KHAMENEI.ID– Ada sesuatu yang mudah hilang ketika sebuah gagasan berubah menjadi institusi: jiwa. Kekuasaan yang semula lahir dari cita-cita dapat perlahan sibuk mengurus dirinya sendiri. Demokrasi menjadi sekadar angka suara, kecerdasan politik berubah menjadi kelihaian berhitung, dan agama berhenti sebagai sumber keheningan batin lalu menjelma slogan.
Di situlah gagasan tentang maktab Imam Khomaeni; cara pandang serta ideologi Imam Khomeini menjadi menarik untuk direnungkan. Bukan terutama sebagai warisan politik seorang tokoh, melainkan sebagai pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Dalam pandangan ini, sebuah masyarakat tidak cukup dibangun dengan kecerdasan. Ia juga membutuhkan spiritualitas dan keadilan. Ketiganya harus berjalan bersama.
Sebab kecerdasan tanpa moral dapat berubah menjadi tipu daya. Spiritualitas tanpa rasionalitas bisa kehilangan arah. Sedangkan keadilan tanpa keduanya mudah berubah menjadi slogan yang keras di mulut, tetapi lunak ketika berhadapan dengan kepentingan sendiri.
Di titik ini, gagasan tentang maktab Imam Khomanei menawarkan sebuah kerangka yang lebih utuh: rasionalitas, spiritualitas, dan keadilan bukan tiga jalan yang saling bersaing, melainkan tiga tiang yang menopang kehidupan bersama.
Rasionalitas, misalnya, tidak hanya berarti pandai menyusun perhitungan politik. Ia tampak dalam keberanian memilih sistem yang memberi ruang kepada rakyat. Dalam masyarakat yang lama hidup di bawah pemerintahan personal dan otoriter, menjadikan suara rakyat sebagai salah satu dasar pembentukan pemerintahan merupakan perubahan besar. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai penonton sejarah. Mereka diberi tempat sebagai pemilik negara.
Gagasan itu kemudian menemukan bentuk dalam pemilihan umum dan penyusunan konstitusi. Hukum dasar tidak semata-mata diturunkan dari kehendak seorang pemimpin, tetapi melibatkan wakil-wakil yang dipilih masyarakat dan kemudian dikembalikan kepada rakyat untuk memperoleh persetujuan. Ada keyakinan bahwa negara yang sehat membutuhkan legitimasi sosial, bukan hanya kekuasaan politik.
Namun rasionalitas dalam pandangan ini juga memiliki sisi lain: kemampuan mengenali ancaman dan tidak menyerahkan masa depan kepada ilusi. Berhadapan dengan musuh, kebijaksanaan tidak selalu berarti mengalah. Ada keadaan ketika mundur satu langkah justru memberi ruang bagi tekanan yang lebih besar. Rasionalitas, dengan demikian, bukan kelembutan tanpa batas, melainkan kemampuan membaca kenyataan tanpa kehilangan keberanian.
Tetapi ada satu bentuk rasionalitas yang mungkin lebih penting daripada semuanya: kepercayaan kepada kemampuan manusia sendiri.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Iran disebut mengalami proses panjang pembentukan rasa rendah diri di hadapan Barat. Kemajuan seolah-olah menjadi sesuatu yang hanya mungkin dicapai jika datang dari luar. Di sinilah gagasan “kita bisa” memperoleh maknanya. Kepercayaan diri bukan sekadar psikologi massa. Ia dapat menjadi energi sosial yang mendorong ilmu pengetahuan, industri, pendidikan, dan berbagai bentuk kemandirian.
Namun jika rasionalitas adalah kemampuan membaca dunia, spiritualitas adalah kemampuan membaca diri sendiri.
Di sinilah sosok Imam Khomeini digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin politik, melainkan manusia yang berusaha menempatkan tindakannya di hadapan Tuhan. Kerja politik tidak dianggap selesai ketika tujuan duniawi tercapai. Ada ukuran lain yang lebih dalam: apakah tindakan itu dilakukan dengan keikhlasan?
Dalam kerangka tersebut, hasil bukan sepenuhnya milik manusia. Tugas manusia adalah menjalankan apa yang diyakininya sebagai kewajiban; hasil akhirnya berada di luar kendalinya. Pandangan semacam ini mengandung paradoks yang menarik. Ia justru dapat membuat seseorang bekerja lebih sungguh-sungguh, karena ia tidak menjadikan pujian manusia sebagai ukuran utama.
Keikhlasan juga menuntut sesuatu yang sering terasa asing dalam politik: kesediaan mengakui kesalahan.
Seorang pemimpin yang menganggap dirinya selalu benar akan segera dikelilingi orang-orang yang takut mengatakan kebenaran. Dari sana kesalahan kecil dapat tumbuh menjadi bencana. Karena itu, keberanian mengakui kekeliruan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia mungkin merupakan salah satu bentuk kekuatan moral yang paling sulit.
Spiritualitas, dalam pengertian ini, bukan sekadar ritual. Ia juga berarti menjaga lidah dari fitnah, menjauhi prasangka, tidak merendahkan orang lain, tidak memecah hubungan antarmanusia, serta tidak menempatkan diri lebih tinggi daripada rakyat. Bahkan kritik semestinya tidak dianggap sebagai penghinaan.
Gagasan itu membawa kita pada tiang ketiga: keadilan.
Keadilan dalam warisan pemikiran tersebut bukan konsep abstrak yang tinggal di dalam buku hukum. Ia harus terlihat dalam keberpihakan kepada mereka yang paling lemah. Istilah “orang-orang yang bertelanjang kaki” dan “penghuni gubuk” menjadi simbol bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan kemewahan.
Di sinilah kritik terhadap gaya hidup elite memperoleh relevansinya. Kekuasaan selalu memiliki godaan untuk menciptakan jarak. Mereka yang dahulu datang dari tengah rakyat dapat perlahan hidup dalam dunia yang berbeda dari rakyat. Rumah menjadi lebih megah, lingkaran pergaulan semakin eksklusif, dan penderitaan masyarakat hanya terdengar sebagai angka dalam laporan.
Padahal, menurut gagasan tersebut, justru ketika seorang pejabat mulai menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri, bahaya terbesar sedang dimulai.
Kekuasaan semestinya tidak diwariskan melalui keluarga, kedekatan dengan tokoh, kekayaan, atau jaringan elite. Ukurannya adalah apakah seseorang benar-benar tumbuh dari masyarakat dan memahami denyut kehidupan mereka.
Namun jika ditarik lebih jauh, persoalannya bukan hanya tentang Iran, bukan pula hanya tentang seorang tokoh sejarah. Ia menyentuh penyakit yang hampir selalu mengikuti kekuasaan di mana pun: kecenderungan manusia untuk lupa dari mana ia berasal.
Sebuah pemerintahan dapat memiliki konstitusi. Ia dapat memiliki pemilu. Ia dapat memiliki lembaga hukum, pejabat, dan prosedur yang lengkap. Tetapi semua itu belum menjamin keadilan jika manusia yang mengoperasikannya kehilangan rasa takut kepada Tuhan, kehilangan kemampuan berpikir jernih, dan kehilangan kedekatan dengan rakyat.
Karena itu, warisan terbesar sebuah pemikiran politik mungkin bukan sistem yang diwariskannya, melainkan manusia macam apa yang ingin dibentuknya.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kekuasaan selalu kembali kepada pertanyaan yang lebih sunyi: untuk siapa kekuasaan itu digunakan?
Jika jawabannya adalah diri sendiri, kekuasaan cepat atau lambat menjadi kemewahan. Jika jawabannya adalah kelompok, ia berubah menjadi alat dominasi. Tetapi jika kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan akal, disinari spiritualitas, dan diuji melalui keadilan, ia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi jalan pengabdian.
Dan mungkin di situlah ukuran paling sederhana dari sebuah kekuasaan: bukan seberapa tinggi ia berdiri, melainkan seberapa dekat ia tetap dengan manusia yang berada di bawahnya.
