KHAMENEI.ID– Ada pemimpin yang tampak besar karena kekuasaan yang berada di tangannya. Ada pula yang menjadi besar justru karena dirinya tidak pernah sepenuhnya ditelan oleh kekuasaan. Pada titik itulah sosok Imam Khomeini qs menjadi menarik untuk dibaca kembali: bukan semata sebagai pemimpin Revolusi Iran, melainkan sebagai gambaran tentang bagaimana kekuasaan politik dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan spiritual.
Sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Khomeini qs, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs mengingat satu hal yang menurutnya justru paling penting: dimensi kepribadian Imam setelah berdirinya Republik Islam jauh lebih besar daripada apa yang terlihat pada masa perjuangannya sebelum revolusi. Sebab, ketika seorang tokoh gerakan berubah menjadi penguasa, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Kekuasaan menguji sesuatu yang tidak selalu tampak ketika seseorang masih berada di luar istana: watak.
Imam Khomeini qs menghadapi ujian itu dalam dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia adalah pemimpin negara, seorang pengambil keputusan yang harus berhadapan dengan perang, ancaman, kudeta, teror, tekanan ekonomi, dan permusuhan dari berbagai arah. Di sisi lain, ia tetap tampil sebagai seorang zahid dan arif, seseorang yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai ukuran kemuliaan dirinya.
Pertautan dua wajah itu bukan perkara sederhana. Sejarah politik penuh dengan contoh orang yang menjadi pemberani ketika belum berkuasa, tetapi berubah setelah memperoleh kekuasaan. Ada pula mereka yang berbicara tentang kesederhanaan dari podium, lalu tenggelam dalam kemewahan ketika memiliki akses terhadap negara. Karena itu, persoalan kepemimpinan bukan hanya bagaimana seseorang merebut atau mempertahankan kekuasaan, melainkan apakah ia mampu tetap mengendalikan dirinya setelah kekuasaan berada di tangannya.
Dalam pandangan Sayyid Ali Khamenei qs, kombinasi antara keteguhan seorang pemimpin dan kesederhanaan seorang manusia semacam itu merupakan salah satu gambaran penting dari pendidikan Islam dan Al-Quran. Ia bahkan mengaitkannya dengan figur-figur kenabian seperti Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman a.s, dan Nabi Muhammad saw. Kekuasaan, dalam kerangka tersebut, tidak harus menjadi lawan spiritualitas. Yang menjadi persoalan adalah siapa yang menguasai siapa: manusia mengendalikan kekuasaan, atau kekuasaan mengendalikan manusia.
Di sinilah keteguhan Imam Khomeini qs diuji oleh sejarah.
Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, berbagai krisis datang hampir tanpa jeda. Perang Iran-Irak menguras tenaga dan korban. Amerika Serikat menjadi lawan politik yang terus memberikan tekanan. Ada percobaan kudeta, pembunuhan, ancaman keamanan, embargo dan tekanan ekonomi. Negara yang baru lahir dari sebuah revolusi harus bergerak dalam situasi yang jauh dari stabil.
Namun, dalam gambaran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs, tidak satu pun dari badai itu mampu membuat Imam Khomeini qs merasa lebih kecil daripada masalah yang dihadapinya. Ia tidak membiarkan besarnya ancaman menentukan ukuran keberaniannya.
Ada sesuatu yang penting dari cara melihat kepemimpinan seperti ini. Keteguhan bukan berarti seseorang tidak mengenal rasa takut. Keteguhan berarti rasa takut tidak diberi hak untuk mengambil keputusan. Seorang pemimpin mungkin melihat ancaman dengan sangat jelas, tetapi ia tidak menyerahkan arah perjalanan kepadanya.
Dalam dunia politik modern, kualitas semacam itu semakin sulit ditemukan. Pemimpin sering kali hidup di tengah arus informasi, survei, popularitas, dan tekanan opini. Keputusan mudah berubah mengikuti arah angin. Yang tampak kuat di hadapan publik belum tentu kuat di dalam dirinya. Karena itu, keberanian politik tidak cukup diukur dari seberapa keras seorang pemimpin berbicara, tetapi dari kemampuannya bertahan ketika keadaan tidak berpihak.
Namun ada sisi lain yang tak kalah penting: hubungan Imam Khomeini qs dengan rakyat.
Ia, menurut kesaksian Sayyid Ali Khamenei qs, sungguh-sungguh mempercayai rakyat. Bukan sekadar menjadikan rakyat sebagai slogan revolusi, melainkan memandang suara dan pilihan mereka sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Di balik sikap politik tersebut terdapat sesuatu yang lebih dalam: kecintaan kepada manusia yang dipimpinnya.
Pemimpin yang tidak mencintai rakyat pada akhirnya hanya akan melihat mereka sebagai angka. Mereka menjadi jumlah suara, massa pendukung, statistik ekonomi, atau kerumunan yang diperlukan ketika legitimasi sedang dipertaruhkan. Sebaliknya, kecintaan kepada rakyat membuat kepemimpinan memiliki dimensi moral. Rakyat tidak lagi sekadar objek kebijakan, tetapi alasan mengapa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Di titik ini, gagasan tentang kepemimpinan Islam bergerak melampaui perdebatan mengenai sistem politik. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih tua dan lebih mendasar: manusia seperti apa yang layak memegang kekuasaan?
Jawabannya mungkin bukan manusia yang tanpa kelemahan. Bukan pula manusia yang selalu benar. Yang lebih penting adalah manusia yang tidak diperbudak oleh kekuasaan yang dimilikinya; manusia yang mampu berdiri tegak menghadapi badai sekaligus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Sebab kekuasaan memiliki paradoks yang keras. Ia dapat membuat seseorang tampak besar di mata manusia, tetapi pada saat yang sama mengecilkan jiwanya. Ia dapat memberikan kewenangan untuk mengatur kehidupan banyak orang, tetapi perlahan membuat pemiliknya lupa bagaimana cara mendengarkan.
Karena itu, warisan terbesar seorang pemimpin mungkin bukan gedung yang dibangun, kebijakan yang ditinggalkan, atau kemenangan politik yang dicatat sejarah. Bisa jadi warisan itu adalah ukuran manusia yang ia tunjukkan: bahwa seseorang dapat memegang kekuasaan tanpa harus kehilangan kesederhanaan, menghadapi badai tanpa kehilangan keberanian, dan memimpin banyak orang tanpa berhenti mencintai mereka.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya bertanya siapa yang pernah berkuasa. Ia akan bertanya apa yang terjadi pada jiwa seseorang setelah kekuasaan datang kepadanya. Di sanalah kualitas seorang pemimpin benar-benar terlihat: bukan ketika ia berada di puncak, melainkan ketika puncak itu tidak mampu mengubah siapa dirinya.
