KHAMENEI.ID – Selama berabad-abad, banyak orang menganggap agama cukup tinggal di ruang ibadah. Masjid mengurus salat, ulama mengurus doa, sementara negara berjalan dengan logikanya sendiri. Dalam pandangan seperti ini, Islam hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara manusia dan Tuhan. Ia menghibur hati, tetapi tidak mengatur masyarakat. Ia mengajarkan akhlak, tetapi tidak menentukan arah sebuah pemerintahan.
Namun, dalam salah satu ceramahnya, Imam Ali Khamenei qs mengajukan pandangan yang berbeda. Menurutnya, justru di situlah letak persoalan terbesar dunia Islam modern: ketika Islam dipisahkan dari politik, agama kehilangan salah satu dimensi terpentingnya. Yang tersisa hanyalah ritual, sementara ruh peradaban yang dikandung Al-Qur’an tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan sosial.
Bagi Imam Khamenei, apa yang disebut “Islam politik” bukanlah sekadar slogan ideologis. Ia adalah upaya menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar dalam mengelola kehidupan masyarakat. Karena itu, menurutnya, lahirnya pemerintahan Islam pada era modern merupakan sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi lagi sejak masa-masa awal Islam.
Membaca Realitas Seperti Imam Khomeini
Dalam penjelasannya, Imam Khamenei menggambarkan sosok Imam Ruhullah Khomeini sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan membaca hakikat persoalan, bukan sekadar gejalanya. Menurutnya, apa yang harus dianalisis panjang oleh banyak orang, Imam Khomeini dapat memahaminya hanya dengan melihat akar persoalan.
Karena itulah, Imam Khamenei mengajak masyarakat untuk memperhatikan apa yang menjadi penekanan utama Imam Khomeini. Hal-hal itulah yang dianggap sebagai fondasi Revolusi Islam dan tidak boleh bergeser. Jika orientasi dakwah, pemikiran, atau kebijakan mulai bertentangan dengan fondasi tersebut, maka sesungguhnya yang sedang dipertentangkan bukan sekadar sebuah pemerintahan, melainkan proyek besar menghadirkan Islam sebagai sistem kehidupan.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa bagi Imam Khamenei, revolusi bukan hanya perubahan politik, melainkan perubahan paradigma: dari agama yang hanya menjadi identitas menuju agama yang menjadi dasar tata kelola masyarakat.
Islam Politik yang Tidak Pernah Benar-Benar Hadir
Imam Khamenei kemudian mengajak melihat sejarah Islam secara lebih jujur. Setelah masa awal Islam berakhir, menurutnya, umat Islam memang memiliki banyak ulama besar, kerajaan besar, dan kekuasaan yang mengatasnamakan Islam. Akan tetapi, apakah pemerintahan benar-benar dijalankan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah?
Ia mencontohkan era Dinasti Safawi. Pada masa itu, ulama-ulama besar seperti Muhaqqiq al-Karaki maupun keluarga Syekh Baha’i memperoleh penghormatan tinggi dan bahkan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Namun penghormatan itu tidak berarti bahwa negara sepenuhnya dikelola berdasarkan hukum Islam. Para ulama memiliki ruang tertentu, misalnya dalam urusan peradilan, tetapi arah politik dan keputusan utama tetap berada di tangan para raja.
Dengan kata lain, keberadaan ulama di sekitar kekuasaan tidak otomatis menjadikan sebuah pemerintahan sebagai pemerintahan Islam. Menurut Imam Khamenei, pemerintahan baru dapat disebut Islami apabila sumber kebijakan dan hukum publik benar-benar kembali kepada Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah ﷺ, serta ajaran para Imam Ahlulbait.
Inilah yang ia sebut sebagai makna sejati Islam politik.
Ketika Islam Menjadi Pengelola Kehidupan
Dalam pemikiran Imam Khamenei, Islam politik berarti Islam mengambil tanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat. Agama tidak berhenti pada nasihat moral, tetapi menjadi dasar dalam penyelenggaraan keadilan, ekonomi, hukum, pendidikan, hingga hubungan sosial.
Dengan pengertian ini, Islam tidak diposisikan sebagai pelengkap negara, melainkan sebagai kerangka nilai yang mengarahkan negara.
Pandangan tersebut berbeda dengan anggapan bahwa agama sebaiknya dipisahkan sepenuhnya dari urusan pemerintahan. Imam Khamenei berpendapat bahwa jika Islam hanya tinggal di ruang privat, maka banyak prinsip Al-Qur’an tentang keadilan sosial, perlindungan terhadap kaum lemah, amanah kekuasaan, hingga penegakan hak-hak masyarakat tidak pernah memiliki ruang nyata untuk diwujudkan.
Karena itu, menurutnya, proyek menghadirkan Islam sebagai pengelola masyarakat merupakan sesuatu yang sangat besar sekaligus sangat menantang.
Mengapa Islam Politik Selalu Dipersoalkan?
Imam Khamenei menilai bahwa penolakan terhadap Islam politik bukan semata-mata lahir dari perbedaan pandangan intelektual. Menurutnya, ada kepentingan yang lebih besar di balik upaya memisahkan Islam dari ruang publik.
Selama Islam hanya menjadi ajaran spiritual, ia tidak dianggap mengganggu struktur kekuasaan global. Namun ketika Islam berbicara tentang keadilan, kemandirian politik, penolakan terhadap dominasi asing, serta pengelolaan negara berdasarkan nilai agama, maka ia berubah menjadi kekuatan sosial yang mampu memengaruhi arah sejarah.
Karena itulah, menurut Imam Khamenei, berbagai upaya untuk melemahkan fondasi Islam politik terus dilakukan, baik melalui perang pemikiran, propaganda media, maupun perubahan cara pandang masyarakat terhadap agama.
Dalam perspektifnya, sasaran utama bukan sekadar sebuah negara tertentu, melainkan gagasan bahwa Islam dapat menjadi sistem yang mengatur kehidupan modern.
Sebuah Perdebatan yang Belum Selesai
Pandangan Imam Ali Khamenei tentu menjadi bagian dari diskursus besar di dunia Islam mengenai hubungan agama dan negara. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan yang ada, ceramah ini mengingatkan bahwa sejak awal Islam memang tidak hanya berbicara tentang ibadah individual.
Pertanyaan yang terus hidup hingga hari ini adalah: apakah agama cukup menjadi sumber moral pribadi, ataukah ia juga memiliki peran dalam membangun tata kehidupan sosial?
Bagi Imam Khamenei, jawabannya jelas. Islam tidak turun hanya untuk memperbaiki hati manusia, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang adil. Karena itu, Islam politik bukanlah penyimpangan dari agama, melainkan usaha mengembalikan agama kepada fungsi sosialnya sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah saw.
Di titik inilah, menurutnya, perdebatan mengenai Islam politik sesungguhnya bukan hanya tentang sistem pemerintahan, tetapi tentang bagaimana umat Islam memahami misi Islam itu sendiri: apakah cukup menjadi keyakinan di dalam hati, atau juga menjadi pedoman dalam mengelola kehidupan bersama.
