KHAMENEI.ID– Ada masa ketika sebuah bangsa diuji bukan hanya oleh krisis yang datang dari luar, melainkan oleh cara ia memahami krisis itu sendiri. Di tengah kerusuhan, tekanan politik, dan kegaduhan informasi, selalu muncul suara yang menawarkan jalan keluar yang tampak sederhana: duduklah, berundinglah, selesaikan masalah dengan Amerika. Ada pula seruan lain yang terdengar lebih dekat kepada rakyat: dengarkan suara masyarakat.
Keduanya, sekilas, sulit dibantah. Siapa yang tidak menghendaki masalah selesai melalui dialog? Siapa pula yang menolak pentingnya mendengar suara rakyat? Namun persoalannya justru terletak pada pertanyaan yang lebih mendasar: dialog untuk mencapai apa, dan dengan harga berapa?
Pertanyaan itulah yang menjadi inti kegelisahan dalam pandangan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs ketika berbicara tentang hubungan Iran dan Amerika Serikat. Bukan sekadar soal boleh atau tidaknya berunding, melainkan tentang apa yang terjadi ketika negosiasi kehilangan keseimbangan dan berubah menjadi tuntutan sepihak.
Sejarah, dalam pandangan itu, menjadi semacam arsip yang sulit dibantah. Iran pernah berunding dengan Amerika melalui perantaraan Aljazair pada awal 1980-an, ketika pembebasan sandera menjadi salah satu persoalan utama. Kesepakatan dibuat. Ada janji mengenai pembebasan aset Iran, pencabutan berbagai pembatasan, dan penghormatan terhadap urusan internal negara tersebut. Sandera akhirnya dibebaskan. Tetapi, menurut pertanyaan yang tersisa justru sederhana: apakah semua janji itu benar-benar dipenuhi? dan ternyata jawabannya tidak.
Pertanyaan yang sama kemudian muncul dalam episode yang lebih baru: kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. Iran bersedia membatasi sebagian aktivitas nuklirnya dengan imbalan janji pengurangan sanksi dan pemulihan hubungan ekonomi. Tetapi ketika janji-janji itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya, pengalaman tersebut kembali menjadi bahan perdebatan tentang arti sebuah negosiasi.
Di titik ini, kritik Syahid Ali Khamenei qs tidak berhenti pada Amerika. Ia juga diarahkan kepada cara sebagian orang membaca politik. Sebab sebuah bangsa dapat kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada kemenangan diplomatik: kemampuan membedakan antara kompromi dan penyerahan diri.
Negosiasi pada dasarnya adalah pertemuan kepentingan. Kedua pihak datang membawa tuntutan, lalu mencari titik temu. Tetapi bagaimana jika satu pihak terus meminta dan pihak lain terus menyerahkan? Pada titik tertentu, meja perundingan tidak lagi menjadi tempat mencari kesepakatan. Ia berubah menjadi meja penagihan.
Dalam gambaran Syahid Ali Khamenei qs, tuntutan semacam itu tidak akan berhenti pada satu perkara. Hari ini mungkin menyangkut program nuklir. Besok dapat bergeser ke kemampuan pertahanan. Lusa menyentuh aturan politik dan institusi negara. Jika setiap konsesi hanya membuka pintu bagi tuntutan baru, persoalannya bukan lagi bagaimana mencapai kesepakatan, melainkan seberapa jauh sebuah negara bersedia mengurangi ruang kedaulatannya.
Di sinilah istilah “bargaining” atau tawar-menawar menjadi memiliki makna yang lebih dalam. Tidak semua kesepakatan adalah kemenangan, sebagaimana tidak semua penolakan terhadap kesepakatan adalah keberanian. Ukurannya terletak pada posisi tawar: apakah sebuah negara masih mampu menentukan kepentingannya sendiri, atau mulai menerima definisi kepentingan dari pihak lain?
Syahid Ali Khamenei qs kemudian menarik persoalan itu ke wilayah yang lebih emosional: harga diri nasional. Ia mengajukan pertanyaan yang sengaja dibuat melampaui batas politik partisan. Bahkan seseorang yang tidak mendukung Republik Islam, menurutnya, belum tentu bersedia menerima tuntutan yang membuat negaranya kehilangan kemampuan mempertahankan diri dan menentukan masa depannya sendiri.
Argumen tersebut penting karena memperlihatkan bahwa persoalan hubungan Iran-Amerika tidak semata-mata dibingkai sebagai pertentangan ideologis. Ia diposisikan sebagai pertanyaan tentang kedaulatan: sampai di mana sebuah bangsa boleh berkompromi tanpa kehilangan dirinya?
Namun ada ironi yang tidak boleh diabaikan. Seruan untuk “mendengar suara rakyat” juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Suara rakyat bukanlah satu suara yang tunggal. Di dalam masyarakat terdapat kecemasan, kemarahan, harapan, kepentingan ekonomi, tuntutan kebebasan, dan juga kekhawatiran terhadap ancaman dari luar. Mendengarkan rakyat karena itu bukan sekadar mengikuti suara yang paling keras di ruang publik.
Demokrasi, jika hendak dimaknai secara serius, menuntut sesuatu yang lebih rumit: mendengar tanpa kehilangan kemampuan menimbang.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan ini relevan jauh melampaui hubungan Iran dan Amerika. Banyak negara modern menghadapi dilema yang sama. Globalisasi membuat negara saling bergantung. Ekonomi membutuhkan investasi. Diplomasi membutuhkan kompromi. Keamanan membutuhkan kerja sama. Tidak ada negara yang hidup sendirian.
Tetapi ketergantungan juga dapat menciptakan bentuk tekanan baru. Ketika kebutuhan ekonomi terlalu besar, ketika teknologi terlalu bergantung pada pihak lain, atau ketika keamanan sepenuhnya diserahkan kepada kekuatan eksternal, kebijakan luar negeri perlahan dapat berubah menjadi seni menghindari kemarahan pihak yang lebih kuat.
Pada saat itulah sebuah negara mungkin masih memiliki bendera, parlemen, dan pemerintahan, tetapi ruang untuk menentukan arah sendiri semakin menyempit.
Kedaulatan, dengan demikian, bukan sekadar kemampuan mengatakan “tidak”. Ia juga kemampuan untuk berkata “ya” tanpa dipaksa. Sebuah persetujuan baru memiliki makna jika lahir dari pilihan, bukan ketakutan.
Barangkali itulah pertanyaan paling penting yang tersisa dari perdebatan panjang tentang negosiasi Iran dan Amerika: apakah perdamaian selalu berarti menerima tuntutan lawan? Apakah kompromi selalu lebih baik daripada perlawanan? Dan kapan sebuah konsesi berhenti menjadi strategi diplomasi lalu berubah menjadi pengosongan diri?
Tidak ada jawaban yang sederhana.
Sebab dalam politik, seperti dalam kehidupan, seseorang kadang harus belajar berunding tanpa menyerahkan seluruh dirinya. Sebuah bangsa pun demikian. Ia dapat membuka pintu, berbicara dengan siapa saja, bahkan duduk di meja yang sama dengan lawannya. Tetapi ia tetap perlu tahu apa yang boleh dinegosiasikan dan apa yang membuatnya kehilangan alasan untuk berdiri.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan apakah sebuah bangsa bersedia berbicara dengan kekuatan besar. Persoalannya adalah apakah setelah percakapan itu selesai, ia masih mengenali dirinya sendiri.
