KHAMENEI.ID– Ada kalanya sebuah kalimat yang terdengar sangat religius justru menjadi pintu masuk bagi kekacauan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu runtuh karena kekurangan orang saleh, melainkan karena munculnya tafsir yang memisahkan kesalehan dari realitas kehidupan bersama. Di titik itulah agama dapat berubah menjadi slogan, sementara akal sehat dan tanggung jawab sosial perlahan disingkirkan.
Salah satu contoh paling mencolok terjadi pada masa pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib a.s. Saat itu muncul sekelompok orang yang mengusung semboyan yang sepintas terdengar sangat agung: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ “Tidak ada hukum selain milik Allah.” Kalimat ini memang berasal dari Al-Qur’an.
Allah berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
“Hukum dan keputusan hanyalah milik Allah” (QS. Al-An’am: 57)
Ayat serupa juga muncul dalam Surah Yusuf ayat 40 dan 67. Ketiganya menegaskan bahwa sumber kedaulatan mutlak adalah Allah, bukan manusia, bukan kekuasaan, dan bukan berhala-berhala yang diciptakan oleh hawa nafsu. Namun, persoalannya bukan terletak pada ayat tersebut. Persoalannya adalah bagaimana ayat itu dipahami.
Kelompok Khawarij menjadikan kalimat itu sebagai alasan untuk menolak keberadaan pemerintahan. Menurut mereka, jika hukum hanya milik Allah, maka manusia tidak membutuhkan pemimpin. Mereka menganggap setiap bentuk pemerintahan adalah penyimpangan dari tauhid. Dalam pandangan mereka, masyarakat ideal adalah masyarakat tanpa penguasa.
Sekilas gagasan itu tampak suci. Namun Imam Ali a.s melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Beliau memahami bahwa sebuah masyarakat tidak mungkin bertahan tanpa tata kelola. Kehidupan bersama selalu menuntut adanya aturan, koordinasi, dan kepemimpinan. Menolak semuanya atas nama agama justru berarti mengingkari fitrah manusia sebagai makhluk sosial.
Karena itulah Imam Ali a.s menjawab slogan tersebut dengan kalimat yang kemudian menjadi salah satu warisan politik Islam yang paling terkenal:
“كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ”
“Sebuah kalimat yang benar, tetapi dimaksudkan untuk tujuan yang batil”
Beliau tidak membantah ayat Al-Qur’an itu. Sebaliknya, beliau membenarkannya. Memang benar bahwa hukum tertinggi berasal dari Allah. Namun, menurut Imam Ali a.s, kesimpulan bahwa manusia tidak memerlukan pemimpin adalah kekeliruan yang lahir dari permainan logika.
Beliau kemudian menegaskan:
نَعَمْ، إِنَّهُ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ
“Benar, tidak ada hukum selain milik Allah. Tetapi mereka mengartikannya bahwa tidak boleh ada pemerintahan selain Allah”
Padahal Allah tidak menjalankan masyarakat secara langsung tanpa perantara manusia. Kehidupan sosial selalu memerlukan pemimpin yang mengatur urusan publik. Karena itu Imam Ali a.s melanjutkan penjelasannya dengan ungkapan yang sangat realistis:
وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ
“Manusia pasti membutuhkan seorang pemimpin, baik ia seorang yang saleh maupun yang zalim”
Ungkapan ini sering disalahpahami seolah-olah Islam melegitimasi penguasa yang buruk. Padahal maksud Imam Ali a.s jauh lebih mendasar. Beliau sedang menjelaskan bahwa keberadaan pemerintahan merupakan kebutuhan sosial yang tidak bisa dihapuskan. Soal apakah pemimpinnya adil atau zalim adalah persoalan berikutnya. Tanpa kepemimpinan sama sekali, masyarakat justru akan jatuh ke dalam kekacauan yang lebih besar.
Gagasan ini sebenarnya sangat mudah dipahami melalui kehidupan sehari-hari. Bayangkan sebuah kapal besar yang membawa ratusan penumpang. Jika setiap orang merasa bebas melubangi lantai tepat di bawah tempat duduknya dengan alasan “ini wilayah saya”, kapal itu tidak akan tenggelam hanya pada satu kursi. Semua penumpang akan ikut binasa.
Begitu pula sebuah kereta api. Tidak mungkin setiap penumpang meminta kereta berhenti sesuka hati hanya karena ia menyukai pemandangan di luar jendela. Kehidupan bersama selalu mengharuskan setiap orang menerima batas-batas tertentu demi keselamatan bersama.
Di sinilah letak bahaya kelompok yang menolak otoritas atas nama kebebasan ataupun atas nama agama. Pada permukaannya mereka tampak membela prinsip yang luhur. Namun di balik itu tersembunyi penolakan terhadap tanggung jawab hidup kolektif. Mereka hanya menerima aturan selama aturan itu menguntungkan mereka.
Dalam konteks sejarah, penolakan Khawarij terhadap pemerintahan sesungguhnya tidak berhenti pada penolakan terhadap konsep negara. Yang mereka tolak adalah pemerintahan Imam Ali a.s sendiri. Slogan “Tidak ada hukum selain Allah” berubah menjadi alat politik untuk menggugat legitimasi seorang pemimpin yang sah.
Ironisnya, Imam Ali a.s telah melihat apa yang akan terjadi bila beliau menyerah pada tekanan tersebut. Seandainya beliau mundur, orang-orang yang sebelumnya meneriakkan bahwa masyarakat tidak membutuhkan pemerintah justru akan tampil sebagai calon penguasa baru. Penolakan terhadap pemerintahan ternyata bukanlah penolakan terhadap kekuasaan, melainkan penolakan terhadap kekuasaan yang sedang berjalan.
Di titik ini, sejarah memberi pelajaran yang terasa sangat modern. Berkali-kali kita menyaksikan bagaimana slogan-slogan moral, agama, demokrasi, bahkan kebebasan dipakai untuk menjatuhkan sebuah sistem. Namun setelah sistem itu runtuh, pihak yang paling keras menolak kekuasaan justru menjadi orang pertama yang berebut kekuasaan.
Karena itu Imam Ali a.s tidak hanya menghadapi Khawarij sebagai kelompok yang berbeda pendapat. Beliau melihat adanya penyimpangan cara berpikir yang berbahaya: menggunakan kebenaran sebagai kendaraan menuju tujuan yang keliru. Ketika sebuah ayat dipotong dari konteksnya, ketika agama dijadikan alat propaganda politik, dan ketika slogan lebih penting daripada substansi, maka masyarakat sedang berjalan menuju jurang perpecahan.
Pelajaran terbesar dari kisah ini bukan semata tentang Khawarij sebagai kelompok sejarah. Ia adalah cermin bagi setiap zaman. Ancaman terhadap kehidupan bersama tidak selalu datang dari orang yang terang-terangan menolak agama. Kadang justru muncul dari mereka yang paling sering mengutip ayat, tetapi memisahkan ayat itu dari hikmah, akal sehat, dan kemaslahatan publik.
Imam Ali a.s mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak berarti menolak tata kelola manusia. Justru pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai ilahi menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan di tengah masyarakat. Sebab tauhid bukanlah alasan untuk menghapus kepemimpinan, melainkan fondasi agar kekuasaan tidak berubah menjadi berhala baru.
