KHAMENEI.ID— Ada masa ketika jabatan dipandang sebagai beban. Bukan kehormatan, apalagi kesempatan memperkaya diri. Ia dipikul dengan rasa takut, dijalani dengan kehati-hatian, dan ditinggalkan tanpa penyesalan. Tapi zaman berubah. Hari ini, kekuasaan sering tampak seperti pintu menuju kenyamanan: rumah besar, fasilitas mewah, pengaruh sosial, dan lingkar elite yang sulit disentuh rakyat biasa. Jabatan tak lagi dibayangkan sebagai amanah, melainkan tangga sosial.
Di tengah perubahan cara pandang itu, sebuah kalimat lama dari Ali bin Abi Thalibو Amirul Mukminin as terdengar seperti tamparan yang masih relevan hingga sekarang. Ia pernah mengingatkan bahwa seseorang yang memegang kekuasaan tidak boleh menjadikan jabatannya sebagai sarana mengumpulkan harta atau melampiaskan dendam. Dalam suratnya kepada Ibnu Abbas, ia menulis:
فلا یکن حظّك فی ولایتك مالا تستفیده و لا غیظا تشتفیه
“Janganlah jadikan ambisi dari kekuasaanmu itu hanyalah berupa harta yang engkau kumpulkan atau kemarahan yang engkau lampiaskan.”
Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam inti dari penyakit politik modern: ketika jabatan berubah menjadi alat pemuas diri. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya kelompok sendiri, membalas lawan, atau sekadar menikmati status sosial yang lebih tinggi. Dalam dunia seperti itu, pelayanan publik perlahan menghilang dari makna kekuasaan.
riwayat ini memotret kritik keras terhadap cara berpikir semacam itu. Seorang pejabat, tidak pantas mengukur hidupnya dengan kaum elite dan orang-orang kaya. Ia juga tidak boleh membandingkan dirinya dengan pejabat dalam sistem-sistem tiranik yang hidup dalam kemewahan dan merasa berhak atas fasilitas tanpa batas hanya karena posisi mereka tinggi.
Kritik ini terasa sangat dekat dengan kenyataan hari ini. Betapa sering jabatan justru mengubah gaya hidup seseorang secara drastis. Ketika seseorang naik posisi, rumahnya membesar, pengawal bertambah, lingkar pergaulannya berubah, dan jaraknya dengan rakyat makin jauh. Kekuasaan menciptakan kelas sosial baru: mereka yang merasa lebih penting daripada masyarakat yang sebenarnya mereka layani.
Padahal, dalam logika Ali bin Abi Thalib, jabatan bukan bukan umpan, bukan mangsa, bukan kesempatan berburu keuntungan. Jabatan adalah tanggung jawab dan pelayanan. Sebuah beban moral yang kelak dipertanyakan.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang pejabat bukanlah seberapa kaya ia setelah menjabat, melainkan seberapa banyak kebatilan yang berhasil ia hancurkan dan seberapa kuat ia menegakkan kebenaran. Dalam surat yang sama, Ali menulis:
ولکن اماتة باطل و احیاء حقّ
“Akan tetapi, hendaknya ambisi dari kekuasaan itu adalah mematikan kebatilan dan menghidupkan kebenaran.”
Kalimat ini menarik, sebab ia mengubah orientasi kekuasaan. Jabatan bukan tentang apa yang bisa diambil, tetapi apa yang bisa diperbaiki. Bukan tentang keuntungan pribadi, tetapi tentang keberanian melawan sesuatu yang salah.
Dan melawan kebatilan sering kali tidak nyaman.
Ia bisa berarti menolak korupsi yang sudah dianggap biasa. Bisa berarti tidak memberi proyek kepada kerabat sendiri. Bisa berarti berdiri melawan tekanan kelompok politik yang mendukung kita. Bahkan bisa berarti hidup lebih sederhana dibanding kemampuan yang dimiliki oleh posisi kita.
Ali bin Abi Thalib as. sendiri dikenal keras terhadap dirinya. Dalam banyak riwayat, ia memilih hidup sederhana meskipun memiliki kekuasaan besar. Kesederhanaannya bukan simbol pencitraan, melainkan cara menjaga jarak dari godaan kekuasaan. Ia tampaknya memahami satu hal penting: semakin mewah seorang penguasa hidup, semakin sulit ia merasakan penderitaan rakyatnya.
Ada satu kisah lain dalam teks itu yang memperlihatkan cara pandangnya tentang harta publik. Suatu hari seseorang datang meminta uang kepadanya. Ali as menjawab:
انّ هذا المال لیس لي و لا لك
“Sesungguhnya harta ini bukanlah milikku dan bukan pula milikmu.”
Kalimat itu terdengar sangat modern. Ia menegaskan bahwa uang negara bukan milik penguasa. Bukan juga milik kelompok tertentu. Harta publik adalah milik masyarakat, hasil jerih payah kolektif yang harus dijaga dengan hati-hati.
Lalu Ali as melanjutkan:
فجناة ایدیهم لاتکون لغیر افواههم
“Apa yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka tidak pantas masuk ke mulut selain mereka.”
Ada penghormatan mendalam terhadap kerja rakyat dalam kalimat itu. Bahwa pajak, kekayaan negara, dan hasil ekonomi masyarakat bukanlah ruang bebas yang boleh diambil sesuka hati oleh penguasa. Di sana ada hak rakyat. Ada keringat buruh, petani, pedagang, dan orang-orang kecil yang sering tak terlihat.
Mungkin di titik inilah krisis terbesar kekuasaan modern bermula: ketika pejabat lupa bahwa fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat yang bekerja keras setiap hari. Ketika anggaran negara diperlakukan seperti milik pribadi. Ketika jabatan dianggap hadiah, bukan amanah.
Padahal sejarah menunjukkan, kekuasaan yang kehilangan rasa tanggung jawab hampir selalu berakhir dengan jarak sosial yang tajam. Penguasa hidup dalam kenyamanan, sementara rakyat sibuk bertahan hidup. Dari situ lahir sinisme. Orang tak lagi percaya pada pejabat, sebab mereka melihat politik hanya sebagai arena perebutan keuntungan.
Riwayat ini sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kemiskinan atau larangan menikmati hidup. Ia berbicara tentang orientasi moral. Tentang untuk apa kekuasaan digunakan. Tentang apakah seseorang masuk ke pemerintahan untuk melayani, atau justru untuk mengubah nasib ekonominya sendiri.
Dan mungkin pertanyaan itu masih relevan sampai hari ini.
Di tengah dunia yang makin mengukur keberhasilan dengan kekayaan dan citra sosial, gagasan Ali bin Abi Thalib as. terasa seperti suara senyap dari masa lalu: bahwa kekuasaan seharusnya membuat seseorang lebih bertanggung jawab, bukan lebih rakus; lebih dekat kepada rakyat, bukan lebih jauh; lebih sederhana, bukan lebih silau pada kemewahan.
Sebab ketika jabatan berubah menjadi ladang dagang, yang mati bukan hanya keadilan. Kepercayaan publik pun perlahan ikut runtuh.
