikan dalam politik dunia: mereka yang paling lantang berbicara tentang kebebasan tidak selalu menjadi yang paling setia menjaganya. Kata hak asasi manusia dapat terdengar begitu mulia di podium, tetapi menjadi kehilangan makna ketika berhadapan dengan kepentingan politik.
Di titik itulah kritik terhadap Barat menemukan persoalan dasarnya. Bukan semata-mata pada apa yang mereka katakan, melainkan pada jarak antara kata dan tindakan.
Dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw dan Imam Ja’far al-Shadiq a.s, kritik itu diarahkan pada kebijakan Prancis dan sejumlah negara Barat. Pertanyaan yang diajukan sederhana, tetapi menusuk: negara seperti apa yang mengaku membela kebebasan, sementara pada saat yang sama memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang pernah melakukan kekerasan politik dan teror?
Bagi kritik semacam ini, persoalannya bukan satu peristiwa. Ia merupakan pola.
Di masa lalu, kelompok yang dituduh melakukan serangkaian pembunuhan politik di Iran memperoleh tempat berlindung di Prancis. Pada masa perang Iran-Irak, pemerintahan Saddam Hussein juga menerima dukungan militer dari negara-negara Barat, termasuk Prancis. Pesawat dan perangkat perang modern menjadi bagian dari bantuan yang memperkuat mesin perang Baghdad.
Kontradiksi itu kemudian melahirkan pertanyaan yang lebih besar: jika kebebasan dan hak asasi manusia adalah prinsip universal, mengapa penerapannya sering berubah ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik?
Pertanyaan tersebut tidak berhenti pada hubungan luar negeri. Kritik itu juga diarahkan ke dalam: bagaimana sebuah negara memperlakukan rakyatnya sendiri ketika demonstrasi dan protes berlangsung?
Di sini, hak asasi manusia diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh tindakan.
Sebab kebebasan bukan sekadar kata yang indah dalam dokumen kenegaraan. Ia adalah keberanian untuk menerima perbedaan, bahkan ketika perbedaan itu mengganggu kenyamanan penguasa. Hak asasi manusia pun bukan slogan yang digunakan untuk menilai orang lain. Ia semestinya menjadi cermin yang pertama-tama diarahkan kepada diri sendiri.
Namun persoalan menjadi lebih rumit ketika kebebasan ditempatkan berhadapan dengan kebebasan berekspresi. Dalam perdebatan tentang karikatur Nabi Muhammad saw, misalnya, sebagian negara Barat menempatkan kebebasan berekspresi sebagai prinsip yang nyaris mutlak. Dari sudut pandang tersebut, tindakan seorang seniman atau kartunis dipandang sebagai bagian dari hak individu.
Tetapi bagi masyarakat Muslim, penghinaan terhadap Nabi saw bukan sekadar ekspresi politik atau seni. Ia menyentuh wilayah keyakinan yang sangat dalam.
Di titik ini, persoalannya bukan lagi siapa yang memiliki kebebasan, melainkan bagaimana kebebasan digunakan. Apakah kebebasan berarti seseorang bebas melakukan apa saja selama hukum tidak melarangnya? Ataukah kebebasan juga mengandung tanggung jawab moral terhadap martabat orang lain?
Pertanyaan itu penting karena sebuah peradaban tidak hanya dibangun oleh teknologi yang dikuasainya, tetapi juga oleh batas moral yang bersedia dipatuhinya.
Kritik terhadap modernitas Barat dalam pidato tersebut bergerak dari sini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, betapapun mengagumkannya, tidak otomatis membuat sebuah peradaban menjadi lebih manusiawi. Sebuah masyarakat dapat menguasai teknologi mutakhir, membangun kota-kota megah, mengirim manusia ke luar angkasa, dan pada saat yang sama tetap memelihara ketimpangan, kemiskinan, kekerasan, atau krisis moral.
Modernitas, dengan demikian, tidak selalu identik dengan kemanusiaan.
Gagasan ini mengingatkan kita pada paradoks dunia modern. Manusia semakin canggih dalam menciptakan alat, tetapi belum tentu semakin bijaksana dalam menentukan untuk apa alat itu digunakan. Teknologi dapat menjadi sarana penyembuhan, tetapi juga dapat menjadi instrumen perang. Ilmu pengetahuan dapat memperpanjang kehidupan, tetapi hasilnya juga dapat dipakai untuk menghancurkan kehidupan dalam skala besar.
Masalahnya bukan pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Masalahnya muncul ketika pengetahuan kehilangan kompas moral.
Karena itu, kritik terhadap apa yang disebut sebagai “peradaban Barat” seharusnya tidak dibaca hanya sebagai penolakan terhadap Barat, ilmu pengetahuan, atau modernitas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah kemajuan material selalu berjalan seiring dengan kemajuan moral?
Sejarah menunjukkan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu.
Renaisans, revolusi industri, perkembangan sains, demokrasi modern, dan teknologi telah mengubah wajah dunia. Tetapi perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus perang, kolonialisme, eksploitasi, kemiskinan, dan ketidakadilan. Bahkan dunia yang semakin maju dapat menemukan bentuk-bentuk baru untuk mempertahankan ketimpangan lama.
Dalam konteks yang lebih luas, kritik ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat yang mengaku berseberangan dengan Barat. Mengkritik standar ganda tidak berarti kita boleh menciptakan standar ganda sendiri. Menolak kemunafikan politik tidak berarti kita bebas dari kewajiban moral untuk berlaku adil.
Justru di sinilah kritik menjadi lebih berarti: ketika ia tidak berhenti pada menunjuk kesalahan orang lain, tetapi juga memaksa kita memeriksa cermin sendiri.
Sebuah peradaban pada akhirnya tidak diukur hanya dari gedung-gedung yang didirikannya, senjata yang dimilikinya, atau teknologi yang berhasil diciptakannya. Ia juga diukur dari cara memperlakukan manusia yang lemah, orang yang berbeda, bahkan mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas.
Barangkali itulah pertanyaan paling sulit bagi dunia modern. Bukan seberapa jauh manusia mampu mengembangkan peradaban, melainkan apakah di tengah kemajuan itu manusia masih mampu mempertahankan kemanusiaannya.
Sebab sebuah peradaban dapat tampak sangat terang dari luar; oleh cahaya ilmu, teknologi, dan kemewahan, tetapi tetap menyimpan ruang gelap di dalamnya.
Dan ruang gelap itulah yang semestinya terus kita periksa, sebelum kita terlalu cepat menyebut diri sebagai manusia yang telah beradab.
