KHAMENEI.ID– Kekuasaan hampir selalu memikat manusia. Ia menjanjikan pengaruh, kehormatan, bahkan keabadian nama. Tak sedikit orang rela mengorbankan persahabatan, menghalalkan tipu daya, bahkan menumpahkan darah demi menduduki kursi yang dianggap mulia. Namun, dalam sejarah Islam, ada satu sosok yang justru memandang kekuasaan dengan cara yang sangat berbeda. Dialah Imam Ali bin Abi Thalib a.s.
Barangkali tidak ada pemimpin yang lebih sering dijadikan simbol keberanian sekaligus keadilan daripada Imam Ali a.s. Ironisnya, justru orang seperti dirinya berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahan sama sekali bukan tujuan hidup. Kekuasaan, bagi Ali a.s hanyalah alat. Nilainya bergantung pada apa yang diperjuangkan melalui alat itu.
Pandangan itu tampak jelas dalam berbagai pidato yang terekam dalam Nahj al-Balaghah. Di sana, Imam Ali a.s melontarkan ungkapan-ungkapan yang terdengar mengejutkan bagi siapa pun yang menganggap jabatan sebagai puncak kesuksesan. Kepada Abdullah bin Abbas, misalnya, ia pernah menunjukkan sandal tuanya yang telah usang dan penuh tambalan. Ia bertanya, berapa harga sandal itu. Setelah dijawab bahwa sandal tersebut hampir tidak bernilai, Imam Ali a.s mengatakan bahwa kekuasaan yang sedang berada di tangannya bahkan lebih tidak berharga daripada sandal usang itu, kecuali jika dengannya ia mampu menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan.
Ungkapan lain bahkan lebih tajam. Dalam salah satu khutbahnya ia berkata:
لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ
“Sungguh, dunia kalian ini bagiku lebih hina daripada lendir yang keluar dari bersin seekor kambing”
Perumpamaan itu terasa kasar, bahkan sengaja dibuat demikian. Imam Ali a.s ingin menghancurkan ilusi manusia tentang kemegahan dunia. Apa yang diperebutkan banyak orang ternyata, dalam pandangannya, tidak lebih bernilai daripada sesuatu yang bahkan tidak layak dipandang.
Di titik ini, kita mulai memahami mengapa perjalanan politik Imam Ali a.s begitu berbeda dari para penguasa pada umumnya. Selama masa pemerintahannya, ia harus menghadapi tiga perang besar: Perang Jamal, Perang Shiffin, dan Perang Nahrawan. Ribuan nyawa melayang. Sejarah mencatat betapa berat beban yang harus dipikulnya sebagai khalifah.
Namun peperangan itu bukanlah bukti bahwa ia haus kekuasaan. Sebaliknya, semua itu justru menunjukkan betapa mahal harga yang harus dibayar ketika seseorang memegang amanah demi menjaga keadilan. Seandainya kekuasaan adalah ambisi pribadinya, tentu lebih mudah baginya untuk berkompromi dengan ketidakadilan, membiarkan penyimpangan berlangsung, atau membeli kesetiaan dengan fasilitas dan jabatan. Tetapi jalan itu tidak pernah dipilihnya.
Lalu mengapa Imam Ali a.s akhirnya menerima kekhalifahan yang sejak awal tidak pernah dikejarnya?
Jawabannya terdapat dalam salah satu bagian paling terkenal dari Nahj al-Balaghah:
لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ
“Seandainya bukan karena hadirnya masyarakat yang mendesak dan tegaknya hujah karena adanya orang-orang yang siap mendukung, niscaya aku tidak akan memegang urusan ini”
Kalimat itu menunjukkan bahwa kepemimpinan, bagi Imam Ali a.s, lahir dari tanggung jawab moral, bukan dari hasrat pribadi. Ia menerima amanah karena masyarakat datang memintanya memikul beban tersebut. Ketika dukungan rakyat menghadirkan kemungkinan untuk menegakkan keadilan, menolak tanggung jawab justru menjadi bentuk pengabaian terhadap amanah.
Namun alasan itu belum selesai. Ada landasan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar desakan publik. Imam Ali a.s mengingatkan sebuah perjanjian moral yang Allah bebankan kepada setiap orang berilmu:
وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ
“Allah telah mengambil janji dari orang-orang berilmu agar mereka tidak berdiam diri melihat orang zalim hidup dalam kemewahan, sementara orang yang dizalimi menderita kelaparan”
Kalimat ini melampaui konteks politik pada zamannya. Ia berbicara kepada siapa pun yang memiliki pengetahuan, pengaruh, atau kesempatan bertindak. Ilmu tidak pernah dimaksudkan hanya untuk memperkaya diri atau memperindah reputasi. Ilmu selalu membawa konsekuensi etis: berpihak kepada keadilan.
Dalam konteks yang lebih luas, gagasan Imam Ali a.s menghadirkan kritik yang tetap relevan hingga hari ini. Di banyak tempat, kekuasaan dipahami sebagai hak istimewa. Jabatan menjadi sarana memperluas kekayaan, memperkokoh kelompok, atau membangun citra diri. Politik berubah menjadi arena perebutan fasilitas, bukan ruang pengabdian.
Imam Ali a.s justru membalik cara pandang itu. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin berat beban moralnya. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin kecil ruang untuk mengejar kepentingan pribadi. Jabatan bukan hadiah, melainkan ujian.
Di sinilah letak keistimewaan kepemimpinannya. Ia tidak pernah memuliakan singgasana. Yang dimuliakan adalah nilai yang harus ditegakkan melalui singgasana itu. Ketika kekuasaan gagal melindungi yang lemah, ia kehilangan maknanya. Ketika jabatan hanya melayani pemiliknya sendiri, ia berubah menjadi beban yang tidak layak dipertahankan.
Barangkali itulah sebabnya mengapa warisan Imam Ali a.s tetap hidup melampaui zamannya. Orang mengenangnya bukan karena lamanya berkuasa, bukan pula karena luasnya wilayah yang dipimpin. Yang terus dikenang adalah keberaniannya menempatkan moral di atas politik. Ia mengajarkan bahwa ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa lama ia duduk di kursi kekuasaan, melainkan seberapa jauh kekuasaan itu menghadirkan keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, sejarah memang mencatat siapa yang pernah memerintah. Tetapi hati manusia hanya akan mengingat mereka yang memerintah tanpa diperbudak oleh kekuasaan. Dan Imam Ali a.s menunjukkan bahwa ketika keadilan menjadi tujuan, takhta hanyalah alat. Bahkan nilainya bisa lebih rendah daripada sepasang sandal tua yang telah usang.
