KHAMENEI.ID– Kekuasaan hampir selalu punya godaan yang sama: semakin tinggi seseorang berdiri, semakin mudah ia lupa bagaimana rasanya berada di bawah. Dari istana sampai gedung pemerintahan, dari singgasana sampai podium demokrasi, sejarah memperlihatkan bahwa kekuasaan kerap berubah menjadi sesuatu yang ingin mempertahankan dirinya sendiri.
Islam menawarkan gambaran yang berbeda. Dalam gagasan “pemerintahan Islam”, kekuasaan bukan sekadar teknik mengatur manusia. Ia bukan pula hak istimewa sekelompok orang untuk memerintah yang lain. Kekuasaan, dalam pengertian ini, berangkat dari sesuatu yang lebih dalam: tanggung jawab moral di hadapan Tuhan dan manusia.
Karena itu, pemerintahan Islam tidak mudah disamakan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang lazim dikenal dalam sejarah politik. Ia bukan monarki yang bertumpu pada darah dan keturunan. Ia juga bukan sekadar sistem presidensial yang mengganti raja dengan presiden. Ia bukan komando militer, apalagi kekuasaan yang lahir dari kudeta. Bentuk-bentuk kelembagaan bisa saja berubah, tetapi ukuran moralnya tetap: untuk siapa kekuasaan digunakan dan kepada siapa penguasa mempertanggungjawabkannya.
Di titik ini, gagasan tentang kekuasaan dalam Islam menjadi menarik. Sebab yang hendak dibangun bukan hanya negara yang memiliki pemerintahan, melainkan pemerintahan yang memiliki batas moral.
Ada empat kata yang terasa penting: rakyat, agama, kesederhanaan, dan keadilan.
Pemerintahan harus dekat dengan rakyat. Ia tidak boleh tumbuh sebagai dunia yang terpisah dari kehidupan orang banyak. Kekuasaan tidak seharusnya menjadi ruang eksklusif tempat para elite berbicara dengan bahasa mereka sendiri, sementara masyarakat hanya menerima keputusan yang telah selesai dibuat.
Namun kedekatan dengan rakyat saja belum cukup. Dalam pandangan Islam, kekuasaan juga mempunyai dimensi keagamaan dan keyakinan. Artinya, keputusan politik tidak berhenti pada pertanyaan apakah sesuatu menguntungkan atau populer. Ada pertanyaan yang lebih mengganggu sekaligus lebih penting: apakah ia benar?
Pertanyaan semacam itu menjadi semakin langka dalam politik modern. Banyak keputusan dinilai berdasarkan angka, survei, pertumbuhan ekonomi, kemenangan elektoral, atau kemampuan mempertahankan jabatan. Semua itu penting. Tetapi kekuasaan yang hanya mengenal ukuran keberhasilan dapat dengan mudah kehilangan ukuran kebenaran.
Karena itu, pemerintahan Islam juga menolak watak elitis dan berlebihan. Penguasa tidak semestinya hidup dalam kemewahan yang membuatnya asing terhadap kesulitan rakyat. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kelas manusia yang merasa lebih tinggi hanya karena memiliki jabatan.
Kesederhanaan, dengan demikian, bukan sekadar soal gaya hidup. Ia merupakan bentuk pengendalian diri.
Seorang penguasa yang mampu membatasi dirinya sendiri memiliki kemungkinan lebih besar untuk membatasi kekuasaannya. Sebaliknya, ketika kebutuhan pribadi, kemewahan, dan ambisi politik mulai bercampur dengan jabatan, kekuasaan perlahan berubah menjadi milik pribadi.
Di sinilah keadilan menjadi ujian yang paling keras.
Ada sebuah doa dalam Shahifah Sajjadiyah yang menyimpan pandangan sangat tajam mengenai hubungan antara manusia, kekuasaan, dan kezaliman:
لَا أُظْلَمَنَّ وَأَنْتَ مُطِيقٌ لِلدَّفْعِ عَنِّي، وَلَا أَظْلِمَنَّ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى الْقَبْضِ مِنِّي
“Jangan sampai aku dizalimi ketika Engkau mampu membelaku, dan jangan sampai aku menzalimi ketika Engkau mampu menahan diriku”
Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi di dalamnya terdapat dua arah tanggung jawab yang sering dipisahkan oleh politik: hak untuk tidak dizalimi dan kewajiban untuk tidak menzalimi.
Manusia bukan hanya dapat menjadi korban kekuasaan. Ia juga dapat menjadi pelaku kekuasaan. Karena itu, moral politik tidak cukup hanya berbicara tentang bagaimana melindungi rakyat dari penguasa yang zalim. Ia juga harus berbicara tentang bagaimana mencegah manusia ketika memperoleh kekuasaan berubah menjadi penindas.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan ini menyentuh persoalan yang tetap hidup hingga hari ini. Kita mengenal banyak sistem politik yang dirancang dengan konstitusi, lembaga pengawasan, pemilu, parlemen, dan berbagai mekanisme pembatasan kekuasaan. Semua itu penting. Tetapi tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap keserakahan manusia.
Lembaga dapat dirancang dengan sempurna, tetapi manusia di dalamnya tetap memiliki ambisi. Hukum dapat ditulis dengan rinci, tetapi hukum juga dapat dicari celahnya. Pemilu dapat berlangsung secara berkala, tetapi pergantian wajah tidak selalu berarti pergantian watak kekuasaan.
Karena itu, persoalan pemerintahan pada akhirnya tidak hanya terletak pada bentuk negara. Ia juga terletak pada karakter manusia yang menjalankannya.
Gagasan tentang pemerintahan Islam menjadi penting justru di wilayah ini. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari kesadaran spiritual. Seorang pemimpin tidak hanya berhadapan dengan rakyat yang bisa memuji atau menggugatnya. Ia juga berhadapan dengan pertanggungjawaban yang tidak selesai ketika masa jabatan berakhir.
Mungkin inilah yang membuat doa-doa lama tetap relevan di tengah dunia politik yang semakin modern. Teknologi pemerintahan berubah. Sistem pemilu berubah. Cara kampanye berubah. Bahkan bahasa politik berubah. Tetapi satu persoalan tetap sama: bagaimana mencegah kekuasaan menjadi alat untuk menguasai manusia?
Jawabannya tidak cukup dengan menciptakan penguasa yang kuat. Yang dibutuhkan justru kekuasaan yang tahu batas; pemimpin yang mampu menahan dirinya ketika ia bisa bertindak sewenang-wenang; dan pemerintahan yang menganggap rakyat bukan objek kekuasaan, melainkan manusia yang memiliki martabat.
Sebab ukuran paling jujur dari sebuah kekuasaan mungkin bukan seberapa tinggi gedung yang dibangunnya, seberapa besar pengaruhnya, atau berapa lama ia bertahan.
Melainkan seberapa jauh ia mampu membuat orang yang berada di bawah kekuasaannya tetap merasa sebagai manusia.
Dan barangkali, di situlah politik bertemu dengan doa: ketika seseorang yang memegang kekuasaan masih mampu berkata kepada dirinya sendiri, jangan menzalimi, sebab ada Tuhan yang sanggup mengambil kembali apa yang sementara dititipkan kepadamu.
