KHAMENEI.ID – Parlemen semestinya menjadi salah satu tempat paling penting untuk menjaga kewarasan sebuah negara. Di sana perbedaan pendapat dipertukarkan, kebijakan diperdebatkan, dan keputusan yang menyangkut kehidupan jutaan orang dirumuskan. Tetapi ada satu persoalan yang kerap luput dari perdebatan politik: apa yang terjadi pada masyarakat ketika para wakilnya justru memproduksi kegaduhan?
Imam Ali Khamenei qs menempatkan persoalan itu bukan sekadar sebagai masalah tata krama politik. Menurutnya, perilaku anggota parlemen dalam sidang terbuka memiliki dampak langsung terhadap kondisi psikologis masyarakat. Karena itu, etika harus menjadi bagian dari kekuasaan.
“Parlemen harus menjadi pusat penyebaran ketenangan,” demikian gagasan pokok yang disampaikannya. Wakil rakyat, dalam pandangan tersebut, bukan hanya bertugas berbicara atas nama konstituen. Mereka juga memikul tanggung jawab atas suasana sosial yang tercipta dari setiap pernyataan mereka.
Di sinilah politik memasuki wilayah yang lebih serius daripada sekadar pertarungan argumentasi.
Ketika perdebatan berubah menjadi konsumsi publik
Dalam sistem politik modern, perdebatan keras bukan sesuatu yang harus dihindari. Perbedaan pandangan justru merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah perlu dikritik, kebijakan perlu diuji, dan keputusan politik perlu dipertanyakan.
Masalah muncul ketika kritik kehilangan fungsi korektifnya dan berubah menjadi produksi kegelisahan.
Kritik yang terus-menerus dibungkus dengan bahasa pesimistis, penggambaran keadaan secara serba buruk, atau pernyataan yang membangun kesan bahwa negara selalu berada di ambang kehancuran, pada akhirnya tidak hanya menyerang pemerintah. Ia dapat ikut membentuk persepsi publik terhadap masa depan.
Di sinilah istilah keamanan psikologis masyarakat menjadi penting.
Keamanan tidak selalu berbentuk ketiadaan perang, kriminalitas, atau ancaman fisik. Masyarakat juga membutuhkan rasa bahwa kehidupan mereka memiliki arah, bahwa institusi negara masih bekerja, dan bahwa perbedaan politik tidak akan berubah menjadi keretakan sosial.
Jika ruang publik setiap hari dipenuhi pertengkaran, saling tuding, dan narasi kehancuran, masyarakat akan menerima konsekuensinya. Politik tidak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen. Ia masuk ke ruang keluarga, percakapan sehari-hari, tempat kerja, hingga media sosial.
Karena itu, setiap ucapan pejabat publik memiliki daya ledak yang jauh lebih besar daripada percakapan biasa.
Wakil rakyat bukan sekadar produsen pernyataan
Ada paradoks dalam politik elektoral. Seorang anggota parlemen memperoleh legitimasi karena dipilih untuk menyampaikan suara rakyat. Namun setelah terpilih, setiap pernyataannya justru dapat memengaruhi cara rakyat memandang keadaan mereka sendiri.
Karena itu, seorang wakil rakyat menghadapi dua tanggung jawab sekaligus: menyampaikan kritik dan menjaga kepentingan publik yang lebih luas.
Keduanya tidak harus bertentangan.
Pemerintahan yang buruk tidak menjadi baik hanya karena dikritik dengan suara keras. Sebaliknya, pemerintahan yang menghadapi masalah tidak akan menjadi lebih kuat apabila seluruh persoalan ditutupi.
Yang dibutuhkan adalah kritik yang bertanggung jawab.
Dalam kerangka itu, kritik bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Kritik berarti menunjukkan masalah sekaligus menawarkan jalan keluar. Kritik tidak harus menghilangkan harapan. Kritik justru seharusnya membantu masyarakat memahami masalah secara jernih.
Ini yang membedakan oposisi yang sehat dari sekadar kegaduhan politik.
Parlemen dan godaan popularitas
Persoalan menjadi semakin rumit ketika politik bertemu dengan media sosial.
Dahulu, sebuah pernyataan anggota parlemen mungkin hanya didengar oleh orang-orang yang mengikuti sidang atau membaca surat kabar keesokan harinya. Kini satu potongan video dapat menyebar kepada jutaan orang dalam hitungan jam.
Pernyataan paling kontroversial sering kali justru memperoleh perhatian paling besar. Algoritma menyukai konflik, kemarahan, dan kontroversi karena semuanya menghasilkan interaksi.
Akibatnya, muncul insentif baru dalam politik: semakin keras pernyataan, semakin besar kemungkinan seseorang mendapat perhatian.
Di titik ini, etika politik diuji.
Seorang politisi dapat memilih mengejar viralitas atau menjaga kualitas ruang publik. Ia dapat memilih menjadi bagian dari mesin kegaduhan atau menjadi sumber kejernihan.
Imam Ali Khamenei qs mengingatkan bahwa kehadiran anggota parlemen di luar gedung parlemen—termasuk dalam pertemuan publik, forum masyarakat, hingga ruang digital—seharusnya membawa pesan persatuan dan ketenangan.
Artinya, tanggung jawab seorang wakil rakyat tidak berakhir ketika sidang ditutup.
Perbedaan tidak boleh berubah menjadi permusuhan
Menariknya, gagasan mengenai ketenangan publik bukan berarti menghapus perbedaan.
Justru sebaliknya. Parlemen memang dibangun atas perbedaan. Pemerintah dan oposisi tidak harus berpikir sama. Fraksi-fraksi tidak harus memiliki agenda politik yang identik.
Yang perlu dijaga adalah batas antara perbedaan politik dan permusuhan sosial.
Sebuah perdebatan dapat berlangsung keras tanpa harus merendahkan lawan. Sebuah kritik dapat tajam tanpa harus menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada seluruh institusi negara. Sebuah perbedaan pendapat dapat dipertahankan tanpa menjadikan kelompok lain sebagai musuh yang harus dimusnahkan secara politik.
Inilah makna etika dalam politik: bukan membuat semua orang sepakat, melainkan memastikan ketidaksepakatan tidak menghancurkan ruang bersama.
Siapa yang bertanggung jawab atas suasana bangsa?
Pertanyaan akhirnya bukan hanya apakah seorang anggota parlemen benar atau salah dalam satu pernyataannya.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: suasana seperti apa yang sedang mereka ciptakan?
Politik memiliki efek psikologis. Ketika para pemimpin menunjukkan ketenangan dalam menghadapi masalah, masyarakat mendapatkan sinyal bahwa persoalan dapat diselesaikan. Ketika mereka terus mempertontonkan kepanikan, saling serang, dan pesimisme, masyarakat menerima sinyal sebaliknya.
Karena itu, keamanan psikologis publik tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, kondisi ekonomi, atau stabilitas sosial. Ia juga dipengaruhi oleh bahasa para pemimpin.
Parlemen memiliki posisi strategis dalam persoalan tersebut.
Gedung legislatif bukan sekadar tempat para politisi berbicara. Ia adalah panggung tempat masyarakat melihat bagaimana perbedaan dikelola. Dari sana publik belajar apakah konflik dapat diselesaikan dengan argumentasi atau harus berakhir dengan permusuhan.
Maka, ketika parlemen mampu mengubah perbedaan menjadi deliberasi, kritik menjadi koreksi, dan perdebatan menjadi pencarian solusi, ia sedang menjalankan fungsi demokratisnya secara penuh.
Namun ketika ruang tersebut berubah menjadi sumber kegaduhan, persoalannya bukan lagi sekadar soal etika anggota parlemen.
Yang dipertaruhkan adalah ketenangan sebuah bangsa.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil yang mampu berbicara keras. Mereka membutuhkan wakil yang tahu kapan harus berbicara, bagaimana berbicara, dan untuk kepentingan siapa suara itu digunakan.
