KHAMENEI.ID – Selama puluhan tahun, dunia seperti menerima satu kesimpulan tanpa banyak bertanya: Barat adalah model. Demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum diperlakukan bukan sekadar sebagai pilihan politik, melainkan sebagai standar universal. Negara-negara lain didorong untuk mengejar standar itu, sementara sistem yang berbeda kerap ditempatkan sebagai penyimpangan yang harus diperbaiki.
Namun, bagaimana jika fondasi moral yang menopang dominasi itu mulai retak?
Imam Ali Khamenei qs melihat dunia sedang memasuki fase tersebut. Menurutnya, pengelolaan Barat atas dunia selama ini berdiri di atas dua fondasi: fondasi pemikiran dan nilai, serta fondasi praktis berupa kekuatan politik dan militer. Ketika salah satu fondasi mulai kehilangan legitimasi, bangunan kekuasaan pun tidak lagi tampak sekokoh sebelumnya.
Fondasi pertama jauh lebih penting daripada kapal perang atau pangkalan militer. Ia bekerja di dalam pikiran manusia.
Barat, dalam pandangan Imam Khamenei, tidak hanya membangun keunggulan melalui revolusi industri, sains, teknologi, atau kekuatan ekonomi. Ia juga membangun sebuah narasi tentang keunggulan nilai. Kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan pembelaan terhadap bangsa-bangsa dipromosikan sebagai tanda bahwa sistem Barat lebih maju dibanding sistem sosial dan politik lain.
Narasi itu, menurut beliau, kemudian menyeberang ke dunia Islam. Sebagian elite politik, intelektual, dan pemerintahan di negara-negara Muslim menerima gagasan bahwa sistem nilai Barat memang berada di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, menurutnya, jejak pemikiran tersebut masih dapat ditemukan di dalam masyarakat Iran sendiri.
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih rumit. Sebab sebuah kekuasaan tidak harus selalu memaksa orang lain dengan senjata agar dapat berkuasa. Cukup membuat pihak lain percaya bahwa nilai-nilai miliknya lebih tinggi.
Kekuasaan semacam itu bekerja secara lebih halus. Ia tidak selalu hadir sebagai tentara yang memasuki sebuah negara. Ia dapat hadir sebagai standar pendidikan, model pemerintahan, bahasa politik, ukuran keberhasilan ekonomi, hingga definisi tentang masyarakat yang dianggap “modern”.
Kemunafikan Peradaban Barat
Tetapi ada persoalan yang menurut Imam Khamenei semakin sulit disembunyikan: jarak antara slogan dan praktik.
Barat berbicara tentang demokrasi, tetapi sejarah politik internasional memperlihatkan keterlibatan negara-negara Barat dalam berbagai operasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Barat berbicara tentang kebebasan, tetapi pada saat yang sama mendukung rezim-rezim tertentu ketika kepentingan geopolitiknya menuntut demikian. Barat berbicara tentang hak asasi manusia, sementara catatan perang, pendudukan, penahanan tanpa proses hukum, dan penyiksaan menjadi bagian dari sejarah yang tidak mudah dihapus.
Bagi Imam Khamenei, kontradiksi inilah yang menjadi salah satu sumber utama krisis legitimasi moral Barat.
Ia menyinggung apa yang disebutnya sebagai banyaknya intervensi Amerika Serikat terhadap pemerintahan independen setelah Perang Dunia II. Dalam pidatonya, ia bahkan merujuk pada laporan yang menyebut Amerika Serikat telah berupaya menggulingkan sekitar 50 pemerintahan. Angka tersebut disampaikan sebagai bagian dari argumennya mengenai jurang antara retorika demokrasi dan praktik politik luar negeri.
Persoalannya bukan semata-mata berapa jumlah pemerintahan yang pernah menjadi sasaran intervensi. Persoalan yang lebih besar adalah pertanyaan yang muncul setelahnya: jika demokrasi merupakan prinsip universal, mengapa penerapannya berubah ketika bertabrakan dengan kepentingan geopolitik?
Pertanyaan serupa muncul dalam sejarah penggunaan senjata nuklir. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir dalam perang. Hiroshima dan Nagasaki meninggalkan korban jiwa dalam jumlah sangat besar, disusul dampak kesehatan dan sosial yang berlangsung jauh setelah ledakan berhenti.
Kontradiksi itu menjadi semakin tajam ketika dibaca berdampingan dengan bahasa tentang perlindungan manusia dan hak asasi.
Kemudian datang Guantanamo. Abu Ghraib. Laporan tentang fasilitas penahanan rahasia di Eropa. Penahanan tanpa proses hukum dan praktik penyiksaan yang menjadi sorotan dunia.
Demokrasi atau Kepentingan Strategis?
Bagi Imam Khamenei, semua itu bukan sekadar rangkaian kesalahan individual. Ia melihatnya sebagai gejala dari masalah yang lebih dalam: nilai-nilai yang selama ini dipakai sebagai dasar untuk mengklaim keunggulan moral justru berulang kali dilanggar oleh negara-negara yang mengusungnya.
Di sinilah kritik tersebut menemukan sasaran utamanya.
Jika sebuah sistem politik mengaku membawa kebebasan, tetapi mendukung pemerintahan yang menekan rakyat ketika pemerintahan itu menguntungkan kepentingannya, apa yang sebenarnya sedang dipertahankan: demokrasi atau kepentingan strategis?
Jika hak asasi manusia disebut universal, mengapa standar penerapannya dapat berubah berdasarkan siapa pelakunya dan di mana korbannya berada?
Dan jika demokrasi dianggap sebagai kehendak rakyat, mengapa pilihan politik suatu bangsa yang tidak sesuai dengan kepentingan kekuatan besar kerap diperlakukan sebagai masalah keamanan internasional?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu, menurut Imam Khamenei, perlahan menggerogoti fondasi intelektual dominasi Barat. Sebab legitimasi tidak hanya lahir dari kemenangan militer. Ia juga membutuhkan kepercayaan.
Sebuah negara mungkin masih memiliki ekonomi terbesar, teknologi paling maju, jaringan militer yang luas, dan pengaruh diplomatik yang besar. Namun ketika dunia mulai mempertanyakan moralitas di balik kekuatan tersebut, persoalannya menjadi berbeda. Yang retak bukan hanya citra, melainkan kemampuan untuk menjadikan nilai-nilai sendiri sebagai ukuran universal.
Imam Khamenei melihat kondisi itu sebagai bagian dari perubahan dunia yang lebih besar. Dunia tidak lagi berada dalam situasi ketika satu model dapat dengan mudah mengklaim dirinya sebagai akhir dari perjalanan sejarah.
Tetapi kritik terhadap Barat juga menghadirkan pertanyaan bagi dunia Islam. Jika klaim moral Barat kehilangan sebagian daya tariknya, apakah dunia Islam otomatis memiliki alternatif yang siap ditawarkan?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Krisis legitimasi satu sistem tidak otomatis menjadi kemenangan sistem lain. Dunia Islam tetap menghadapi persoalan ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, korupsi, perpecahan, ketergantungan, dan lemahnya institusi. Karena itu, kritik terhadap dominasi Barat semestinya tidak berhenti pada pembongkaran kontradiksi pihak lain. Ia harus dilanjutkan dengan pekerjaan yang jauh lebih sulit: membangun alternatif yang benar-benar mampu menunjukkan bahwa keadilan, kebebasan, martabat manusia, dan kemajuan tidak harus dibeli dengan ketundukan.
Pada akhirnya, pertarungan yang digambarkan Imam Ali Khamenei qs bukan hanya pertarungan antara Timur dan Barat. Ia adalah pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan nilai, siapa yang menentukan standar, dan siapa yang memiliki kuasa untuk mengatakan kepada dunia: inilah yang disebut kemajuan.
Selama klaim itu masih diterima tanpa pertanyaan, sebuah tatanan akan tampak kokoh.
Namun ketika dunia mulai bertanya apakah slogan sejalan dengan kenyataan, fondasi itu mulai diperiksa satu per satu.
Dan sejarah menunjukkan, setiap kekuasaan besar pada akhirnya tidak hanya diuji oleh kekuatan lawannya, tetapi juga oleh kontradiksi yang tumbuh di dalam dirinya sendiri.
