KHAMENEI.ID– Kekuasaan selalu menggoda. Di tangan yang salah, jabatan berubah menjadi tangga untuk memperkaya diri, melindungi keluarga, atau membangun kenyamanan pribadi. Di tangan yang benar, ia justru menjadi beban yang harus dipikul dengan penuh kehati-hatian. Perbedaan di antara keduanya bukan terletak pada besar kecilnya kekuasaan, melainkan pada tujuan ketika seseorang menerimanya.
Pandangan inilah yang sejak berabad-abad lalu ditegaskan Imam Ali bin Abi Thalib a.s. Bagi beliau, pemerintahan bukanlah ladang bisnis, bukan pula hadiah atas perjuangan politik. Jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Karena itu, seseorang tidak layak menerima posisi publik jika tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dunia.
Cara pandang tersebut terasa sangat kontras dengan realitas yang kerap muncul dalam kehidupan modern. Jabatan sering diperlakukan sebagai simbol prestise, jalan memperoleh fasilitas, atau kesempatan memperluas pengaruh. Tidak sedikit orang yang rela menghabiskan tenaga, waktu, bahkan biaya besar demi sebuah posisi, seolah semua itu merupakan investasi yang nantinya harus kembali dalam bentuk keuntungan pribadi.
Padahal, dalam perspektif Islam, terutama sebagaimana diajarkan Imam Ali a.s, logika itu harus dibalik. Yang dicari bukanlah apa yang bisa diberikan jabatan kepada seseorang, melainkan apa yang dapat diberikan seseorang melalui jabatannya kepada masyarakat.
Di titik inilah makna kekuasaan menemukan ruhnya. Tujuan menerima amanah pemerintahan bukan untuk mengumpulkan harta, mengamankan masa depan keluarga, atau menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Sebaliknya, kekuasaan harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, menghadirkan ketenteraman bagi masyarakat, menciptakan ruang agar setiap orang dapat mengembangkan potensinya, serta membimbing kehidupan sosial menuju kebaikan.
Keadilan menjadi fondasi dari seluruh tujuan itu. Sebab tanpa keadilan, kesejahteraan hanya akan dinikmati sebagian orang. Tanpa keadilan, hukum mudah diperdagangkan. Tanpa keadilan, kekuasaan berubah menjadi alat yang melayani kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat.
Karena itulah Imam Ali a.s tidak pernah memisahkan jabatan dari tanggung jawab moral. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat pula beban yang dipikulnya. Kekuasaan bukan hak istimewa yang membebaskan seseorang dari penderitaan rakyat, tetapi justru mengikatnya agar lebih dekat dengan kesulitan mereka.
Pandangan itu mencapai puncaknya dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Imam Ali a.s berkata:
واللهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّدًا، وَأُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِمًا لِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَغَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ
“Demi Allah, sungguh lebih aku sukai menghabiskan malam di atas duri-duri yang tajam hingga tak bisa tidur, atau diseret dengan tangan dan kaki terbelenggu rantai, daripada bertemu Allah dan Rasul-Nya pada Hari Kiamat dalam keadaan menzalimi seorang hamba atau merampas sedikit saja harta dunia”
Ungkapan ini bukan sekadar kalimat puitis yang menggugah perasaan. Ia adalah deklarasi tentang standar moral seorang pemimpin. Bagi Imam Ali a.s, penderitaan fisik masih jauh lebih ringan daripada membawa dosa kezaliman di hadapan Allah. Luka di tubuh dapat sembuh, tetapi luka akibat merampas hak orang lain akan terus menjadi beban yang tak mudah dihapus.
Dalam konteks yang lebih luas, pesan tersebut juga mengubah cara kita memandang keberhasilan seorang pejabat. Keberhasilan tidak diukur dari megahnya kantor, panjangnya iring-iringan kendaraan, atau banyaknya proyek yang diresmikan. Ukuran utamanya adalah apakah masyarakat merasakan keadilan. Apakah orang kecil memperoleh haknya. Apakah hukum berdiri tanpa memandang status. Apakah kesempatan berkembang terbuka bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Di sinilah keadilan bukan sekadar konsep hukum, melainkan napas yang menghidupkan seluruh pemerintahan. Ketika keadilan hadir, rasa aman tumbuh. Kepercayaan masyarakat menguat. Potensi manusia berkembang tanpa rasa takut atau diskriminasi. Sebaliknya, ketika keadilan hilang, kemajuan ekonomi sekalipun sering kali hanya menjadi kemewahan yang berdiri di atas ketimpangan.
Gagasan ini kemudian menyentuh persoalan yang lebih pribadi. Tidak semua orang menjadi presiden, menteri, gubernur, atau pejabat negara. Namun setiap orang pada dasarnya memegang bentuk kekuasaan tertentu. Seorang guru memiliki kewenangan terhadap muridnya. Seorang ayah memimpin keluarganya. Seorang manajer mengelola bawahannya. Bahkan seorang ketua lingkungan pun diberi amanah atas orang-orang yang dipimpinnya.
Karena itu, pesan Imam Ali a.s melampaui ruang pemerintahan. Ia mengajarkan bahwa setiap amanah seharusnya menjadi sarana menghadirkan keadilan, bukan keuntungan sepihak. Kekuasaan sekecil apa pun selalu membawa peluang untuk berbuat adil sekaligus peluang untuk berbuat zalim.
Mungkin itulah sebabnya para pemimpin besar dalam sejarah lebih banyak dikenang karena integritasnya daripada kemewahannya. Gedung-gedung megah dapat runtuh, kekayaan dapat habis, dan jabatan pasti berakhir. Namun keadilan yang pernah ditegakkan akan terus hidup dalam ingatan manusia dan menjadi amal yang mengiringi seseorang hingga akhirat.
Pada akhirnya, jabatan hanyalah persinggahan yang sementara. Yang abadi bukanlah kursinya, melainkan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan selama mendudukinya. Imam Ali a.s mengingatkan bahwa ukuran sejati seorang pemimpin bukanlah seberapa lama ia berkuasa, melainkan seberapa bersih tangannya dari kezaliman. Sebab kekuasaan yang kehilangan keadilan hanya akan meninggalkan jejak ketakutan, sedangkan kekuasaan yang dibangun di atas keadilan akan selalu melahirkan harapan.
