KHAMENEI.ID– Ada bangsa yang lama hidup dalam sejarah, tetapi tidak selalu menjadi penentu sejarahnya sendiri. Nama mereka tercatat dalam buku-buku, kekuasaan silih berganti, kerajaan tumbuh dan runtuh, tetapi rakyat tetap berada di pinggir panggung. Mereka menyaksikan keputusan besar dibuat atas nama mereka, tanpa benar-benar diminta menentukan ke mana negeri itu hendak dibawa.
Revolusi Iran mengubah keadaan itu.
Untuk pertama kalinya dalam rentang sejarah Iran yang panjang, dari masa kuno hingga zaman modern, rakyat, menurut pandangan para pemimpin revolusi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs, tidak lagi sekadar menjadi penonton. Mereka masuk ke tengah panggung politik. Dari sana muncul sebuah gagasan yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengguncang cara sebuah negara memahami dirinya: kekuasaan harus memiliki hubungan dengan rakyat, dan mereka yang memperoleh kekuasaan harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat.
Perubahan itu bukan sekadar pergantian pemerintahan. Ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam: siapa sebenarnya yang berhak menentukan nasib sebuah bangsa?
Dalam sistem politik pascarevolusi, bahkan jabatan tertinggi negara dikaitkan dengan pilihan dan penerimaan rakyat. Pemimpin tertinggi, presiden, serta para pejabat lainnya memperoleh tanggung jawab melalui mekanisme yang melibatkan rakyat. Karena itu, kekuasaan tidak berhenti pada saat seseorang dilantik. Ia justru dimulai dari sana: dari kewajiban untuk menjawab kepada mereka yang diwakilinya.
Di titik ini, demokrasi tidak semata-mata dapat dipahami sebagai prosedur memilih pejabat. Ia mengandung konsekuensi moral. Mereka yang menerima amanat publik tidak hanya memiliki hak untuk memerintah, tetapi juga kewajiban untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menjawab.
Barangkali di situlah salah satu perubahan paling penting yang dibawa Revolusi Iran: rakyat dipindahkan dari pinggiran menuju pusat kehidupan politik.
Namun jika ditarik lebih jauh, perubahan posisi rakyat itu ikut mengubah cara sebuah negara mendefinisikan kepentingan nasional. Sebelum revolusi, ukuran kepentingan nasional dapat dibentuk oleh pertimbangan penguasa, hubungan dengan kekuatan asing, atau kepentingan kelompok yang berada di pusat kekuasaan. Setelah revolusi, ukuran itu dikaitkan dengan identitas baru yang lahir dari pengalaman revolusioner: kedaulatan rakyat, kemerdekaan politik, dan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kakinya sendiri.
Karena itu, kepentingan nasional bukan lagi sekadar pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan sebuah negara. Ia juga menyangkut untuk siapa kekuatan itu digunakan dan dari mana legitimasi kekuasaan itu berasal.
Gagasan tersebut menjadi penting ketika kita melihat perubahan yang diklaim lahir setelah revolusi. Kediktatoran dipandang telah digantikan oleh pemerintahan yang memberi ruang kepada rakyat. Ketergantungan politik diarahkan menuju kemerdekaan. Keterbelakangan ditantang melalui pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan industri strategis.
Di sini, revolusi tidak hanya dipahami sebagai peristiwa politik yang terjadi pada satu masa. Ia diperlakukan sebagai identitas yang terus bekerja di dalam tubuh negara.
Perkembangan di bidang nanoteknologi dan bioteknologi, misalnya, ditempatkan dalam cerita yang lebih besar tentang kemampuan Iran membangun kapasitasnya sendiri. Begitu pula kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi. Semua itu bukan sekadar statistik pembangunan. Dalam narasi revolusioner, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa sebuah bangsa yang sebelumnya dianggap tertinggal dapat berusaha mengubah posisi dirinya melalui pengetahuan dan kemampuan domestik.
Tentu, setiap narasi tentang keberhasilan sebuah revolusi selalu mengandung perdebatan. Tidak ada negara yang dapat membaca sejarahnya hanya melalui satu sudut pandang. Tetapi ada satu hal yang menarik untuk direnungkan: perubahan politik yang paling menentukan kadang bukan pergantian siapa yang duduk di kursi kekuasaan, melainkan perubahan mengenai siapa yang merasa memiliki negara.
Dalam konteks yang lebih luas, inilah makna “masuknya rakyat ke dalam teks” sejarah.
Rakyat yang semula berada di margin menjadi bagian dari mekanisme pengambilan keputusan. Mereka memilih, mengawasi, menuntut jawaban, dan pada saat yang sama memikul konsekuensi dari pilihan politik mereka. Negara tidak lagi dibayangkan sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di atas masyarakat. Ia, setidaknya dalam cita-cita revolusioner, merupakan institusi yang harus berhubungan dengan masyarakat.
Persoalannya kemudian bukan hanya apakah rakyat diberi kesempatan memilih. Pertanyaan yang lebih sulit adalah apakah kekuasaan sungguh-sungguh bersedia mendengar setelah pilihan itu selesai.
Sebab demokrasi kehilangan maknanya ketika rakyat hanya dibutuhkan pada hari pemilihan, lalu dilupakan setelah para pejabat memperoleh jabatan. Amanat publik bukan cek kosong. Ia adalah hubungan yang terus menuntut pertanggungjawaban.
Gagasan ini kemudian menyentuh persoalan yang lebih universal. Setiap bangsa pada akhirnya harus menjawab pertanyaan yang sama: apakah rakyat adalah objek yang diperintah, atau subjek yang ikut menentukan arah sejarah?
Iran memilih untuk menempatkan revolusinya dalam jawaban kedua. Sejauh mana cita-cita itu berhasil diwujudkan adalah perdebatan sejarah yang tidak pernah selesai. Tetapi perubahan yang hendak ditinggalkan oleh revolusi tersebut cukup jelas: rakyat tidak lagi ditempatkan di luar cerita tentang negara.
Mereka adalah bagian dari cerita itu sendiri.
Dan mungkin, pada akhirnya, sebuah bangsa benar-benar merdeka bukan ketika ia sekadar memiliki bendera, pemerintahan, dan wilayah sendiri. Kemerdekaan menjadi lebih berarti ketika rakyatnya merasa bahwa sejarah negaranya bukan sesuatu yang ditulis orang lain di atas kepala mereka.
Sejarah, pada titik itu, berhenti menjadi catatan tentang mereka.
Ia menjadi sesuatu yang mereka ikut tulis.
