KHAMENEI.ID– Di setiap musim politik, kritik kepada pemerintah selalu terdengar lebih nyaring daripada pertanyaan kepada masyarakat. Kita terbiasa menuntut para pemimpin agar bekerja lebih baik, lebih bersih, lebih cepat, dan lebih adil. Namun jarang sekali muncul pertanyaan yang lebih sunyi: apakah rakyat juga memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang memimpin?
Dalam pandangan Islam, hubungan antara rakyat dan pemimpin bukanlah hubungan satu arah. Keduanya terikat oleh amanah yang sama. Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi rakyat pun memikul tanggung jawab terhadap pemimpinnya. Di situlah letak keseimbangan yang sering hilang dalam kehidupan berbangsa.
Imam Ali bin Abi Thalib a.s pernah menegaskan bahwa hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Tidak mungkin seseorang hanya memiliki hak tanpa kewajiban, atau sebaliknya dibebani kewajiban tanpa memperoleh hak. Prinsip inilah yang menjadi fondasi hubungan antara masyarakat dan penguasa dalam tradisi Islam.
Di satu sisi, para pejabat negara memikul amanah yang berat. Mereka harus menjaga keadilan, melayani masyarakat, dan menyelesaikan berbagai persoalan publik. Namun di sisi lain, masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk menopang mereka selama berada di jalan yang benar. Dukungan rakyat bukan sekadar pilihan moral, melainkan syarat agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Bayangkan seorang nakhoda yang sedang membawa kapal melewati badai. Sebaik apa pun kemampuannya, kapal akan sulit mencapai pelabuhan jika para penumpang justru melubangi lambung kapal atau saling berebut kemudi. Pemerintahan pun demikian. Sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemimpinnya, tetapi juga oleh kualitas warganya.
Karena itu, Islam memandang para pejabat bukan sebagai penguasa yang berdiri di atas rakyat, melainkan sebagai wakil atau orang yang dipercaya mengurus kepentingan masyarakat. Mereka adalah pemegang amanah. Dalam logika ini, rakyat bukan sekadar objek yang dilayani, tetapi juga pihak yang mempercayakan tugas kepada para pemimpin.
Kepercayaan selalu melahirkan konsekuensi. Ketika seseorang menunjuk wakil untuk mengurus urusannya, ia tentu tidak menghalangi setiap langkah wakil itu dengan prasangka, cercaan, atau tuduhan yang tidak berdasar. Ia justru membantu agar amanah tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin.
Tentu saja, dukungan bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan. Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun kritik yang lahir dari kepedulian sangat berbeda dengan kritik yang hanya bertujuan melemahkan. Yang pertama memperbaiki, sedangkan yang kedua menggerogoti kepercayaan publik tanpa menawarkan jalan keluar.
Di titik ini, persoalan terbesar sering kali bukan terletak pada adanya kritik, melainkan pada hilangnya rasa tanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Di era media sosial, setiap orang dapat menjadi komentator. Informasi yang belum jelas kebenarannya menyebar dalam hitungan detik. Opini lebih cepat dipercaya daripada fakta. Dalam situasi seperti ini, semangat memperbaiki sering berubah menjadi kebiasaan mencela.
Padahal menjalankan pemerintahan bukanlah pekerjaan sederhana. Setiap keputusan melibatkan begitu banyak pertimbangan: ekonomi, keamanan, hukum, hingga kepentingan jutaan warga yang sering kali saling bertabrakan. Apa yang tampak mudah dari luar belum tentu sesederhana ketika harus diputuskan di ruang-ruang pengambilan kebijakan.
Karena itu, masyarakat juga dituntut untuk memahami kompleksitas persoalan. Kesadaran ini bukan dimaksudkan agar rakyat berhenti mengawasi pemerintah, melainkan agar penilaian dilakukan secara proporsional. Kritik yang lahir dari pemahaman akan jauh lebih bernilai daripada celaan yang dibangun di atas prasangka.
Dalam konteks yang lebih luas, hubungan saling bertanggung jawab ini pernah terlihat pada masa-masa sulit dalam sejarah Islam. Ketika umat menghadapi ancaman besar, keberhasilan tidak hanya bergantung pada keberanian para pemimpin, tetapi juga pada keteguhan masyarakat dalam memberikan dukungan, menjaga persatuan, dan menghindari suara-suara yang justru melemahkan semangat bersama. Perbedaan pendapat tetap ada, tetapi tidak berubah menjadi tindakan yang merusak kepentingan publik.
Pelajaran itu terasa semakin relevan hari ini. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah berbeda pendapat, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan rasa saling percaya. Sebab ketika kepercayaan runtuh, setiap kebijakan akan dicurigai, setiap keputusan akan dipersoalkan, dan setiap ikhtiar akan dipandang sebagai kepentingan tersembunyi.
Hubungan antara rakyat dan pemimpin pada akhirnya bukan sekadar hubungan politik, melainkan hubungan moral. Pemimpin harus menjaga amanah agar tetap layak dipercaya. Sebaliknya, rakyat harus menjaga ruang kepercayaan itu dengan memberikan dukungan, kritik yang bertanggung jawab, dan kesediaan memahami tantangan yang dihadapi para pengelola negara.
Negara yang sehat lahir dari keseimbangan dua amanah tersebut. Ketika pemimpin bekerja dengan integritas dan masyarakat mengawalnya dengan kebijaksanaan, lahirlah sinergi yang memungkinkan berbagai persoalan diselesaikan bersama. Sebaliknya, jika salah satu pihak hanya sibuk menuntut tanpa menjalankan kewajibannya, hubungan itu akan berubah menjadi pertarungan yang melelahkan.
Mungkin inilah pesan yang sering terlupakan: demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin atau mengkritiknya. Demokrasi juga tentang menjadi warga yang bertanggung jawab. Sebab masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh bagaimana rakyat memaknai amanah sebagai sesama penjaga negeri.
