KHAMENEI.ID– Ada kata yang kerap terdengar merendahkan di telinga modern: rakyat. Dalam bahasa politik, kata ini bahkan kadang diperlakukan sebagai slogan yang terlalu sederhana, terlalu populis, atau terlalu mudah dipakai untuk mencari tepuk tangan. Namun dalam khazanah politik Islam, terutama dalam pemikiran Imam Ali bin Abi Thalib a.s, rakyat justru menempati tempat yang amat serius. Mereka bukan massa yang boleh dipuji ketika dibutuhkan lalu dilupakan setelah kekuasaan diperoleh. Mereka adalah alasan mengapa kekuasaan itu ada.
Kata ra‘iyyah dalam tradisi Arab memang berarti rakyat atau orang-orang yang berada dalam tanggung jawab seorang penguasa. Maknanya berdekatan dengan sesuatu yang harus diperhatikan dan dipelihara. Karena itu, menyebut rakyat sebagai ra‘iyyah bukan penghinaan. Sebaliknya, ia mengandung beban moral: mereka adalah orang-orang yang harus dijaga kepentingannya.
Gagasan itu terasa tajam ketika Imam Ali a.s berbicara tentang hubungan penguasa dengan kelompok elite. Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, ia mengingatkan bahwa perhatian pemerintah semestinya diarahkan kepada masyarakat luas, bukan kepada kelompok-kelompok khusus yang memiliki akses, pengaruh, dan kepentingan sendiri.
Ia berkata:
وَاجْمَعْهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ
“Usahakanlah agar kepuasan rakyat secara umum menjadi tujuanmu”
Kalimat itu sederhana, tetapi konsekuensinya jauh. Kekuasaan tidak boleh mengukur keberhasilannya dari tepuk tangan segelintir orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Ukurannya adalah bagaimana masyarakat luas merasakan kehadiran negara dalam hidup mereka.
Di titik ini, gagasan Imam Ali a.s menyentuh salah satu persoalan klasik politik: siapa sesungguhnya yang paling didengar oleh penguasa? Mereka yang memiliki akses ke ruang keputusan, atau mereka yang hidup jauh dari ruang tersebut?
Jawaban Imam Ali a.s tegas. Ketidakpuasan rakyat banyak dapat menghancurkan kepuasan kelompok elite. Sebaliknya, ketidakpuasan elite dapat ditoleransi apabila rakyat secara umum merasa diperlakukan adil. Ia mengatakan:
فَإِنَّ سَخَطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ، وَإِنَّ سَخَطَ الْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعَامَّةِ
“Ketidakpuasan rakyat banyak akan menghapus kepuasan kelompok khusus, sedangkan ketidakpuasan kelompok khusus dapat ditoleransi selama rakyat banyak merasa puas”
Di sini politik tidak dipahami semata sebagai permainan angka, elektabilitas, atau popularitas. Ada sesuatu yang lebih mendasar: legitimasi. Pemerintahan yang hanya menyenangkan mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan pada akhirnya akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih besar daripada ruang-ruang elite itu sendiri.
Namun jika ditarik lebih jauh, kritik Imam Ali a.s bukan sekadar kritik terhadap kaum elite. Ia juga merupakan kritik terhadap watak kekuasaan yang mudah tergoda oleh mereka.
Kelompok khusus, dalam gambaran itu, memiliki pola yang menarik. Ketika keadaan negara aman dan makmur, tuntutan mereka justru dapat membesar. Mereka meminta akses, fasilitas, jabatan, dan berbagai keistimewaan. Tetapi ketika kesulitan datang, ketika masyarakat menghadapi perang, krisis, bencana, atau ancaman, kelompok semacam itu belum tentu menjadi barisan pertama yang berdiri bersama negara.
Sebaliknya, ketika memperoleh sesuatu, mereka menganggapnya sebagai kewajaran. Ketika permintaan ditolak, mereka sulit menerima alasan. Ketika musibah datang, mereka sering kali menjadi kelompok yang paling tidak sabar.
Ada sindiran politik yang keras di sana: mereka yang paling banyak menuntut belum tentu menjadi mereka yang paling banyak berkorban.
Karena itu Imam Ali a.s menyebut rakyat sebagai penyangga agama sekaligus kekuatan menghadapi musuh:
وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ
“Sesungguhnya penyangga agama, kesatuan kaum Muslim, dan kekuatan menghadapi musuh adalah rakyat banyak”
Kalimat ini membuat perdebatan tentang rakyat dan elite menjadi lebih luas. Rakyat bukan sekadar penerima kebijakan. Mereka adalah fondasi ketahanan sosial. Negara yang kehilangan kepercayaan rakyat boleh saja memiliki gedung pemerintahan yang megah, aparat yang kuat, dan elite yang saling menopang. Tetapi fondasi sosialnya mulai retak.
Dalam konteks modern, gagasan ini menarik karena istilah “populisme” sering digunakan sebagai tuduhan politik. Setiap upaya berbicara langsung tentang kebutuhan rakyat kadang dicurigai sebagai permainan sentimen massa. Tentu populisme dapat berubah menjadi manipulasi: rakyat dipuji ketika pemilu tiba, lalu kepentingannya disisihkan ketika kekuasaan telah diperoleh.
Tetapi ada perbedaan penting antara memanfaatkan rakyat dan benar-benar menempatkan rakyat sebagai pusat tanggung jawab politik.
Yang pertama membutuhkan massa. Yang kedua membutuhkan keberpihakan.
Dalam logika Imam Ali a.s, perhatian kepada rakyat bukan berarti memusuhi kelompok kaya, intelektual, pejabat, pengusaha, atau kelompok berpengaruh. Mereka tetap memiliki hak yang harus dihormati. Yang ditolak adalah anggapan bahwa mereka memiliki kedudukan istimewa dalam menentukan arah kepentingan umum hanya karena memiliki status sosial atau akses politik.
Gagasan ini terasa semakin relevan ketika negara modern menghadapi pertanyaan tentang ketimpangan, konsentrasi kekayaan, lobi kepentingan, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan kelompok ekonomi. Persoalannya bukan apakah elite boleh ada. Persoalannya adalah ketika kepentingan elite mulai dianggap identik dengan kepentingan negara.
Di situlah kekuasaan perlu berhenti sejenak dan bertanya: untuk siapa keputusan dibuat?
Sebab pada akhirnya, rakyat bukan sekadar angka dalam statistik pembangunan, wajah dalam baliho politik, atau suara yang dibutuhkan setiap beberapa tahun. Mereka adalah manusia yang merasakan harga pangan, kualitas sekolah, layanan kesehatan, keamanan jalan, kesempatan kerja, dan keadilan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Imam Ali a.s menutup nasihatnya dengan arahan yang sederhana: kecenderungan penguasa harus lebih dekat kepada rakyat banyak.
Mungkin politik yang sehat memang dimulai dari keberanian untuk mendengar mereka yang paling jauh dari ruang kekuasaan. Sebab sebuah pemerintahan bisa bertahan lama karena kekuatan. Tetapi ia hanya benar-benar memiliki masa depan ketika rakyat merasa bahwa kekuasaan itu bekerja untuk mereka.
Dan ketika rakyat mulai merasa sebaliknya, tepuk tangan dari ruangan-ruangan elite mungkin masih terdengar. Hanya saja, suara itu tidak selalu cukup untuk menutupi kesunyian yang tumbuh di bawahnya.
