KHAMENEI.ID– Ada bentuk kekuasaan yang tidak perlu mengirim tentara untuk membungkam seseorang. Ia cukup menghilangkan namanya dari layar, menghapus fotonya dari mesin pencarian, atau membuat sebuah gagasan tidak pernah sampai kepada pembaca. Di zaman ketika informasi tampak begitu melimpah, penghapusan justru bisa menjadi bentuk kekuasaan yang paling senyap.
Kita hidup dalam paradoks itu. Kebebasan berbicara dipuji sebagai salah satu ukuran masyarakat demokratis, tetapi pada saat yang sama ruang untuk menyampaikan suara tertentu dapat dipersempit oleh mereka yang menguasai saluran informasi. Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang boleh berbicara, melainkan siapa yang menentukan apa yang boleh terlihat.
Gagasan tentang kekuasaan semacam itu disampaikan dalam pidato Ayatollah Sayyid Ali Khamenei qs ketika bertemu dengan para komandan dan personel Angkatan Udara serta Pertahanan Udara Iran. Ia mengkritik negara-negara Barat yang, menurutnya, kerap tampil sebagai pembela kebebasan sekaligus menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi terhadap negara lain. Namun, ia melihat ada bentuk kekuasaan baru yang tak kalah menentukan: diktator media.
Istilah itu terdengar keras. Tetapi pertanyaan yang menyertainya lebih penting daripada istilah itu sendiri: siapa yang sesungguhnya mengendalikan arus informasi?
Di era media sosial, orang mungkin merasa dunia informasi telah menjadi lebih demokratis. Setiap orang bisa menulis, merekam video, mengunggah foto, dan menyebarkan pendapat dalam hitungan detik. Namun kebebasan itu tidak sepenuhnya berada di tangan pengguna. Di balik layar terdapat algoritma, aturan platform, kebijakan moderasi, perusahaan teknologi, dan kepentingan politik-ekonomi yang menentukan apa yang memperoleh perhatian dan apa yang tenggelam.
Di titik ini, sensor tidak selalu hadir sebagai larangan terang-terangan.
Sebuah unggahan dapat dihapus. Sebuah akun dapat dibatasi jangkauannya. Sebuah nama dapat menjadi sulit ditemukan. Sebuah foto dapat dinyatakan melanggar aturan. Dan pada akhirnya, sesuatu yang secara teknis masih “ada” bisa menjadi seolah-olah tidak pernah ada karena hampir tak seorang pun dapat menemukannya.
Dalam pidatonya, Sayyid Ali Khamenei qs menggunakan nama Qassem Soleimani sebagai contoh. Ia menyebut bahwa di ruang digital yang berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan Barat, penyebutan nama dan penggunaan gambar Soleimani dapat dibatasi. Bagi Sayyid Ali Khamenei qs, tindakan semacam itu merupakan bukti bahwa kekuasaan media telah berkembang menjadi bentuk dominasi tersendiri.
Terlepas dari bagaimana seseorang menilai sosok Soleimani ataupun politik Iran, persoalan yang lebih luas tetap menarik untuk direnungkan. Sebab pertanyaan tentang kebebasan informasi tidak berhenti pada satu tokoh atau satu negara. Ia menyentuh sesuatu yang lebih mendasar: apakah kebebasan berbicara berarti kebebasan untuk berbicara, atau juga kebebasan agar suara itu dapat didengar?
Perbedaan keduanya sangat besar.
Seseorang mungkin secara formal diperbolehkan menulis apa saja. Tetapi jika tulisannya tidak pernah muncul di ruang yang dibaca orang, kebebasan itu menjadi semacam kebebasan di ruang kosong. Ia boleh berbicara, tetapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar.
Gagasan itu bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Dalam pidatonya, Sayyid Ali Khamenei qs mengingat kembali cerita yang disampaikan oleh Ahmad Khomeini (Putra Imam Khomaeni qs) tentang upaya menerbitkan pesan Imam Khomeini qs di media Amerika. Menurut kisah tersebut, meski biaya penerbitan bersedia ditanggung, tidak ada media yang mau memuatnya. Kisah lain menyebut sebuah buku mengenai penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika di Teheran juga kesulitan menemukan penerbit di Amerika hingga akhirnya diterbitkan di Kanada, setelah penerbitnya disebut mendapat tekanan.
Kisah-kisah tersebut penting bukan terutama sebagai pembuktian bahwa satu pihak sepenuhnya benar dan pihak lain sepenuhnya salah. Ia menunjukkan bahwa kebebasan berbicara selalu memiliki persoalan yang lebih rumit daripada slogan tentang kebebasan itu sendiri.
Sebab media tidak pernah benar-benar hidup di ruang hampa. Ia beroperasi dalam lingkungan kekuasaan, kepentingan, modal, ideologi, dan preferensi publik. Bahkan ketika tidak ada larangan resmi, tekanan sosial, ekonomi, politik, atau institusional dapat membuat sebuah suara kehilangan tempat.
Dalam konteks yang lebih luas, zaman digital justru membuat persoalan itu semakin pelik. Dahulu, seseorang yang ingin membungkam sebuah gagasan mungkin harus melarang surat kabar menerbitkannya. Kini, cukup membuat gagasan itu tidak memperoleh distribusi. Tidak perlu membakar buku; cukup membuatnya tidak muncul dalam pencarian. Tidak perlu menutup percetakan; cukup mengendalikan pintu masuk menuju perhatian publik.
Kekuasaan modern, dengan demikian, tidak selalu bekerja dengan cara mengatakan “tidak boleh”. Kadang-kadang ia bekerja dengan membuat sesuatu tidak terlihat.
Namun ada satu hal yang juga perlu dicurigai: klaim bahwa semua pembatasan informasi pasti merupakan kediktatoran. Tidak setiap moderasi adalah penindasan. Platform memang membutuhkan aturan untuk menghadapi kekerasan, penipuan, hasutan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan. Persoalannya muncul ketika aturan tersebut diterapkan secara tidak transparan, tidak konsisten, atau menjadi alat untuk menyingkirkan pandangan tertentu hanya karena bertentangan dengan kepentingan penguasa.
Di sinilah kebebasan berbicara menemukan ujian sebenarnya.
Kebebasan bukan hanya soal banyaknya suara yang diperbolehkan. Ia juga menyangkut keberanian untuk membiarkan suara yang tidak kita sukai tetap hadir dalam ruang publik. Demokrasi tidak diuji ketika kita memberi tempat kepada pendapat yang kita setujui. Ia diuji ketika kita berhadapan dengan pendapat yang membuat kita tidak nyaman.
Mungkin karena itu, bentuk kekuasaan paling berbahaya bukan selalu yang paling keras. Kekuasaan yang keras masih mudah dikenali. Ia memiliki larangan, pagar, seragam, dan perintah. Yang lebih sulit dilihat adalah kekuasaan yang membuat kita percaya bahwa apa yang tidak kita lihat memang tidak pernah ada.
Di tengah banjir informasi, persoalan terbesar manusia modern barangkali bukan kekurangan suara. Kita justru hidup di antara terlalu banyak suara. Pertanyaannya kemudian berubah: siapa yang memilih suara mana yang sampai kepada kita?
Dan ketika pilihan itu perlahan berpindah dari tangan manusia ke tangan kekuasaan, kebebasan berbicara mungkin masih tampak hidup. Hanya saja, kita perlu bertanya sekali lagi: apakah kita benar-benar bebas berbicara, atau sekadar bebas berbicara sejauh ada yang mengizinkan kita untuk terdengar?
